JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 9 hasil yang relevan dengan "perlindungan saksi dan pelapor "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAPORAN
205/PMK.09/2022

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 19 TAHUN 2019

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 17 Okt 2019
  • Diundangkan: 17 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
OMBUDSMAN | REPUBLIK INDONESIA
UU 37 TAHUN 2008

Ombudsman Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 07 Okt 2008
  • Diundangkan: 07 Okt 2008
Thumbnail
PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 31 TAHUN 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Ditetapkan: 16 Agu 1999
  • Diundangkan: 16 Agu 1999

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMILIHAN UMUM | PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU 42 TAHUN 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2008
  • Diundangkan: 13 Nov 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
UU 15 TAHUN 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang.

  • Ditetapkan: 17 Apr 2002
  • Diundangkan: 17 Apr 2002
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
    UU 30 TAHUN 2002

    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • Ditetapkan: 27 Des 2002
    • Diundangkan: 27 Des 2002

    Relevan terhadap

    • 1

    Loading...
    Quick Look - ??
    • perlindungan hukum pelapor...
    • transparansi laporan keuangan...
    • sistem informasi perlindungan saksi...
    • kewajiban pelaporan keuangan...
    • mekanisme pengaduan publik...