JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 320 hasil yang relevan dengan "kebijakan tarif impor produk digital "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANTI DUMPING | BEA MASUK
PMK 21 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan

  • Ditetapkan: 06 Mar 2025
  • Diundangkan: 11 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 9 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 10 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANTI DUMPING | UBIN KERAMIK
PMK 70 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 09 Okt 2024
  • Diundangkan: 14 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 95 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam

  • Ditetapkan: 04 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | MALAYSIA
PMK 60 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 27 Agu 2024
  • Diundangkan: 17 Sep 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | BIDANG BEA CUKAI
10/KM.4/2025

Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 21 Mar 2025
  • Diundangkan: 21 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PMK 29 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene

  • Ditetapkan: 05 Mei 2025
  • Diundangkan: 14 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 32

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan tarif impor produk digital...
  • regulasi pajak produk digital...
  • dampak tarif impor terhadap ekonomi...
  • pengawasan penerimaan negara dari produk digital...
  • perlindungan industri dalam negeri terhadap produk digital...