112/PMK.03/2022

112/PMK.03/2022 - Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah | JDIH Kementerian Keuangan

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya dengan mengadopsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Selain itu, peraturan ini bertujuan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Pokok-Pokok Pengaturan

Definisi NPWP dan NIK: NPWP adalah nomor identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan, sedangkan NIK adalah nomor identitas penduduk yang unik dan melekat pada setiap penduduk Indonesia.
Penggunaan NPWP:
- Mulai 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
- NPWP digunakan untuk hak dan kewajiban perpajakan serta administrasi lain yang mensyaratkan NPWP.
Pendaftaran dan Aktivasi NPWP:
- NPWP untuk wajib pajak penduduk diaktivasi berdasarkan permohonan atau secara jabatan dengan menggunakan NIK.
- NPWP untuk wajib pajak bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah diberikan dengan format 16 digit berdasarkan permohonan atau jabatan.
Pemadanan Data dan Klarifikasi:
- Data wajib pajak dipadankan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- Data hasil pemadanan diklasifikasikan menjadi valid dan belum valid.
- Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi dan perubahan data dari wajib pajak jika data belum valid melalui berbagai saluran komunikasi.
Masa Transisi dan Penggunaan NPWP Lama:
- NPWP dengan format 15 digit yang sudah ada tetap berlaku sampai 31 Desember 2023.
- Wajib pajak yang belum melakukan perubahan data harus menggunakan NPWP 15 digit sampai batas waktu tersebut.
- NPWP cabang yang sudah diterbitkan akan digantikan dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Penggunaan NPWP Mulai 1 Januari 2024:
- Semua wajib pajak wajib menggunakan NIK sebagai NPWP (untuk orang pribadi penduduk) dan NPWP 16 digit (untuk wajib pajak lain) dalam semua layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain.
- Pihak lain yang menggunakan NPWP harus menyesuaikan dengan ketentuan ini.
Layanan Pemadanan Data:
- Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pemadanan NPWP lama dengan NIK dan NPWP 16 digit untuk penyesuaian data administrasi pihak lain secara elektronik.
Kewajiban Perubahan Data:
- Wajib pajak wajib melakukan perubahan data secara berkelanjutan sesuai keadaan sebenarnya untuk menjamin keakuratan data.
Ketentuan Lain:
- NPWP lama tidak perlu diganti atau diperbaiki selama masih berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Juli 2022.

PER-7/PJ/2025

21 Mei 2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 44 TAHUN 2026

06 Jul 2026

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

PMK 1 TAHUN 2026

22 Jan 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK 54 TAHUN 2025

28 Jul 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

112/PMK.03/2022 (Konsolidasi)
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
Update: 27 Sep 2024

12 Des 2023
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
PMK 136 TAHUN 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Definisi NPWP dan NIK: NPWP adalah nomor identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan, sedangkan NIK adalah nomor identitas penduduk yang unik dan melekat pada setiap penduduk Indonesia.
Penggunaan NPWP:
- Mulai 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
- NPWP digunakan untuk hak dan kewajiban perpajakan serta administrasi lain yang mensyaratkan NPWP.
Pendaftaran dan Aktivasi NPWP:
- NPWP untuk wajib pajak penduduk diaktivasi berdasarkan permohonan atau secara jabatan dengan menggunakan NIK.
- NPWP untuk wajib pajak bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah diberikan dengan format 16 digit berdasarkan permohonan atau jabatan.
Pemadanan Data dan Klarifikasi:
- Data wajib pajak dipadankan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- Data hasil pemadanan diklasifikasikan menjadi valid dan belum valid.
- Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi dan perubahan data dari wajib pajak jika data belum valid melalui berbagai saluran komunikasi.
Masa Transisi dan Penggunaan NPWP Lama:
- NPWP dengan format 15 digit yang sudah ada tetap berlaku sampai 31 Desember 2023.
- Wajib pajak yang belum melakukan perubahan data harus menggunakan NPWP 15 digit sampai batas waktu tersebut.
- NPWP cabang yang sudah diterbitkan akan digantikan dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Penggunaan NPWP Mulai 1 Januari 2024:
- Semua wajib pajak wajib menggunakan NIK sebagai NPWP (untuk orang pribadi penduduk) dan NPWP 16 digit (untuk wajib pajak lain) dalam semua layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain.
- Pihak lain yang menggunakan NPWP harus menyesuaikan dengan ketentuan ini.
Layanan Pemadanan Data:
- Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pemadanan NPWP lama dengan NIK dan NPWP 16 digit untuk penyesuaian data administrasi pihak lain secara elektronik.
Kewajiban Perubahan Data:
- Wajib pajak wajib melakukan perubahan data secara berkelanjutan sesuai keadaan sebenarnya untuk menjamin keakuratan data.
Ketentuan Lain:
- NPWP lama tidak perlu diganti atau diperbaiki selama masih berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Juli 2022.

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Produk Hukum Terkait

Dokumen Konsolidasi

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Dokumen Konsolidasi

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait