101/PMK.02/2022

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 ditetapkan untuk mengatur jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kebutuhan mendesak terkait layanan legalisasi Apostille pada dokumen publik yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mengesahkan konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.

Pokok Pengaturan

1. Jenis PNBP kebutuhan mendesak yang diatur adalah penerimaan dari layanan jasa hukum berupa legalisasi Apostille pada dokumen publik di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Tarif layanan legalisasi Apostille ditetapkan sebesar Rp150.000,00 per dokumen.
3. Seluruh penerimaan dari layanan legalisasi Apostille wajib disetorkan ke Kas Negara.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 14 Juni 2022.