Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Lingkungan DJKN
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Relevan terhadap
Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Relevan terhadap
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Relevan terhadap
Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Relevan terhadap
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...
Relevan terhadap
Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan
Relevan terhadap