147/PMK.01/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak serta mendukung upaya pencegahan korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.
   • Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP): Kegiatan memperoleh keterangan status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.
   • Keterangan Status Wajib Pajak: Informasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai status wajib pajak.
   • Pelayanan Publik Tertentu: Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan KSWP

   • Unit di Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan publik tertentu wajib melakukan KSWP.
   • Keterangan status wajib pajak dapat valid atau tidak valid.
   • Jika valid, pelayanan dapat dilanjutkan; jika tidak valid, permohonan tidak diproses dan dapat diajukan kembali setelah status valid diperoleh.

3. Jenis Pelayanan Publik Tertentu
   Meliputi berbagai perizinan dan pendaftaran seperti perizinan penilai publik, aktuaris, akuntan publik, balai lelang, pemanfaatan barang milik negara, pejabat lelang, dealer utama, sertifikasi dan registrasi kepabeanan, izin praktik konsultan pajak, dan lain-lain yang terkait dengan fungsi Kementerian Keuangan.

4. Metode Pelaksanaan KSWP

   • Dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi atau aplikasi yang disediakan.
   • Jika tidak memungkinkan secara elektronik, dapat dilakukan secara manual.

5. Koordinasi dan Pengawasan

   • Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KSWP.
   • Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan pelaksanaan KSWP.

6. Pelaporan

   • Unit pelaksana pelayanan publik tertentu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP setiap enam bulan kepada Sekretariat Jenderal.
   • Sekretariat Jenderal menyampaikan kompilasi laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

7. Ketentuan Penutup
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.