Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

111/PMK.06/2017 - Penilaian Barang Milik Negara. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
111/PMK.06/2017

111/PMK.06/2017

Kementerian Keuangan
01 Agu 2017
Dicabut

Fulltext (232 MB)Abstrak (11 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

111/PMK.06/2017

Judul

Penilaian Barang Milik Negara.

Nomor

111

Tahun

2017

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

Tanggal Penetapan

01 Agu 2017

Tanggal Pengundangan

02 Agu 2017

Tanggal Berlaku

01 Agu 2017 - 05 Nov 2020

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2017 (1065), LL 2017

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

01 Mar 2021
Dicabut dengan 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
01 Agu 2017
Mencabut 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

PP 20 TAHUN 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas