JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 10 hasil yang relevan dengan "smart governance for resource distribution "
Dalam 0.118 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2016 | INDUSTRI TERTENTU
273/PMK.010/2015

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 13 Jan 2016
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
48/PUU-XI/2013

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
      79/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
      81/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      142/PMK.02/2018

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

      • Ditetapkan: 29 Okt 2018
      • Diundangkan: 29 Okt 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
      80/PMK.05/2007

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2007
      • Diundangkan: 18 Jul 2007
      • 1

      Loading...
      Quick Look - ??
      • smart governance...
      • resource allocation...
      • financial transparency...
      • public sector efficiency...
      • digital budgeting...