169/PMK.010/2022

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2022 diterbitkan untuk mengatur pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengizinkan pengenaan tindakan pengamanan guna melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius.

Pokok Pengaturan

1. Subjek Pengaturan

   • Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan pada impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya dengan spesifikasi tinggi tertentu dan klasifikasi tarif HS ex7228.70.10 dan ex7228.70.90.

2. Besaran dan Masa Berlaku Bea Masuk

   • Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan selama 2 tahun:
     • Tahun pertama sebesar 17%
     • Tahun kedua sebesar 16,75%

3. Kombinasi Bea Masuk

   • Bea masuk tindakan pengamanan merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

4. Cakupan dan Pengecualian

   • Pengenaan berlaku untuk impor dari semua negara kecuali negara-negara yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.
   • Importasi dari negara yang dikecualikan harus disertai surat keterangan asal (certificate of origin) yang memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian internasional.

5. Ketentuan Surat Keterangan Asal

   • Surat keterangan asal preferensi harus memenuhi kriteria asal barang, pengiriman, dan prosedural.
   • Penelitian surat keterangan asal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
   • Jika ketentuan surat keterangan asal tidak terpenuhi, Bea Masuk Tindakan Pengamanan tetap dikenakan.

6. Ketentuan Teknis dan Administrasi

   • Pengenaan bea masuk berlaku pada saat dokumen pemberitahuan pabean mendapat nomor pendaftaran atau tarif dan nilai pabean ditetapkan.
   • Ketentuan pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus mengikuti peraturan terkait.

7. Mulai Berlaku

   • Peraturan ini mulai berlaku 14 hari kerja setelah diundangkan.

8. Lampiran

   • Daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tercantum dalam lampiran dan meliputi 123 negara.