JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 501 hasil yang relevan dengan "pengelolaan kekayaan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TATA CARA PENYETORAN
41/PMK.02/2005

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

  • Ditetapkan: 06 Jun 2005
  • Diundangkan: 06 Jun 2005
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
04/PMK.06/2006

Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)

  • Ditetapkan: 09 Feb 2006

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN KEKAYAAN TABUNGAN HARI TUA | PT TASPEN
491/KMK.06/2004

Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh Pt Taspen (Persero).

  • Ditetapkan: 18 Okt 2004
  • Diundangkan: 18 Okt 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
190/PMK.02/2017

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

  • Ditetapkan: 08 Des 2017
  • Diundangkan: 08 Des 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BPPN | PPA
32/PMK.06/2006

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Pt Perusahan Pengelola Aset (Persero)

  • Ditetapkan: 06 Apr 2006
  • Diundangkan: 06 Apr 2006
Thumbnail
Tidak Berlaku
PT TASPEN | PENGELOLAAN KEKAYAAN TABUNGAN HARI TUA
219/PMK.010/2008

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh Pt. Ta...

  • Ditetapkan: 16 Des 2008
  • Diundangkan: 16 Des 2008
Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BENDAHARA UMUM NEGARA
PMK 115 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh...

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 30 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 51

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan aset negara...
  • pengelolaan investasi publik...
  • optimalisasi penerimaan pajak...
  • manajemen risiko keuangan...
  • transparansi dan akuntabilitas anggaran...