170/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016. Perubahan ini bertujuan mengatur tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi LPG Tabung 3 Kg secara lebih baik dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi LPG dan Pihak Terkait
   LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan, terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha tetap dan berkedudukan di Indonesia. Konsumen LPG Tabung 3 Kg meliputi rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan nelayan kecil.

2. Pengelolaan Dana Subsidi

   • Selisih kurang pembayaran subsidi LPG yang ditemukan setelah pemeriksaan akan dibayarkan kepada Badan Usaha jika telah dianggarkan dalam APBN/APBN-Perubahan. Jika belum dianggarkan, dapat diusulkan untuk anggaran tahun berikutnya.
   • Selisih lebih pembayaran subsidi harus segera disetor kembali ke kas negara menggunakan kode akun khusus.
   • Ketentuan serupa berlaku untuk selisih pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
   Badan Usaha wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA bertanggung jawab atas akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian
   Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dapat dilakukan melalui penunjukan langsung kepada Badan Usaha atau anak perusahaan Badan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Anak perusahaan dapat melaksanakan penyediaan, pendistribusian, penagihan, penerimaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penyelesaian kewajiban perpajakan, dan pertanggungjawaban dana subsidi. Badan Usaha tetap bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tersebut.

5. Ketentuan Berlaku
   Ketentuan mengenai penugasan kepada anak perusahaan berlaku efektif mulai tagihan subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan September 2021.

6. Perubahan Pasal-Pasal Terkait
   Beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 diubah, antara lain Pasal 1 (definisi), Pasal 20 (selisih pembayaran subsidi), Pasal 21 (selisih pembayaran PPN), Pasal 25A (laporan pertanggungjawaban), Pasal 26 (akuntansi dan pelaporan), Pasal 28A dan Pasal 29A (penugasan kepada anak perusahaan).

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 25 November 2021.