JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 243 hasil yang relevan dengan "dampak perpajakan terhadap industri tembakau "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 22 TAHUN 2023

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 13 Mar 2023
  • Diundangkan: 14 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | HASIL TEMBAKAU
63/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 41 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 04 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
JAMINAN KECELAKAAN KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 7 TAHUN 2025

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri padat Karya Tertentu Tahun 2025

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025
Thumbnail
IURAN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 36 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertent...

  • Ditetapkan: 04 Sep 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
3/PMK.03/2022

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 21 Jan 2022
  • Diundangkan: 25 Jan 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
26/PMK.010/2022

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

  • Ditetapkan: 24 Mar 2022
  • Diundangkan: 25 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
96/PMK.04/2022

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemu...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 13 Jun 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 25

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak pajak rokok terhadap pendapatan negara...
  • analisis kebijakan perpajakan industri tembakau...
  • efektivitas pajak terhadap konsumsi tembakau...
  • pengaruh kebijakan fiskal terhadap industri tembakau...
  • strategi pengendalian konsumsi tembakau melalui perpajakan...