103/PMK.05/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.05/2022 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang telah diubah, serta menindaklanjuti usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan. Peraturan ini bertujuan mengatur tarif layanan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BPDPKS, khususnya terkait pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan dan Tarif Pungutan
   Tarif layanan BPDPKS merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan, berupa Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

2. Penetapan Tarif Pungutan
   Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan lapisan nilai harga CPO yang mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

3. Tarif Pungutan dan Barang Campuran

   • Tarif pungutan tercantum dalam Lampiran I (tarif berdasarkan jenis barang dan harga CPO) dan Lampiran II (barang ekspor berupa produk campuran yang dikenakan tarif).
   • Barang campuran yang berasal dari CPO dan/atau produk turunannya dapat dikenakan pungutan sesuai tarif tertinggi dari komponen yang dikenakan pungutan.

4. Subjek Pengenaan Tarif
   Tarif pungutan dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir komoditas tersebut.

5. Pembayaran dan Kurs
   Pembayaran tarif pungutan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran, mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Evaluasi dan Reviu Tarif
   Pengenaan tarif pungutan dievaluasi setiap bulan oleh Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta BPDPKS. Komite Pengarah BPDPKS dapat melakukan reviu tarif setiap dua bulan atau sewaktu-waktu.

7. Jasa Layanan Tambahan dan Kerja Sama
   BPDPKS dapat memberikan jasa layanan tambahan seperti pengembangan SDM dan penelitian, serta melakukan kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain. Tarif untuk layanan ini ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama.

8. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
   Perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

9. Berlakunya Peraturan
   Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.

10. Lampiran Tarif Pungutan

    • Lampiran I memuat tarif pungutan berdasarkan harga CPO untuk berbagai jenis produk kelapa sawit dan turunannya, dengan tarif yang bervariasi sesuai harga CPO per ton.
    • Lampiran II memuat jenis barang ekspor berupa produk campuran yang dikenakan tarif pungutan, termasuk campuran minyak nabati dengan bahan utama minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dalam berbagai bentuk.

Peraturan ini mengatur secara rinci tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya, mekanisme penetapan tarif berdasarkan harga CPO, serta tata cara pengenaan dan evaluasi tarif guna mendukung pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit secara efektif dan transparan.