JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 269 hasil yang relevan dengan "dampak sistem e-Filing terhadap pendapatan negara "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
30/PMK.08/2021

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 31 Mar 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 02 Nov 2023
  • Diundangkan: 06 Nov 2023
Thumbnail
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
62/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbend...

  • Ditetapkan: 13 Mei 2019
  • Diundangkan: 13 Mei 2019
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM INFORMASI
PMK 158 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 142 TAHUN 2023

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 18 Des 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 27

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak e-Filing terhadap penerimaan pajak...
  • efektivitas sistem e-Filing dalam pengelolaan pajak...
  • analisis kinerja fiskal setelah implementasi e-Filing...
  • perbandingan pendapatan negara sebelum dan sesudah e-Filing...
  • e-Filing dan transparansi pendapatan negara...