125/PMK.010/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap produktivitas media massa cetak dengan memberikan dukungan berupa keringanan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2020.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • PPN atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers ditanggung oleh pemerintah.
   • Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menjalankan usaha media cetak seperti surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode klasifikasi lapangan usaha 58130.
   • Kertas koran dan kertas majalah diatur sesuai pos tarif kepabeanan Indonesia 2017.

2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

   • Pengusaha yang menyerahkan kertas koran dan/atau majalah wajib membuat faktur pajak dengan keterangan khusus "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.010/2020".
   • Faktur pajak tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah.
   • Penyerahan tanpa faktur atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan dikenai PPN normal tanpa insentif.

3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

   • Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPN ditanggung pemerintah mengikuti ketentuan mekanisme yang diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait.

4. Penagihan PPN

   • Direktorat Jenderal Pajak dapat menagih PPN jika ditemukan data bahwa wajib pajak tidak berhak atas fasilitas, objek bukan kertas koran/majalah, atau kertas yang diberikan fasilitas tidak digunakan untuk pembuatan koran/majalah.

5. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini berlaku sejak 7 hari setelah diundangkan pada 8 September 2020.