Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Penyelenggaraan Kehutanan
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian
Relevan terhadap
Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas ...
Relevan terhadap
Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah ...
Relevan terhadap
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Relevan terhadap
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap dan