JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 85 hasil yang relevan dengan "dampak GDPR pada pemasaran pariwisata "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATA CARA
PMK 68 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Ken...

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 13 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
PMK 55 TAHUN 2024

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

  • Ditetapkan: 21 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
33/PMK.010/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 01 Apr 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
NOMOR POKOK PENGUSAHA | BARANG KENA CUKAI
66/PMK.04/2018

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

  • Ditetapkan: 29 Jun 2018
  • Diundangkan: 05 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
OBJEK PAJAK BUMI | PERUBAHAN
234/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi da...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak GDPR pada industri pariwisata...
  • peraturan privasi data dalam pemasaran pariwisata...
  • strategi pemasaran pariwisata pasca GDPR...
  • implementasi GDPR dalam sektor pariwisata...
  • perlindungan data konsumen dalam pemasaran pariwisata...