JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 848 hasil yang relevan dengan "pembangunan nasional "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
SISTEM PERENCANAAN | PEMBANGUNAN NASIONAL
UU 25TAHUN2004

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Ditetapkan: 05 Okt 2004
Thumbnail
PERENCANAAN | PEMBANGUNAN NASIONAL
PP 17 TAHUN 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

  • Ditetapkan: 24 Mei 2017
  • Diundangkan: 24 Mei 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PELAKSANAAN PRIORITAS | PEMBANGUNAN NASIONAL
INPRES 1 TAHUN 2010

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

  • Ditetapkan: 19 Feb 2010
Thumbnail
PROGRAM | PEMBANGUNAN NASIONAL
UU 25 TAHUN 2000

Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2000
  • Diundangkan: 20 Nov 2000

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBANGUNAN NASIONAL
PERPRES 98 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pe...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2021
  • Diundangkan: 29 Okt 2021
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
28/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Ditetapkan: 25 Mar 2021
  • Diundangkan: 26 Mar 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 77 TAHUN 2023

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

  • Ditetapkan: 14 Agu 2023
  • Diundangkan: 15 Agu 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAYANAN UMUM | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
105/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

  • Ditetapkan: 20 Jun 2022
  • Diundangkan: 21 Jun 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG STRATEGIS | BARANG KENA PAJAK
478/KMK.04/1998

Penetapan Makanan Ternak dan Unggas dan atau Bahan Baku Makanan Ternak dan Unggas Sebagai Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pe...

  • Ditetapkan: 05 Nov 1998
  • Diundangkan: 05 Nov 1998
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENETAPAN | BARANG KENA PAJAK
414/KMK.04/2000

Penetapan Uang Kertas, Uang Logam Serta Bahan Baku untuk Pembuatan Uang Kertas dan Uang Logam, Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis untuk Keperlu...

  • Ditetapkan: 02 Okt 2000
  • Diundangkan: 02 Okt 2000
  • 1
  • 2
  • ...
  • 85

Loading...
Quick Look - ??
  • pembangunan infrastruktur...
  • investasi publik...
  • pengelolaan anggaran negara...
  • kebijakan fiskal...
  • pertumbuhan ekonomi berkelanjutan...