Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Relevan terhadap
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap dan
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Relevan terhadap