158/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 yang mengatur penentuan nilai bersih investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk tagihan. Perubahan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan memberikan pedoman yang lebih jelas kepada Badan Layanan Umum dalam menilai kualitas tagihan investasi jangka panjang nonpermanen melalui Penyalur Dana (Executing Agency).

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi: Diperbarui definisi terkait investasi pemerintah, investasi jangka panjang, investasi jangka panjang nonpermanen, penentuan nilai bersih, Badan Layanan Umum Pengelola Dana Khusus, dana bergulir, dana bergulir diragukan tertagih, lembaga perantara, angsuran, penyalur dana, penggulir dana, restrukturisasi, dan masa tenggang.

2. Penentuan Kualitas Piutang dan Penyisihan:

   • Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dilakukan dengan memperhatikan kualitas piutang BLU kepada Penyalur Dana (Executing Agency) dan kualitas dana bergulir serta investasi jangka panjang nonpermanen lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana (Channeling Agency) atau tanpa lembaga perantara.
   • Klasifikasi kualitas piutang berdasarkan tunggakan angsuran:
     • Lancar: tunggakan = 60 hari, penyisihan 0,5%
     • Kurang lancar: tunggakan > 60 hari = 180 hari, penyisihan 10%
     • Diragukan: tunggakan > 180 hari = 240 hari, penyisihan 50%
     • Macet: tunggakan > 240 hari dan dinyatakan tidak tertagih, penyisihan 100%

3. Pembentukan Penyisihan Piutang:

   • Penyisihan piutang dapat dikurangi dengan nilai agunan.
   • Nilai agunan yang diperhitungkan:
     • 100% untuk surat berharga BI, surat berharga negara, garansi bank, tabungan/deposito diblokir, emas/logam mulia.
     • 80% untuk hak tanggungan atas tanah bersertifikat (SHM/SHGB) dan bangunan.
     • 60% untuk nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat tanpa hak tanggungan.
     • 50% untuk nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan non-sertifikat dan jaminan fidusia kendaraan bermotor.
   • Agunan lain dapat diperhitungkan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

4. Pelaksanaan dan Pengundangan:

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 15 November 2021.