Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Relevan terhadap, , dan
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Relevan terhadap dan
Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan)
Relevan terhadap
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Relevan terhadap
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus