JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 57 hasil yang relevan dengan "e-government implementation in taxation "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
EODB | BIDANG PAJAK | EODB
39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  • Ditetapkan: 12 Apr 2018
  • Diundangkan: 12 Apr 2018
  • Terjemahan

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PERJANJIAN
PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
81/PMK.04/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan ...

  • Ditetapkan: 17 Mei 2022
  • Diundangkan: 17 Mei 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PERDAGANGAN PREFERENSIAL | TARIF BEA MASUK
89/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeri...

  • Ditetapkan: 30 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
171/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama ...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | BARANG IMPOR
131/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN

  • Ditetapkan: 18 Sep 2020
  • Diundangkan: 18 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | TARIF BEA MASUK
72/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ne...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
70/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 23 Jun 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • e-government implementation in taxation...
  • digitalisasi perpajakan pemerintah...
  • sistem informasi perpajakan terintegrasi...
  • transparansi pajak melalui e-government...
  • efisiensi administrasi perpajakan digital...