JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.353 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dan kepastian hukum "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
DASAR PENGENAAN PAJAK | NILAI LAIN
PMK 53 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DASAR PENGENAAN PAJAK | NILAI LAIN
PMK 11 TAHUN 2025

Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | MINYAK BUMI
PMK 51 TAHUN 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 27 TAHUN 2025

Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | KEPABEANAN DAN CUKAI
PMK 4 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kirima...

  • Ditetapkan: 06 Jan 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
58/PMK.03/2022

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transak...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERPAJAKAN
PMK 79 TAHUN 2023

Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

  • Ditetapkan: 22 Agu 2023
  • Diundangkan: 24 Agu 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
EMAS | PAJAK PENGHASILAN
PMK 52 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyera...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 129 TAHUN 2023

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Ditetapkan: 29 Nov 2023
  • Diundangkan: 30 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
71/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 136

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi pajak...
  • kepastian hukum perpajakan...
  • perlindungan hak taxpayer...
  • akuntabilitas anggaran...
  • reformasi perpajakan berkelanjutan...