JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 184 hasil yang relevan dengan "pemahaman hak dan kewajiban WP PPN "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 33 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

  • Ditetapkan: 20 Mar 2023
  • Diundangkan: 24 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
233/PMK.01/2022

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
174/PMK.04/2022

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

  • Ditetapkan: 22 Nov 2022
  • Diundangkan: 02 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
96/PMK.03/2021

Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak ...

  • Ditetapkan: 22 Jul 2021
  • Diundangkan: 26 Jul 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PERLINDUNGAN | TENAGA KERJA INDONESIA
PP 3 TAHUN 2013

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
INSENTIF | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 61 TAHUN 2024

Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 11 Sep 2024
  • Diundangkan: 19 Sep 2024
Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | MONITORING
216/PMK.04/2022

Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 29 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
173/PMK.03/2021

Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ata...

  • Ditetapkan: 29 Nov 2021
  • Diundangkan: 02 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
141/PMK.010/2021

Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan...

  • Ditetapkan: 07 Okt 2021
  • Diundangkan: 13 Okt 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • hak dan kewajiban Wajib Pajak PPN...
  • pengertian pajak pertambahan nilai...
  • ketentuan perpajakan untuk Wajib Pajak...
  • pajak PPN dan kontribusinya terhadap negara...
  • mekanisme pengawasan dan compliance WP PPN...