117/PMK.02/2020

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2020 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur penyusunan rencana kerja, pelaksanaan anggaran, dan perubahan postur anggaran tahun 2020.

Pokok Pengaturan

1. Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk Kementerian/Lembaga:

   • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan usulan revisi anggaran kepada pejabat eselon I dengan dokumen pendukung lengkap.
   • Pejabat eselon I meneliti kelengkapan dan, jika terkait perubahan pagu anggaran, mengajukan usulan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk reviu.
   • Hasil reviu APIP dituangkan dalam laporan final yang menjadi dasar pengajuan ke Direktorat Jenderal Anggaran melalui sistem aplikasi.
   • Dokumen asli disimpan di Kementerian/Lembaga dan tidak perlu disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran.
   • Proses revisi anggaran diselesaikan paling lama 2 hari kerja sejak usulan diterima.
   • Jika laporan reviu APIP belum diterima, DIPA tetap dapat diterbitkan dengan catatan pelaksanaan menunggu laporan diterima.
   • Jika terdapat perbedaan antara laporan APIP dan DIPA, dilakukan konfirmasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

2. Mekanisme Revisi Anggaran untuk Pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya):

   • KPA mengajukan usulan revisi dengan melampirkan Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08.
   • Pejabat eselon I meneliti kesesuaian usulan dengan peruntukan yang ditetapkan.
   • Usulan yang sesuai diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran melalui sistem aplikasi.
   • Proses revisi diselesaikan paling lama 1 hari kerja sejak usulan diterima.
   • Jika laporan reviu APIP belum diterima, DIPA tetap dapat diterbitkan dengan catatan pelaksanaan menunggu laporan diterima.
   • Jika terdapat perbedaan antara laporan APIP dan DIPA, dilakukan konfirmasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

3. Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk BA BUN:

   • KPA BA BUN mengajukan usulan revisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPA) BA BUN dengan dokumen pendukung lengkap.
   • PPA BA BUN meneliti usulan dan mengajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran.
   • Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan bersama PPA BA BUN melalui media komunikasi online.
   • Proses revisi diselesaikan paling lama 5 hari kerja sejak penelaahan selesai dan dokumen lengkap diterima.
   • Penetapan revisi dapat berupa revisi DHP RDP BA BUN dan surat pengesahan revisi anggaran, atau surat penolakan jika tidak memenuhi persyaratan.

4. Ketentuan Lain:

   • Dokumen pendukung revisi anggaran harus divalidasi oleh sistem aplikasi.
   • Surat pengesahan atau penolakan revisi anggaran dilampiri notifikasi dari sistem aplikasi.
   • Proses revisi anggaran mengedepankan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Penutup:

   • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 1 September 2020.
   • Pengundangan dilakukan untuk diketahui oleh seluruh pihak terkait.