Dicabut sebagian dengan 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
26 Agu 2013
Diubah dengan 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
16 Mar 2012
Diubah dengan 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011.
28 Des 2011
Diubah dengan 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
06 Sep 2011
Mencabut 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
06 Sep 2011
Mencabut 292/KMK.01/1998 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/2997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.01/1997
06 Sep 2011
Mencabut 547/KMK.01/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
06 Sep 2011
Mencabut 587/PMK.04/2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
06 Sep 2011
Mencabut 349/KMK.01/1999 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepmenkeu No. 292/KMK.01/1998
06 Sep 2011
Mencabut 94/KMK.05/2000 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Kepmenkeu No. 349/KMK.01/2000
Mencabut 37/KMK.04/2002 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
Nilai Pengalaman Anda
Bagikan
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.
