JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.641 hasil yang relevan dengan "sudah lebih dari 10 juta "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 28 TAHUN 2022

Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

  • Ditetapkan: 31 Agu 2022
  • Diundangkan: 31 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PPH 21
PMK 6 TAHUN 2026

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yangDitanggung Pemerintah Tah...

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 19 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 22 Jan 2025
  • Diundangkan: 22 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DASAR PENGENAAN PAJAK | NILAI LAIN
PMK 11 TAHUN 2025

Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA
PMK 118 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari...

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
109/PMK.010/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, da...

  • Ditetapkan: 04 Jul 2022
  • Diundangkan: 04 Jul 2022
Thumbnail
PIUTANG | PENGHAPUSAN
PP 47 TAHUN 2024

Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  • Ditetapkan: 05 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA | IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PMK 26 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 165

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan fiskal...
  • pengelolaan anggaran negara...
  • transparansi keuangan publik...
  • optimalisasi pajak...
  • investasi pemerintah daerah...