Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

Beranda
Dokumen
168/PMK.08/2021

168/PMK.08/2021

Kementerian Keuangan
24 Nov 2021
Berlaku

Fulltext (2 MB)Abstrak Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

168/PMK.08/2021

Judul

Dealer Utama Surat Utang Negara

Nomor

168

Tahun

2021

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SURAT UTANG NEGARA DEALER UTAMA

Tanggal Penetapan

24 Nov 2021

Tanggal Pengundangan

25 Nov 2021

Tanggal Berlaku

25 Nov 2021 - 31 Des 2024

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2021 (1299)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

168/PMK.08/2021 - Dealer Utama Surat Utang Negara | JDIH Kementerian Keuangan

31 Des 2024
Dicabut sebagianTerbaru
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
PMK 111 TAHUN 2024
tentang Pengelolaan Surat Utang Negara
25 Nov 2021
Mencabut
Dokumen ini mencabut
134/PMK.08/2013
tentang Dealer Utama.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

234/PMK.08/2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

199/PMK.08/2015

tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

213/PMK.08/2019

Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 59 TAHUN 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

KepDJPPR KEP-1/PU/2011

Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2011