JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.100 hasil yang relevan dengan "efisiensi penggunaan SBN dalam anggaran "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 22 Jan 2025
  • Diundangkan: 22 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DEFISIT ANGGARAN | APBN
PMK 125 TAHUN 2024

Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 44 TAHUN 2024

Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | BIDANG ANGGARAN
PMK 109 TAHUN 2025

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | BIDANG ANGGARAN
PMK 110 TAHUN 2025

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 63 TAHUN 2025

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan...

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 01 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 110

Loading...
Quick Look - ??
  • efisiensi penggunaan surat berharga negara...
  • optimalisasi anggaran kementerian keuangan...
  • strategi investasi SBN...
  • dampak SBN terhadap fiskal negara...
  • pengelolaan utang dan SBN...