154/PMK.06/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.06/2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh Menteri Keuangan, guna mengelola kekayaan negara yang berasal dari aset eks BPPN secara efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi
   Mengatur pengelolaan berbagai jenis aset eks BPPN, termasuk aset kredit, properti, inventaris, saham, obligasi, reksadana, nostro, dan transferable member club. Definisi rinci disediakan untuk setiap jenis aset dan istilah terkait.

2. Pengelolaan Aset Kredit
   Meliputi penatausahaan, restrukturisasi, penjualan, penyertaan modal negara, penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pembayaran utang dalam bentuk aset (asset settlement), eksekusi barang jaminan, penyelesaian aset dengan utang kecil, dan pengajuan penghapusan.

   • Penatausahaan meliputi inventarisasi, verifikasi dokumen, dan penetapan utang debitur.
   • Restrukturisasi dapat berupa penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, pengurangan bunga/denda, atau konversi menjadi penyertaan modal negara.
   • Penjualan aset kredit dilakukan melalui lelang dengan nilai limit minimal nilai wajar.
   • Pengurusan aset kredit yang memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN.
   • Pembayaran utang dapat dilakukan dengan aset berupa tanah/bangunan yang memenuhi kriteria tertentu.
   • Eksekusi barang jaminan dilakukan sesuai ketentuan hukum.
   • Penghapusan aset kredit dapat dilakukan secara bersyarat atau mutlak sesuai ketentuan.

3. Pengelolaan Aset Properti
   Meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan fisik serta dokumen, penjualan (lelang dan non-lelang), pelepasan hak dengan kompensasi, hibah, penetapan status penggunaan, izin menempati sementara, penyertaan modal negara, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerja sama), penyerahkelolaan kepada Badan Layanan Umum, pemusnahan, bongkaran, penghapusan, dan penilaian.

   • Penjualan properti dapat dilakukan secara paket dan harus memenuhi nilai limit minimal nilai wajar.
   • Hibah diberikan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan non-komersial, dan pemerintahan.
   • Penetapan status penggunaan dan izin menempati sementara diatur dengan prosedur dan persetujuan tertentu.
   • Pemanfaatan properti diatur dengan ketentuan nilai sewa, jangka waktu, dan hak serta kewajiban penyewa.

4. Pengelolaan Aset Inventaris
   Meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, penjualan melalui lelang, hibah, penetapan status penggunaan, pemusnahan, penghapusan, dan penilaian.

   • Penjualan dilakukan melalui lelang dengan nilai limit minimal nilai wajar.
   • Hibah diberikan untuk kepentingan sosial dan pemerintahan.
   • Pemusnahan dan penghapusan dilakukan sesuai kondisi dan ketentuan.

5. Pengelolaan Aset Saham, Obligasi, Reksadana, Nostro, dan Transferable Member Club

   • Aset Saham: pengelolaan meliputi kehadiran dalam RUPS, permintaan dividen, penjualan, penilaian, dan penatausahaan.
   • Aset Obligasi: pendaftaran kepemilikan, kehadiran dalam RUPO, permintaan bunga, pencairan, dan penatausahaan.
   • Aset Reksadana: pencatatan kepemilikan, penjualan kembali, evaluasi pengelolaan, dan penatausahaan.
   • Aset Nostro: penerimaan bunga, pencairan dana, dan penatausahaan.
   • Aset Transferable Member Club: permintaan penerbitan, penjualan, dan penatausahaan.
   • Penilaian aset dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk.

6. Penyerahkelolaan Aset kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
   Aset dapat diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan perjanjian dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Hasil Pengelolaan Aset
   Hasil pengelolaan berupa uang tunai yang disetorkan ke kas negara dan aset non tunai dari pembayaran dalam bentuk aset (asset settlement). Hasil pengelolaan yang diserahkelolakan kepada Badan Layanan Umum menjadi pendapatan badan tersebut.

8. Penanganan Perkara
   Penanganan perkara hukum atas aset dilakukan oleh Biro advokasi hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan koordinasi Direktorat terkait, serta pelaporan perkembangan secara berkala.

9. Standar Operasional Prosedur
   Direktur Jenderal menyusun SOP pembuatan setiap keputusan yang diatur dalam peraturan ini.

10. Surat Keterangan Pelunasan Debitur dan Permohonan Pelepasan Dokumen
    Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pelunasan debitur dan aplikasi permohonan pelepasan dokumen aset.

11. Penerbitan Roya, Cabut Blokir, dan Angkat Sita
    Dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal berdasarkan bukti penyelesaian aset di Bank Asal, BPPN, Tim Pemberesan BPPN, atau Tim Koordinasi.

12. Ketentuan Peralihan dan Penutupan
    Pengelolaan aset yang telah berjalan tetap berlaku, pengelolaan yang belum mengikuti peraturan ini, dan peraturan sebelumnya dicabut saat peraturan ini berlaku.

13. Lampiran
    Daftar aset kredit eks BPPN yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Kesimpulan

Peraturan ini mengatur secara komprehensif tata cara pengelolaan aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan, mencakup berbagai jenis aset, mekanisme pengelolaan, penjualan, restrukturisasi, penghapusan, serta penanganan hukum dan pelaporan, dengan tujuan pengelolaan aset negara yang efektif, transparan, dan akuntabel.