JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.980 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dalam industri keuangan "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG KIRIMAN
PMK 111 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | KELAPA SAWIT
PMK 62 TAHUN 2024

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 11 Sep 2024
  • Diundangkan: 19 Sep 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | PRODUK UBIN KERAMIK
PMK 14 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 18 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | BIDANG BEA CUKAI
10/KM.4/2025

Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 21 Mar 2025
  • Diundangkan: 21 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | MINYAK BUMI
PMK 51 TAHUN 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
96/PMK.04/2022

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemu...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 13 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 22 TAHUN 2023

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 13 Mar 2023
  • Diundangkan: 14 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | KAIN TENUNAN DARI KAPAS
PMK 98 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PMK 29 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene

  • Ditetapkan: 05 Mei 2025
  • Diundangkan: 14 Mei 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 198

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi pajak industri keuangan...
  • akuntabilitas fiskal sektor perbankan...
  • pelaporan pajak yang jelas...
  • integritas sistem perpajakan...
  • kebijakan pajak yang transparan...