Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Informasi!

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 13658

1068/KMK.00/1988 - Pendirian Bank Campuran | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
1068/KMK.00/1988

1068/KMK.00/1988

Kementerian Keuangan
27 Okt 1988
Dicabut

26 Feb 1993
Dicabut dengan 220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum
28 Jan 1990
Diubah dengan 95/KMK.013 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 1068/KMK.00/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Kepmenkeu No. 1055B/KMK.00/1989 Tanggal 16 September 1989 tentang Pendirian Bank Campuran
16 Sep 1989
Diubah dengan 1055b/KMK.00/1989 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1068/KMK.00/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian Bank Campuran

Nilai Pengalaman Anda

Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.

Bagikan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan1068/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Campuran melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.