138/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2020 disusun untuk menyempurnakan mekanisme pemberian subsidi bunga/subsidi margin kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta debitur lain dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Peraturan ini juga menambah jenis debitur yang dapat menerima subsidi dan mengatur tata cara pelaksanaan subsidi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah terkait.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Program PEN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional terdampak pandemi COVID-19.
   • Subsidi bunga/subsidi margin adalah selisih bunga/margin yang menjadi beban pemerintah untuk meringankan beban debitur.
   • Debitur meliputi UMKM, koperasi, dan debitur lain dengan plafon kredit maksimal Rp10 miliar.

2. Pengalokasian dan Penganggaran

   • Anggaran subsidi bersumber dari APBN.
   • Menteri Keuangan menetapkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran di Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
   • KPA Penyaluran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

3. Persyaratan Penerima dan Besaran Subsidi

   • Debitur harus memiliki baki debet sampai 29 Februari 2020, berstatus performing loan, dan tidak masuk daftar hitam nasional.
   • Plafon kredit maksimal Rp10 miliar, dengan ketentuan restrukturisasi untuk kredit di atas Rp500 juta.
   • Subsidi diberikan maksimal 6 bulan, mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2020.
   • Besaran subsidi bervariasi berdasarkan plafon kredit, mulai dari 25% untuk plafon sampai Rp10 juta, hingga 3% dan 2% untuk plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar.

4. Mekanisme Pemberian Subsidi

   • Penyalur kredit/pembiayaan (perbankan, perusahaan pembiayaan, BUMN, BLU) mengajukan data debitur ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
   • Penyalur wajib memberitahukan subsidi kepada debitur.
   • Penyalur mengajukan tagihan subsidi ke KPA Penyaluran dengan dokumen pendukung lengkap.
   • PPK dan PPSPM melakukan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
   • Pemerintah dapat melakukan audit melalui BPKP.

5. Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

   • SIKP digunakan untuk penatausahaan dan pengelolaan subsidi.
   • Hak akses diberikan kepada KPA Penyaluran, penyalur kredit, dan aparat pengawasan.

6. Akuntansi, Pelaporan, dan Pengawasan

   • KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan.
   • Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, aparat pengawasan intern pemerintah, dan BPKP.
   • Tindak lanjut atas temuan pengawasan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lain

   • Debitur yang telah menerima tambahan subsidi berdasarkan ketentuan sebelumnya dapat tetap menerima subsidi dengan ketentuan tertentu.
   • Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020.
   • Ketentuan peralihan mengatur status subsidi yang sudah diberikan dan pengajuan data baru.

8. Lampiran

   • Contoh perhitungan subsidi bunga/margin.
   • Contoh surat permohonan pembayaran tagihan subsidi.
   • Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan bersedia diaudit.
   • Contoh bukti penerimaan pembayaran dan berita acara verifikasi.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 September 2020.