JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 290 hasil yang relevan dengan "implementasi pajak konstruksi yang berkeadilan "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK BERGANDA | PENGHINDARAN
PMK 112 TAHUN 2025

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGANGGARAN | STANDAR BIAYA
PMK 32 TAHUN 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 14 Mei 2025
  • Diundangkan: 20 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
JASA KONSTRUKSI | PAJAK PENGHASILAN
PP 9 TAHUN 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

  • Ditetapkan: 21 Feb 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
JASA KEUANGAN | KAWASAN PERMUKIMAN
PP 47 TAHUN 2019

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 03 Jul 2019
  • Diundangkan: 03 Jul 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
3/PMK.03/2022

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 21 Jan 2022
  • Diundangkan: 25 Jan 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PMK 93 TAHUN 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 10 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • implementasi pajak konstruksi yang adil...
  • transparansi pajak dalam sektor konstruksi...
  • kebijakan perpajakan untuk pembangunan berkelanjutan...
  • kontribusi pajak konstruksi terhadap ekonomi lokal...
  • insentif pajak untuk proyek infrastruktur berkeadilan...