188/PMK.04/2020

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2020 diterbitkan untuk memberikan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin, dan peralatan vaksinasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Pandemi ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang besar sehingga diperlukan percepatan pelayanan fiskal untuk mendukung pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi.

Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • Vaksin mencakup vaksin, bahan baku vaksin, dan peralatan produksi serta pelaksanaan vaksinasi terkait COVID-19.
   • Kawasan Bebas adalah wilayah yang bebas dari bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.
   • Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah perusahaan yang mendapat fasilitas impor sesuai ketentuan kepabeanan.

2. Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan

   • Impor vaksin diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.
   • Fasilitas juga berlaku untuk pengeluaran vaksin dari kawasan berikat, gudang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.
   • Fasilitas diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

3. Tata Cara Pengajuan

   • Permohonan fasilitas diajukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan rincian barang dan izin teknis jika diperlukan.
   • Untuk badan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan, permohonan juga harus dilampiri fotokopi NIB/NPWP, surat penugasan, dan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
   • Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan dalam waktu maksimal 3 jam kerja (elektronik) atau 3 hari kerja (tertulis).

4. Pemberitahuan Pabean

   • Impor dan pengeluaran vaksin dilakukan dengan dokumen pabean sesuai ketentuan dan mencantumkan nomor serta tanggal keputusan pemberian fasilitas.

5. Pelayanan Segera (Rush Handling)

   • Impor vaksin dapat dikeluarkan dengan pelayanan segera tanpa pemeriksaan fisik, dengan syarat permohonan dan jaminan disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
   • Jaminan sebesar bea masuk, cukai, PPN, dan PPh Pasal 22 impor harus diserahkan kecuali sudah ada keputusan Menteri.

6. Jangka Waktu Berlaku

   • Ketentuan berlaku untuk impor atau pengeluaran vaksin yang dilakukan sejak peraturan ini berlaku, dengan waktu impor dihitung berdasarkan tanggal pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau dokumen pengeluaran.

7. Monitoring dan Evaluasi

   • Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap pemberian fasilitas.
   • Jika ditemukan penyalahgunaan, dilakukan audit dan pemberian sanksi administratif.

8. Sanksi Administratif

   • Penggunaan vaksin tidak sesuai tujuan fasilitas mengakibatkan kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan pajak terutang serta denda administratif minimal 100% hingga maksimal 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
   • Penyalahgunaan juga dapat dikenakan sanksi pemblokiran akses kepabeanan selama satu tahun.

9. Pelimpahan Wewenang

   • Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat melimpahkan kembali kewenangan tersebut.

10. Ketentuan Lain

    • Petunjuk teknis penyederhanaan prosedur impor vaksin dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 November 2020.