136/PMK.04/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 dibuat sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Diperbarui definisi Kawasan Pabean, Kantor Wilayah, Kantor Bea dan Cukai, Direktur Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai, Orang, dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pengajuan Keberatan

   • Keberatan dapat diajukan atas penetapan terkait tarif/nilai pabean, penghitungan bea masuk, sanksi administrasi, dan bea keluar.
   • Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu penetapan.
   • Pengajuan dilakukan secara tertulis dan wajib disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan format yang telah ditentukan.
   • Jika terjadi gangguan operasional pada portal, pengajuan dapat dilakukan secara manual melalui Kantor Bea dan Cukai terdekat.

3. Persyaratan Pengajuan Keberatan

   • Harus dalam bahasa Indonesia, diajukan oleh orang yang berhak, dilampiri bukti penerimaan jaminan dan salinan penetapan yang diajukan keberatan.
   • Pengajuan dapat disertai alasan dan bukti pendukung.
   • Perbaikan pengajuan keberatan diperbolehkan jika tidak memenuhi persyaratan, selama dalam batas waktu pengajuan.

4. Jaminan

   • Pengajuan keberatan harus disertai jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, kecuali barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, tagihan telah dilunasi, atau penetapan tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.
   • Jaminan harus memiliki masa penjaminan minimal 60 hari sejak tanggal tanda terima pengajuan keberatan dan masa klaim jaminan 30 hari setelah masa penjaminan berakhir.

5. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

   • Keberatan atas penetapan di bidang kepabeanan diajukan paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan.
   • Keberatan atas penetapan di bidang cukai diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan.
   • Jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, hak mengajukan keberatan gugur.

6. Pencabutan Pengajuan Keberatan

   • Orang yang mengajukan keberatan dapat mengajukan permohonan pencabutan selama belum ada keputusan dari Direktur Jenderal.
   • Pencabutan harus disampaikan secara elektronik melalui portal atau secara manual jika portal mengalami gangguan.
   • Pencabutan harus disertai pelunasan tagihan dan dokumen pendukung.

7. Penanganan dan Keputusan Keberatan

   • Direktur Jenderal wajib memutuskan keberatan dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal tanda terima pengajuan keberatan.
   • Keputusan disampaikan secara real time melalui portal atau secara manual jika terjadi gangguan operasional.

8. Ketentuan Gangguan Operasional

   • Diatur mekanisme pemberitahuan dan penanganan gangguan operasional portal secara nasional dan lokal.

9. Lampiran

   • Contoh format surat pengajuan keberatan, surat pernyataan terkait barang impor, dan surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan disediakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

10. Ketentuan Peralihan dan Berlaku

    • Pengajuan keberatan dan pencabutan yang sudah dalam proses sebelum peraturan ini berlaku diselesaikan berdasarkan peraturan lama.
    • Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.