KEP-231/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-231/BC/2025 menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhdua sebagai tindak lanjut transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan CEISA 4.0 setelah dilakukan uji coba (piloting) untuk sejumlah layanan dan evaluasi bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal sebelumnya (mis. KEP-88/BC/2021; KEP-124/BC/2022; KEP-218/BC/2022; KEP-87/BC/2023). Ruang lingkup pelaksanaan mengacu pada layanan elektronik yang telah dikembangkan dalam CEISA 4.0 dan daftar Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tanpa mencabut peraturan lain yang relevan secara eksplisit.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur, dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan (Diktum KESATU angka 1).
• Kantor Bea dan Cukai meliputi Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dinyatakan pada Diktum KESATU angka 2.

Ruang Lingkup Layanan CEISA 4.0

• Keputusan ini menetapkan bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 meliputi berbagai layanan seperti Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, Layanan KITE, Layanan Cukai, dan Layanan Pengawasan sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf a.
• Kategori layanan yang diatur mencakup juga layanan perizinan transaksional TPB, bongkar timbun, layanan pengawasan khusus (mis. ROSA, CNTC, KLN, DB Narkotika, CITAC), serta layanan administratif dan monitoring yang terkait dengan KITE dan BC 2.4 yang disebut dalam Lampiran.

Penetapan Kantor Pelaksana dan Lampiran

• Diktum KEDUA menetapkan penerapan mandatory CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai sebagaimana jenis layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
• Lampiran memuat daftar rinci Kantor yang ditetapkan untuk melaksanakan penerapan mandatory CEISA 4.0 menurut klaster layanan (mis. Perbendaharaan, Cukai, Pengawasan, Perizinan Transaksional TPB dan Bongkar Muat Timbun, KITE BC 2.4 dan Monev), sehingga masing-masing Kantor ditentukan secara spesifik dalam daftar tersebut.

Ketentuan Khusus Layanan Cukai

• Penerapan mandatory CEISA untuk Layanan Cukai hanya berlaku untuk layanan cukai yang telah tersedia di CEISA 4.0 dan yang telah dilaksanakan uji coba (piloting), sedangkan layanan cukai yang belum tersedia di CEISA 4.0 tetap menggunakan sistem eksisting (Exiss/SAC) sesuai Diktum KETIGA.
• Ketentuan ini menegaskan pengecualian operasional: kantor yang belum memiliki modul cukai di CEISA 4.0 tidak diwajibkan bermigrasi sampai modul terkait tersedia dan diuji coba.

Keterlibatan Pengguna Jasa dan Pelibatan Kantor

• Pelaksanaan mandatory CEISA 4.0 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pengguna jasa terkait serta Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT, sehingga migrasi layanan mengharuskan koordinasi dan partisipasi pihak eksternal pengguna jasa pada tingkat operasional.
• Keterlibatan pengguna jasa berlaku untuk semua layanan yang dimigrasikan, termasuk layanan perbendaharaan, impor/ekspor, TPB/PLB, KITE, dan layanan pengawasan yang tercantum.

Monitoring dan Evaluasi

• Diktum KELIMA memerintahkan Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan mandatory CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Monitoring dan evaluasi bersifat berkala dan bagian dari mekanisme penilaian pelaksanaan pasca-piloting sebagaimana sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan pelaksanaan piloting (contoh: KEP-88/BC/2021; KEP-124/BC/2022; KEP-218/BC/2022; KEP-87/BC/2023).

Penugasan Koordinasi Penyelesaian Masalah

• Diktum KEENAM memerintahkan agar Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan menugaskan pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan serta evaluasi terhadap layanan selama penerapan mandatory CEISA 4.0 bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Penugasan ini mengharuskan adanya kontak operasional antarunit dan pelaporan hasil penyelesaian masalah serta rekomendasi perbaikan selama masa implementasi.

Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Kontinjensi

• Diktum KETUJUH mengatur bahwa jika terjadi kendala yang mengakibatkan kondisi TIK CEISA 4.0 tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung, atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Ketentuan ini memberikan ruang operasional sementara untuk menggunakan sistem pendukung atau mekanisme fallback sesuai peraturan pelaksanaan kelangsungan layanan yang telah ditetapkan di DJBC.

Tanggal Mulai Pelaksanaan dan Penyampaian Keputusan

• Diktum KEDELAPAN menyatakan bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Lampiran, sehingga setiap Kantor harus mengikuti tanggal efektif yang tercantum pada daftar penetapan.
• Keputusan ini disampaikan kepada pejabat eselon II di lingkungan kantor pusat DJBC, Kepala Kanwil DJBC, serta Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC sebagaimana tercantum dalam bagian penutup untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya