Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Informasi!

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 13425

168/PMK.08/2021 - Dealer Utama Surat Utang Negara | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
168/PMK.08/2021

168/PMK.08/2021

Kementerian Keuangan
24 Nov 2021
Berlaku

Unduh (2 MB)Abstrak (79 KB)Baca Tersedia peraturan yang lebih baru

31 Des 2024
Dicabut sebagian dengan PMK 111 TAHUN 2024 tentang Pengelolaan Surat Utang Negara
Catatan:
10 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 11
25 Nov 2021
Mencabut 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.
25 Nov 2021
Mencabut 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.
25 Nov 2021
Mencabut 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Nilai Pengalaman Anda

Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.

Bagikan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.