JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 426 hasil yang relevan dengan "surat berharga negara "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
KepDJPPR KEP-4/PU/2014

Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara dan Indikator Pencabutan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara

  • Ditetapkan: 28 Jan 2014
Thumbnail
KepDJPPR KEP-3/PU/2012

Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara

  • Ditetapkan: 12 Jan 2012
Thumbnail
SALDO ANGGARAN LEBIH | TATACARA PENGGUNAAN
188/PMK.08/2011

Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.

  • Ditetapkan: 23 Nov 2011
  • Diundangkan: 23 Nov 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | SURAT BERHARGA NEGARA
147/PMK.011/2012

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012
Thumbnail
PASAR INTERNASIONAL | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
155/PMK.011/2011

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2011
  • Diundangkan: 19 Sep 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | SURAT BERHARGA NEGARA
126/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2017
  • Diundangkan: 19 Sep 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SURAT BERHARGA NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
91/PMK.010/2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak K...

  • Ditetapkan: 09 Jun 2016
  • Diundangkan: 09 Jun 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SURAT BERHARGA NEGARA | PAJAK PENGHASILAN
210/PMK.010/2015

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 27 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PASAR INTERNASIONAL | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
149/PMK.011/2014

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 15 Jul 2014
  • Diundangkan: 15 Jul 2014
Thumbnail
BIDANG UMUM | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
112/PMK.011/2013

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 01 Agu 2013
  • Diundangkan: 01 Agu 2013
  • 1
  • 2
  • ...
  • 43

Loading...
Quick Look - ??
  • surat berharga negara...
  • investasi publik...
  • pengelolaan utang...
  • instrumen keuangan...
  • kebijakan fiskal...