136/PMK.02/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2020 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan memberikan bantuan pembayaran tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial. Hal ini dilakukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat selama pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Bantuan
   Bantuan berupa pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum serta pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan listrik untuk pelanggan PLN golongan industri, bisnis, dan sosial.

2. Kriteria Penerima Bantuan

   • Bantuan selisih kurang diberikan kepada pelanggan industri, bisnis, dan sosial dengan daya 1300 VA ke atas.
   • Pembebasan biaya beban atau abonemen diberikan kepada pelanggan industri dan bisnis daya 900 VA, serta sosial daya 220 VA, 450 VA, dan 900 VA.

3. Jangka Waktu dan Besaran Bantuan
   Bantuan diberikan selama 6 bulan, mulai dari tagihan bulan Juli sampai Desember 2020. Besaran bantuan adalah selisih kurang antara pemakaian riil dan rekening minimum serta biaya beban atau abonemen.

4. Pengalokasian dan Penganggaran
   Dana bantuan dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2020 dan dikelola oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Tata Cara Pemberian Bantuan

   • PLN memperhitungkan bantuan sebagai pengurang tagihan listrik pelanggan sesuai kriteria.
   • PLN mengajukan tagihan pembayaran bantuan setiap bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).
   • Tagihan disertai dokumen pendukung dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta kesediaan diaudit.
   • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan verifikasi dan pengujian administrasi sebelum pencairan dana.
   • Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PLN.

6. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

   • PLN bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan serta kebenaran data perhitungan dan dokumen tagihan.
   • KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan.
   • Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan dapat dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan.

7. Akuntansi dan Pelaporan
   KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai peraturan Menteri Keuangan terkait sistem akuntansi dan pelaporan belanja lainnya.

8. Audit dan Rekonsiliasi

   • PLN menyusun asersi manajemen bantuan paling lambat 15 Januari 2021.
   • KPA BUN menyusun asersi manajemen hasil verifikasi setelah rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM dan PLN.
   • Hasil pemeriksaan oleh auditor disampaikan kepada Menteri Keuangan.
   • Selisih kurang atau lebih pembayaran bantuan diselesaikan melalui APBN atau pengembalian ke kas negara.

9. Dokumen Pendukung
   Peraturan ini juga mengatur format dan tata cara pengisian dokumen seperti tagihan pembayaran bantuan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan bersedia diaudit, surat pernyataan tanggung jawab belanja, serta asersi manajemen PLN dan KPA BUN.

10. Ketentuan Lain
    Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 September 2020.