39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

• Ditetapkan: 12 Apr 2018
• Diundangkan: 12 Apr 2018
• Terjemahan

Relevan terhadapHalaman 8

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 47

PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

• Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 12

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIllA Tahun 2024

PT VVF INDONESIA

Relevan terhadapHalaman 46

97/PMK.01/2017

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 18 Jul 2017
• Diundangkan: 19 Jul 2017

Relevan terhadapPasal 1

187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

• Ditetapkan: 30 Sep 2015
• Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadapPasal 27

25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945