Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

147/PMK.05/2021 - Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
147/PMK.05/2021

147/PMK.05/2021

Kementerian Keuangan
25 Okt 2021
Berlaku

Fulltext (1 MB)Abstrak (96 KB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

147/PMK.05/2021

Judul

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih

Nomor

147

Tahun

2021

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

PENGELOLAAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Tanggal Penetapan

25 Okt 2021

Tanggal Pengundangan

28 Okt 2021

Tanggal Berlaku

28 Okt 2021 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2021 (1208)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

28 Okt 2021
Mencabut 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
28 Okt 2021
Mencabut 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain

PMK 88 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih

PMK 44 TAHUN 2024

Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat