139/PMK.06/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.06/2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini mengatur tata cara pendanaan pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) guna mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi
   Mengatur pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendanaan meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, pengelolaan Dana Jangka Panjang, pembayaran ganti kerugian, dan pertanggungjawaban.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab

   • Menteri Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pembayaran ganti kerugian melalui LMAN.
   • Pemimpin LMAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) mengelola Dana Jangka Panjang dan pelaksanaan pembayaran.
   • Menteri/Kepala kementerian/lembaga bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dana, pengujian tagihan, pengajuan permohonan pembayaran, dan pengelolaan tanah hasil pengadaan.
   • Menteri yang menyelenggarakan urusan pertanahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah sampai terbitnya sertifikat atas nama pemerintah.
   • Pemerintah daerah berwenang atas penerbitan penetapan lokasi pengadaan tanah.
   • Penilai pertanahan bertanggung jawab atas penilaian nilai ganti kerugian.

3. Perencanaan dan Penganggaran
   Menteri/Kepala menyampaikan dokumen perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah kepada LMAN, yang melakukan penelaahan dan menyusun indikasi kebutuhan dana. Penganggaran dilakukan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan menjadi bagian Dana Jangka Panjang yang dikelola LMAN.

4. Pengelolaan Dana Jangka Panjang
   Dana Jangka Panjang dibentuk dari alokasi anggaran negara dan hasil pengelolaan dana oleh LMAN. Dana ini dapat ditempatkan dalam instrumen investasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko. Dana digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak, pembayaran dana Badan Usaha yang telah digunakan terlebih dahulu, dan biaya dana (cost of fund).

5. Pembayaran Ganti Kerugian

   • Dilakukan langsung kepada pihak yang berhak atau melalui penitipan di Pengadilan Negeri.
   • Pembayaran dapat berupa uang atau aset pengganti.
   • Pengajuan permohonan pembayaran harus dilengkapi dokumen lengkap dan legalisasi oleh pejabat berwenang.
   • LMAN melakukan penelitian administrasi dan pembayaran melalui jasa perbankan.
   • Untuk objek pengadaan tanah dengan karakteristik khusus (tanah instansi, wakaf, kas desa, kawasan hutan), pembayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

6. Pengadaan Tanah dengan Dana Badan Usaha

   • Pembayaran ganti kerugian dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk percepatan.
   • Menteri/Kepala mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana Badan Usaha kepada Menteri Keuangan.
   • Nota kesepahaman dibuat antara Menteri/Kepala, Badan Usaha, dan LMAN sebagai dasar pembayaran.
   • Pembayaran dana Badan Usaha dilakukan langsung oleh LMAN kepada Badan Usaha.
   • Biaya dana (cost of fund) dihitung berdasarkan BI 7-days repo rate dan dibayarkan oleh Menteri/Kepala kepada Badan Usaha.

7. Rekonsiliasi Pendanaan
   Menteri/Kepala dan LMAN melakukan rekonsiliasi data pelaksanaan pembayaran ganti kerugian minimal setiap 6 bulan, dan rekonsiliasi penggunaan dana Badan Usaha minimal setiap 3 bulan untuk memastikan kesesuaian data dan pengelolaan dana.

8. Pengesahan Belanja Modal
   Kementerian/lembaga mencatat realisasi pembayaran ganti kerugian sebagai belanja modal. Proses pengesahan belanja modal dilakukan melalui mekanisme pengajuan revisi anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

9. Pengelolaan Tanah Hasil Pengadaan
   LMAN mencatat aset hasil pengadaan tanah berdasarkan pembayaran ganti kerugian. Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah hasil pengadaan kepada kementerian/lembaga dan melakukan pensertipikatan atas nama pemerintah.

10. Penggunaan Sistem Informasi
    Pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah dapat menggunakan sistem informasi untuk percepatan dan peningkatan akuntabilitas.

11. Ketentuan Lain dan Peralihan

    • Pengaturan mengenai proyek yang dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional.
    • Penyelesaian proses verifikasi dan pembayaran yang telah berjalan sebelum peraturan ini berlaku.
    • Pengujian tagihan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mulai berlaku 1 Januari 2021.
    • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 beserta perubahannya.

12. Lampiran
    Berisi format-format surat pernyataan tanggung jawab, permohonan pembayaran, pengesahan dokumen, dan surat pernyataan kesesuaian dokumen elektronik yang harus dipenuhi dalam proses pendanaan pengadaan tanah.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 28 September 2020.