JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 76 hasil yang relevan dengan "proposal keuangan kementerian "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-15/PB/2024

Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain

  • Ditetapkan: 04 Des 2024
  • Diundangkan: 04 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 19 Des 2022
  • Diundangkan: 20 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
20/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga...

  • Ditetapkan: 08 Mar 2022
  • Diundangkan: 09 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
105/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara

  • Ditetapkan: 02 Agu 2021
  • Diundangkan: 03 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JABATAN FUNGSIONAL | KEUANGAN NEGARA
PMK 78 TAHUN 2025

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 11 Nov 2025
  • Diundangkan: 20 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED | JASA KONSULTAN HUKUM
61/PMK.01/2016

Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals &Amp; Ferro Alloys...

  • Ditetapkan: 12 Apr 2016
  • Diundangkan: 12 Apr 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • proposal anggaran kementerian...
  • pengelolaan keuangan publik...
  • alokasi dana proyek pemerintah...
  • transparansi anggaran negara...
  • evaluasi kinerja keuangan kementerian...