www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196 /PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk menyelenggarakan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan ' Berbasis Elektronik, dan untuk mewujudkan pengelolaan Arsip elektronik sebagai pelaksanaan e-Govemment di Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat Menetapkan 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. www.jdih.kemenkeu.go.id 2. Arsip Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Keuangan.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunym kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 5 . Retensi Arsip adalah jangka waktu peny1mpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus yang masih dalam Retensi Arsip aktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip.

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan/atau yang telah melewati Retensi Arsip aktif dan memasuki Retensi Arsip inaktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip.

Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip, karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.

Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga. www.jdih.kemenkeu.go.id 12. Pejabat Fungsional Arsiparis di Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

Unit Pengolah adalah unit organisasi pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 15 . Unit Kearsipan adalah unit organisasi pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.

Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menJaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya. 18 . Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. www.jdih.kemenkeu.go.id 20. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.

Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Kementerian Keuangan pada saat darurat atau setelah terjadi musibah .

Sumber Day a Kearsipan adalah dukungan terhadap sis tern Kearsipan berupa sumber day a manus1a, prasarana dan saran a organ1sas1 Kearsipan, dan pendanaan. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorianjpenggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.

Klasifikasi Akses Arsip adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.

Peraturan Menteri m1 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan secara efektif, efisien, dan komprehensif.

Tujuan pengaturan pedoman Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

mewujudkan keseragaman dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan;

menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id c. menJamm ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang handal dan pemanfaatan Arsip sesum dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;

mendinamiskan penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kernen terian Keuangan se bagai suatu sis tern yang komprehens if dan terpadu;

menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang keuangan negara; dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya .

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi:

kebijakan Kearsipan;

pembinaan Kearsipan;

pengelolaan Arsip Dinamis; d . pengelolaan Arsip elektronik; dan

Sumber Daya Kearsipan.

Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menggunakan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id

As as sen tralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penetapan kebijakan Kearsipan Kementerian Keuangan secara terpusat.

Asas desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelaksanaan kebijakan Kearsipan Kementerian Keuangan yang dilakukan pada masmg- masing Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.

Kebijakan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan un tuk menyelenggarakan Kearsipan secara komprehensif dan terpadu.

Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan terkait.

tata naskah dinas;

Klasifikasi Arsi p;

sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip; dan

jadwal Retensi Arsip.

Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan pengelolaan naskah dinas yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan, yang digunakan dalam kegiatan penciptaan Arsip. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Ketentuan mengenai tata naskah dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kernen terian Keuangan.

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan pengelompokan masalah yang dilakukan secara berjenjang terdiri atas:

fungsi se bagai pokok masalah (primer);

kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan

transaksi sebagai sub - sub masalah (tersier).

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sis tern pengkodean dalam ben tuk gabungan huruf dan angka sebagaimana tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan pedoman dalam penciptaan dan penggunaan Arsip.

Ruang lingkup sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip terdiri atas:

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; b . Pengamanan Arsip; dan

Klasifikasi Akses Arsip. www.jdih.kemenkeu.go.id

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

biasa/ terbuka;

terbatas;

rahasia; dan

sangat rahasia.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori biasajterbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Arsip yang dari segi fisik dan informasinya tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Arsip yang dari segi fisik dan informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Arsip yang dari segi fisik dan informasinya memiliki dampak yang luas bagi Kementerian Keuangan dan penyelenggaraan negara.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap Arsip yang dari segi fisik dan informasinya memiliki dampak yang luas hingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

pengamanan ruangan penyimpanan Arsip;

penentuan pengelola Arsip; dan

pembuatan daftar Arsip. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Ketentuan Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Klasifikasi Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk menentukan pemberian Akses Arsip Dinamis kepada pengguna sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan Arsi p se bagaimana tercan tum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: a . pengguna internal Kementerian Keuangan; dan

pengguna eksternal Kementerian Keuangan.

Pengguna internal Kernen terian Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

Menteri Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan;

Pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau p1mpman organisasi non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya;

Pejabat p1mpman tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada pejabat p1mpman tinggi madya yang mempunym kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya;

Pimpinan unit organisasi . non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya; www.jdih.kemenkeu.go.id e. Pejabat administrator dan pejabat pengawas mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip dibawah kewenangannya;

Pengawas internal meliputi Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasajterbuka, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk mengakses Arsip dengan klasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia pada unit kerjanya kecuali telah mendapatkan 1zm dari pejabat yang berwenang se bagaimana tercan tum dalam Lamp iran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengguna eksternal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hurufb merupakan pihak-pihak di luar Kementerian Keuangan yang menggunakan Arsip, yang terdiri atas:

warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b . pengawas eksternal; dan

aparat penegak hukum.

Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengakses fisik dan informasi Arsip melalui:

permintaan tertulis kepada Pencipta Arsip atau permohonan informasi publik sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Arsip dengan klasifikasi keamanan biasa/ terbuka; dan b. permohonan informasi publik sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Arsip dengan klasifikasi keamanan terbatas. www.jdih.kemenkeu.go.id (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses fisik dan informasi Arsip pada Pencipta Arsip terkait pelaksanaan fungsi pengawasan sesum dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses fisik dan informasi Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan daftar yang paling sedikit memuat:

jangka waktu penyimpanan atau Retensi Arsip;

jenis Arsip; dan

keterangan yang berisi rekomendasi mengenm penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan Arsip.

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. BABIV PEMBINAAN KEARSIPAN

Pembinaan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan agar penyelenggaraan Kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan terlaksana dengan baik. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Unit Kearsipan.

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan:

koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;

pemberian pedoman dan standar Kearsipan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;

sosialisasi Kearsipan;

pengawasan Kearsipan;

pelatihan Kearsipan; dan

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Kearsipan.

Untuk melaksanakan penilaian kesesuaian antara prinsip dan standar Kearsipan dengan penyelenggaraan Kearsipan, dilakukan pengawasan internal Kearsipan.

Tata cara pengawasan internal Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BABV PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif baik yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga maupun Arsip Umum.

Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan:

penciptaan Arsip;

Penggunaan Arsip; www.jdih.kemenkeu.go.id (3) c. Pemeliharaan Arsip; dan

Penyusutan Arsip. Tata cara Pengelolaan Arsip Dinamis dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Keuangan.

se bagaimana oleh Menteri (1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:

pembuatan Arsip; dan

penerimaan Arsip.

Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:

Registrasi; b . distribusi kepada pihak yang berwenang; dan

tindakan pengendalian.

Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan; b . peraturan perundang-undangan yang terkait;

Klasifikasi Arsi p se bagaimana tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Dalam penciptaan Arsip, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan harus:

mendokumentasikan kegiatan registrasi dalam pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip; dan

memelihara dan meny1mpan dokumentasi pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip.

Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas autentisitas Arsip yang diciptakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip .

Dalam Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Unit Pengolah bertanggung jawab atas ketersediaan, pengolahan, penyajian Arsip Vital, dan Arsip Aktif; dan b. Unit Kearsipan bertanggungjawab atas ketersediaan, pengolahan, dan penyajian Arsip Inaktif.

Pemeliharaan Arsi p se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui:

Pemberkasan Arsip Aktif;

penataan Arsip Inaktif;

penyimpanan Arsip; dan

alih media Arsip.

Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab Unit Pengolah.

Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

Pemberkasan; dan

Penyimpanan.

Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Pemeliharaan Arsip Aktif, Unit Pengolah membentuk sentral Arsip Aktif (central file) yang merupakan tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman.

Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap penciptaan Arsip Aktif.

Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip agar:

fisik dan informasi Arsip tertata dengan baik; dan

terbentuk daftar Arsip Aktif.

Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

daftar berkas; dan

daftar isi berkas. www.jdih.kemenkeu.go.id (4) Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi mengenai:

Unit Pengolah;

nomor berkas;

kode klasifikasi;

uraian informasi berkas;

kurun waktu;

jumlah; dan

keterangan.

Daftar isi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat informasi mengenai:

nomor berkas;

nomor item Arsip;

kode klasifikasi;

uraian informasi Arsip;

tanggal;

jumlah; dan

keterangan .

Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan.

Penyampaian daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiat~m.

Pemeliharaan terhadap Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan .

Pemeliharaan terhadap Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

penataan; dan

peny1mpanan.

Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id (4) Dalam melaksanakan Pemeliharaan Arsip Inaktif, Unit Kearsipan harus menyediakan ruang dan/atau gedung sentral Arsip Inaktif (record center) yang merupakan tempat penyimpanan Arsip Inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan Arsip.

Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli .

Asas asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas yang digunakan sebagai acuan untuk menJaga Arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip, tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari Pencipta Arsip yang lain sehingga Arsip dapat melekat pada konteks penciptaanya.

Asas aturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas yang digunakan sebagai acuan untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) a tau sesuai dengan pengaturan ketika Arsi p masih digunakan un tuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

Penataan Arsip Inaktif berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan:

pengaturan fisik Arsip;

pengolahan informasi Arsip; dan

penyusunan daftar Arsip Inaktif.

Pengolahan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb, dimaksudkan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal yang berupa daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat:

judul;

Pencipta Arsip;

uraian hasil pengolahan; dan

kurun waktu. www.jdih.kemenkeu.go.id (6) Pengolahan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan Arsip dalam satu keutuhan informasi berdasarkan Arsip yang dikelola oleh Unit Kearsipan.

Penyusunan daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit memuat informasi mengenm:

Pencipta Arsip;

Unit Pengolah;

nomor Arsip;

kode klasifikasi;

uraian informasi Arsip;

kurun waktu;

jumlah; dan

keterangan.

Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan.

Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang sudah tercantum dalam daftar Arsip.

Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan jadwal Retensi Arsip.

Penyimpanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Unit Pengolah .

Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan.

Alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan untuk mendukung Pemeliharaan Arsi p. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud ayat , dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip.

Tata cara alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan. Paragraf 2 Pemeliharaan Arsip Vital

Pemeliharaan terhadap Arsip Vital dilaksanakan berdasarkan Program Arsip Vital.

Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

identifikasi; b . pelindungan dan pengamanan; dan

penyelamatan dan pemulihan.

Pemeliharaan terhadap Arsip Vital menjadi tanggung jawab Unit Pengolah.

Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Pencipta Arsip berdasarkan jadwal Retensi Arsip.

Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; www.jdih.kemenkeu.go.id b. pemusnahan Arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna yang pemusnahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

penyerahan Arsip Statis.

Tata cara Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, menjadi tanggung jawab Unit Pengolah.

Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengolah setelah melewati Retensi Arsip Aktif.

Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a . penyeleksian Arsip inaktif;

pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan

penataan Arsip inaktif yang akan dipindahkan.

Pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diikuti dengan penandatanganan beri ta acara dan dilam piri daftar Arsi p lnaktif yang akan di pindahkan .

Berita acara dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala Unit Pengolah dan Kepala Unit Kearsipan.

Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Arsip yang:

tidak memiliki nilai guna; www.jdih.kemenkeu.go.id b. telah habis retensinya, dan berketerangan dimusnahkan atau dinilai kembali berdasarkan jadwal Retensi Arsip yang telah mendapat persetujuan tertulis untuk dimusnahkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

tidak ada peraturan perundang - undangan yang melarang; dan

tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Pemusnahan Arsip dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

pembentukan panitia penilai Arsip Kementerian Keuangan;

pembentukan panitia pemusnahan Arsip unit organisasi yang arsipnya akan dimusnahkan;

penyeleksian Arsip;

pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Unit Kearsipan;

penilaian oleh panitia penilai Arsip Kementerian Keuangan;

permintaan persetujuan dari Menteri Keuangan;

pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip Kementerian Keuangan;

persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh Menteri Keuangan; dan J. pelaksanaaan pemusnahan, yang dilaksanakan dengan ketentuan:

dilakukan secara total sehingga fisik dan infomasi Arsip tidak dapat dikenali lagi;

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dari: a) pegawm dari unit yang menangani bidang hukum; b) pengawas internal yang meliputi Unit Kepatuhan Internal pada unit organisasi yang ars1pnya akan dimusnahkan dan Inspektorat Jenderal; dan/atau www.jdih.kemenkeu.go.id c) panitia penilai Arsip Kementerian Keuangan; dan 3 . disertai penandatanganan berita acara pemusnahan yang memuat daftar Arsip yang dimusnahkan.

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan yang bersangkutan.

Arsip yang tercipta pada pemusnahan Arsip diperlakukan sebagai Arsip Vital.

Pembentukan panitia penilai Arsip Kementerian Keuangan dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pembentukan panitia pemusnahan Arsip dibentuk dengan:

Keputusan p1mpman Eselon I untuk yang berada di tingkat pusat; dan

Keputusan pimpinan unit Eselon I yang ditandatangi oleh kepala kantor vertikal di daerah untuk dan atas nama pimpinan unit Eselon I bersangkutan.

Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Penyerahan Arsip Statis dilakukan terhadap Arsip yang:

memiliki nilai guna kesejarahan;

telah habis retensinya; dan/atau

berketerangan permanen sesuai jadwal retensi Arsip.

Arsip elektronik merupakan Arsip yang penciptaannya dalam format elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id (2) Kriteria Arsip elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

isinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan; dan

diciptakan dan dikelola dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Arsip hasil proses alih media dalam bentuk digital tidak termasuk Arsip elektronik kecuali telah diautentikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil cetak Arsip elektronik bukan merupakan pengganti Arsip elektronik kecuali telah dilegalisasi sesuai peraturan perundang- undangan.

Tata cara Pengelolaan Arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Unit Kearsipan I (UK 1), yaitu unit organisasi pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id b. Unit Kearsipan II (UK II), yaitu unit orgamsas1 Sekretariat Eselon I Kementerian Keuangan yang mempunym tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan di lingkup Eselon I masmg-masmg;

Unit Kearsipan III (UK III), yaitu unit organisasi pada Kantor Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan di lingkup Kantor Vertikal masing - masing.

Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungan masing - masing .

Penunjukkan unit organisasi di Kementerian Keuangan dan wewenang sebagai Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Sumber daya manusia Kearsipan terdiri atas:

pejabat struktural di bidang Kearsipan;

Arsiparis; dan

pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Arsip.

Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Arsiparis tingkat terampil; dan

Arsiparis tingkat ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pengelolaan Arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana berdasarkan standar yang telah ditetapkan se bagaimana tercantum dalam Lamp iran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Seluruh pencipta Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan harus mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01 / 2014 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1660 Plt. www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196 /PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. Klasifikasi Arsip Fasilitatif Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip DLO DLOO Pendidikan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam peningkatan pendidikan sumber daya manusia. Beasiswa Arsip yang berkaitan dengan program beasiswa bagi pejabat dan pegawm di lingkungan Kementerian Keuangan. DLOOO Perencanaan Kebutuhan dan Program Beasiswa Arsip yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan program beasiswa, seperti:

rencana kebutuhan dan program beasiswa;

program beasiswa gelar dan non gelar dalam dan luar negeri; dan

buku program pelatihan persmpan luar negen. DLOO 1 Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa Arsip yang berkaitan dengan seleksi bagi calon peserta beasiswa serta penempatan karyasiswa, seperti: a . surat keputusan panitia ujian tertulis dan wawancara;

pengumuman seleksi program beasiswa;

daftar nama peserta yang lulus administrasi;

surat pemanggilan peserta tes tertulis;

laporan hasil tes tertulis;

surat permintaan pewawancara;

pedoman wawancara;

surat pemanggilan peserta wawancara;

rekapitulasi hasil wawancara; J. pengumuman kelulusan peserta seleksi program beasiswa dan revisinya; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip k. surat permohonan rekomendasi legalisasi ij azah j transkrip .

surat permintaan melaksanakan tes kesehatan; m . hasil tes kesehatan surat permohonan penugasan ke luar negeri;

financial guarantee _statement; _ o. surat perjanjian tugas belajar;

surat keputusan penempatan karya siswa;

surat permohonan penerbitan paspor;

surat permohonan izin mengikuti proses seleksi pendaftaran di universitas;

surat permohonan bebas tugas peserta program beasiswa;

surat persetujuan program studi;

surat penempatan karya s1swa program _linkage; _ v. pemberitahuan peserta yang belum mencapai skor minimal _toefl; _ w. surat keterangan memperoleh beasiswa;

pedoman beasiswa luar negeri;

undangan pengarahan karyasiswa; dan

pengarahan karyasiswa. DL002 Pemantauan Karyasiswa Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan karyasiswa yang telah mendapatkan beasiswa baik di dalam maupun luar negeri, seperti:

daftar penilaian prestasi pegawm karya s1swa;

laporan pemantauan kemajuan belajar karyasiswa;

surat pemberitahuan kunjungan pemantauan karyasiswa dalam dan luar negen;

kuesioner pemantauan karyasiswa di dalam dan luar negeri;

kuesioner penilaian karyasiswa di dalam dan luar negeri;

laporan kunjungan pemantauan karyasiswa dalam dan luar negeri;

surat pengembalian karyasiswa;

pemantauan pemanfaatan alumni;

proceeding seminar alumni; J. laporan hasil seminar alumni; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T DLOl DL02 DL03 DL04 Deskripsi Arsip k. laporan hasil diseminasi tugas akhir dan rencana aksi alumni. Pendidikan di Luar Kedinasan Arsip yang berkaitan dengan pendidikan di luar kedinasan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan;

laporan kemajuan pendidikan di luar kedinasan;

laporan telah selesai melaksanakan pendidikan di luar kedinasan; dan

fotokopi ijazah dan transkrip. Akreditasi Arsip yang berkaitan dengan akreditasi, seperti: a . analisis kebutuhan pembelajaran;

kalender pelatihan; dan

buku program. Konsultasi dan Asistensi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam memberikan konsultasi dan asistensi, seperti:

surat tugas asistensi;

kerangka acuan kegiatan asistensi; dan

laporan kegiatan asistensi. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk lokakarya/ workshop, simposium, semmar, konferensi/ penataran, kursus, dan sejenisnya, seperti: a . surat permohonan;

surat ijin mengikuti kegiatan;

undangan;

daftar hadir peserta; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T DLl DLlO Deskripsi Arsip e. materi;

jadwal kegiatan;

laporan kegiatan;

kerangka acuan kegiatan; dan

surat tugas narasumber dan peserta . Pelatihan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan melaksanakan pelatihan terhadap aparatur di bidang negara, meliputi pengembangan program, kurikulum, tenaga pengajar, pelaksanaan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan Arsip yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pelatihan, seperti:

laporan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) unit pengguna;

kalender pelatihan;

buku program pelatihan;

pola pelatihan;

laporan sinkronisasi an tara program pelatihan yang diselenggarakan oleh balai diklat dengan hasil AKP unit pengguna dan kalender pelatihan pusdiklat;

surat usulan program yang akan divalidasi;

laporan validasi program pelatihan;

tindak lanjut hasil rekomendasi validasi program pelatihan;

telaahan permin taan kerj a sama pelatihan; J. surat persetujuanjpenolakan atas permintaan kerja sama pelatihan;

tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi pelatihan;

lembar pengesahan modul pelatihan;

modul pelatihan;

notula seminar modul;

undangan seminar modul ;

surat tugas peserta seminar modul;

daftar hadir peserta seminar modul; 4 www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T DLll DL12 DL13 Deskripsi Arsip r. materi pembelajaran selain modul; dan

kerangka acuan program pelatihan. Kurikulum Arsip yang berkaitan dengan kurikulum pelatihan, seperti:

Garis-garis Besar Program Pelatihan (GBPP);

Satuan Acara Pelatihan (SAP);

laporan penyusunan kurikulum; dan

kurikulum. Tenaga Pengajar Arsip yang berkaitan tenaga pengajar, seperti:

rekomendasi pengajar;

pernyataanjketerangan melaksanakan kegiatan mengajar;

riwayat hidup;

database tenaga pengajar;

rencana kerja widyaiswara; dan

surat usulan pengembangan kompetensi widyaiswara. Pelaksanaan Pelatihan Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaaan pelatihan pegawm Kementerian Keuangan meliputi daftar hadir, UJian, tugas akhir, pelaporan , dan evaluasi, seperti:

permintaan dan pengembalian peserta;

berkas registrasi peserta;

berkas persyaratan peserta pelatihan;

seleksi penenmaan calon peserta pelatihan;

daftar hadir dan rekap kehadiran;

pre-test dan _post-test; _ g. action leamingjpraktikum kerja lapangan, mentoring dan coaching, aktualisasi;

naskah soal;

pelaksanaan ujian; J. lembar jawab peserta;

rekapitulasi hasil ujian;

laporan pelaksanaan; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T DL14 DL15 Deskripsi Arsip m. formulir A (rencana awal penyelenggaraan pelatihan); n . surat tugas penyelenggaraan pelatihan;

permintaan perlengkapan peserta;

buku pedoman penyelenggaraan pelatihan;

surat tugas pembukaan dan penutupan; r . izin ke luarjmenginap di luar asrama;

surat sanksi peserta pelatihan; dan

surat pengembalian peserta. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaaan monitoring dan evaluasi program pelatihan serta dampak pasca pelaksanaan pelatihan, seperti:

monitoring program pelatihan;

evaluasi pelaksanaan pelatihan;

evaluasi pengaJar dan penyelenggaraan pelatihan;

rekapitulasi pemantauan atas pengaJar dan penyelenggaraan pelatihan;

hasil evaluasi tatap muka;

proposal evaluasi pasca pelatihan;

kuesioner evaluasi pasca pelatihan;

hasil pengumpulan data evaluasi pasca pelatihan;

hasil koreksi ujian pelatihan; J. beri ta acara pelaksanaan validasi naskah soal;

formulir validasi naskah soal;

rekapitulasi nilai peserta pelatihan; m . daftar hadir, notula, berita acara kelulusan peserta;

pengumuman hasil pelatihan;

laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi;

formulir B (realisasi pelatihan);

laporan penyelenggaraan;

laporan periodik kerja sama pelatihan;

laporan pasca pelatihan;

rekomendasi hasil evaluasi pengajar dan penyelenggaraan; dan u . hasil analisis evaluasi pasca pelatihan. Penerbitan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) A www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip DL2 DL20 DL21 Arsip yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) serta pemutakhiran database alumni pelatihan, seperti:

buku induk SKPP; dan b . database alumni pelatihan. Sertifikasi Kompetensi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara meliputi pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penerbitan sertifikat. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ujian sertifikasi profesi. DL200 Pelaksanaan Ujian Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sertifikasi profesi, seperti :

persiapan sertifikasi;

berkas registrasi peserta;

berkas pelaksanaan ujian;

lembar jawaban peserta;

rekapitulasi hasil ujian;

evaluasi dan penetapan kelulusan;

surat keputusan kelulusan peserta;

surat keputusan tim penguji;

notula rapat kelulusan; dan J. laporan pelaksanaan ujian. DL20 1 Pengumuman Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi Arsip yang berkaitan dengan ujian sertifikasi profesi, seperti:

pengumuman pelaksanaan; dan

pengumuman hasil ujian. Penerbitan Sertifikat Profesi www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pendidikan dan Pelatihan : DL Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T Arsip yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat profesi, seperti buku induk / register sertifikat. 4 www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Hukum : HK Fungsi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T HKO HKl HK2 HK20 Deskripsi Arsip Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Arsip yang berkaitan dengan program perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

usul prakarsa peraturan perundang- undangan;

bahanjmateri program legislasi nasional dari Kementerian Keuangan;

program legislasi Kementerian Keuangan d. nota dinas usulan perencanaan RPMK dan RKMK;

nota dinas permintaan dan penyampaian perkembangan status penyusunan RPMK/ RKMK sesum us ulan perencanaan;

nota dinas usulan penghapusan/ penambahan; dan

salinan KMK mengena1 program perencanaan penyusunan peraturan perundang- undangan. Penyusunan Produk Hukum Arsip yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum mulai dari persmpan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampm dengan pengesahannya di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

rancangan produk hukum mulai dari rancangan awal sampm dengan diundangkanj ditetapkan; dan

telaah hukum terkait penyusunan rancangan produk hukum. Produk Hukum Arsip yang berkaitan dengan penetapan produk hukum. Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Hukum : HK Fungsi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T HK21 HK3 HK4 HKS Deskripsi Arsip Arsip produk hukum yang bersifat mengatur, seperti:

salinan asli produk hukum yang bersifat mengatur di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

produk hukum yang bersifat mengatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Arsip produk hukum yang menetapkan, seperti: bersifat a. salinan asli produk hukum yang bersifat penetapan di lingkungan Kementerian Keuangan;dan produk hukum yang bersifat penetapan di lingkungan Kementerian Keuangan. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kerja Sarna Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam bentuk kerjasama/ perjanjian/ memorandum of understanding j nota kesepahaman, mulai dari penyusunan sampm dengan penandatanganan, seperti:

nota dinas hasil penelaahan memorandum _ofunderstanding; _ dan b. memorandum ofunderstanding. Penanganan Perkara, Telaahan Kasus Hukum Dan Pendampingan Arsip yang berkaitan dengan penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum 4 www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Hukum : HK Fungsi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan . Kode Klasifikasi P S T HK6 Deskripsi Arsip yang berkaitan dengan tugas kementerian, eks BPPN, eks BDL, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, dan analisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan . Hak Kekayaan In telektual Arsip yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti:

surat usulan; dan

surat keterangan hak kekayaan intelektual. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : H umas dan Protokol : HM Fungsi humas dan protokol adalah penympan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan. Kode Klasifikasi p S T HMO HMOO HMOl Deskripsi Arsip Humas Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam hubungan masyarakat H ubungan an tar Lembaga Arsip yang berkaitan dengan hubungan yang dijalin antar lembaga, termasuk organisasi sosial/LSM, perusahaan, perguruan tinggi/ sekolah, seperti:

penyampman ucapan;

pemutakhiran database stakeholder kelembagaan masyarakat;

pelayanan unjuk rasa;

penympan dan penyelenggaraan stakeholder gathering non pemerin tah dan non media;

strategi komunikasi Kementerian Keuangan; dan

lomba public relationjkehumasan, baik level nasional ataupun internasional. Hubungan dengan Media Arsip yang berkaitan dengan hubungan yang dijalin dengan media, seperti:

diskusi wartawan;

pembuatan dan pendistribusian smran pers;

pembuatan dan penyampaian hak jawab;

pemutakhiran database media;

penympan dan penyelenggaraan wawancara;

pendampingan p1mpman terhadap wartawan pada kegiatan pimpinan;

penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan live/ tapping di televisi;

penyiapan dan penyeleggaraan pelatihan wartawan;

pertemuan dengan pem1mpm redaksi media massa nasional; dan J. press tour. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Humas dan Protokol : HM Fungsi humas dan protokol adalah peny1apan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan. Kode Klasifikasi P S T HM02 HM03 Deskripsi Arsip Monitoring dan Analisis Berita Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan analisis berita terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, seperti:

notula rapatj pertemuan;

materi presentasi;

video berita terkait; d . laporan analisis; dan

kumpulan berita . Pengolahan dan Penyediaan Informasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyaJian informasi dan dokumentasi baik berupa publikasi cetak maupun elektronik. HM030 Publikasi HM04 Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi cetak dan elektronik, seperti:

arsip terkait proses penyusunan terbitan majalah di lingkungan Kementerian Keuangan;

rekaman wawancara dan foto hasil wawancara;

buku laporan tahunan Kementerian Keuangan (LTKK);

buku agenda;

kalender;

konten terbitan majalah di lingkungan kementerian keuangan versi digital;

media luar ruang, spanduk, banner, x- banner, scroll banner, umbul-umbul, dan balon udara;

media cetak berupa buku, brosur, pamjlet, leaflet, booklet, dan _advertorial; _ 1. konten, foto, video; J. kumpulan naskah pidato; dan

pengumuman. Pidato Arsip yang berkaitan dengan pidato dan naskah tertulis lainnya pejabat Kementerian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Humas dan Protokol : HM Fungsi humas dan protokol adalah peny~apan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan. Kode Klasifikasi P S T HMOS HMl HMlO HMll HM2 Deskripsi Arsip a. pidato, ceramah, keynote speech, dan sambutan dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang; dan

bahanjmateri pidatoj sidang pejabat Kementerian Keuangan pada MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, dan lain-lain. Hearing Arsip yang berkaitan dengan kegiatan rapat dengan MPR/DPR/ DPD /DPRD. Protokol Upacara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan upacara, meliputi upacara hari besar nasional, Hari Oeang, dan lain-lain, seperti:

administrasi persuratan fasilitas, permohonan kelengkapan upacara, dan permohonan peserta upacara;

surat edaran; dan

susunan acara. Dokumentasi dan Peliputan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, meliputi pendampingan acara- acara p1m pman, pelan tikan j serah terima jabatan, kegiatan penyusunan berita pimpinan, seperti:

foto;

video;

rekaman suara;

draf berita;

administrasi persuratan fasilitas; dan

susunan acara. Pengaduan masyarakatj help desk/ call center Arsip yang berkaitan dengan pelayanan desk information/ contact center, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : H umas dan Protokol : HM Fungsi humas dan protokol adalah penympan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan. Kode Klasifikasi P S T HM3 HM30 HM32 HM33 Deskripsi Arsip a. laporan _call center; _ b. buku _register call center; _ c. kajian pengembangan _call center; _ dan d. laporan pengaduan masyarakat (aplikasi wise dan sejenisnya). Layanan Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan tentang pemberian layanan informasi kepada pihak eksternal maupun internal Kementerian Keuangan. Permohonan Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan layanan permohonan informasi publik, seperti:

formulir permohonan informasi;

surat permohonan informasi publik dari pemohon;

fotokopi/ scan identitas diri pemohon informasi;

pengantar permohonan informasi publik;

naskah dinas jawaban pemberian informasi publik; dan

Buku register permohonan Informasi publik. Keberatan Layanan Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan penanganan keberatan, seperti:

formulir keberatan; dan

tanggapan atas keberatan terkait informasi publik. Sengketa Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan penanganan sengketa informasi publik, seperti:

panggilan sidang dari Komite Informasi Pusat (KIP) /Komite Informasi Daerah (KID); b . undangan rapat persiapan;

surat kuasa;

laporan sidang sengketa informasi; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Humas dan Protokol : HM Fungsi humas dan protokol adalah penympan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan. Kode Klasifikasi P S T HM34 HM35 Deskripsi Arsip e. berkas jawabanjtanggapan Kementerian Keuangan;

putusan; dan

buku register keberatan. Uji Konsekuensi dan Pembahasan Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan kegiatan UJI konsekuensi dan pembahasan informasi publik, seperti:

notula rapat;

berita acara uji konsekuensi;

daftar informasi publik;

berkas usul informasi publik dan usul informasi publik yang dikecualikan; dan

keputusan pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi. Laporan Layanan Informasi Publik Arsip yang berkaitan dengan laporan Layanan Informasi Publik, seperti:

laporan layanan informasi publik; dan b. Frequently Ask Question. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kearsipan : KA Fungsi Kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KAO KAl KA2 KA20 KA21 KA22 Deskripsi Arsip Pengendalian dan Pengurusan N askah Din as Arsip yang berkaitan dengan administrasi pengendalian naskah dinas masuk dan/atau keluar meliputi kartu, lembaran, dan buku, seperti: a . lembar disposisi;

tandajbukti penerimaanjpengiriman naskah dinas; dan

buku agenda. Penggandaan dan Peminjaman Arsip Arsip yang berkaitan dengan penggandaan arsip seperti permintaan fotokopi, peminjaman dan/atau legalisasi arsip, seperti:

lembar pelayanan arsip;

naskah dinas jawaban penyampaianjpenolakan permintaan penggandaan;

naskah dinas permintaan penggandaan arsip;

naskah dinas permintaan pemmJaman ars1p; dan

beri ta acara pemin jam an arsi p . Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan Arsip Aktif Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan ars1p aktif meliputi pemberkasan ars1p aktif, pelaporan arsip aktif sampai dengan penyusunan daftar berkas dan daftar isi berkas, seperti: a . daftar arsip aktif; dan

laporan pengelolaan arsip aktif. Pengelolaan Arsip Inaktif Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan arsip inaktif sampai dengan penyusunan daftar arsip inaktif. Pengelolaan Arsip Vital www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kearsipan : KA Fungsi Kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KA23 KA24 KA25 KA3 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip vital mulai dari identifikasi arsip vital sampai dengan penyusunan daftar arsip vital, seperti: a . formulir identifikasi arsip vital; dan

daftar arsip vital. Pengelolaan Arsip Terjaga Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan ars1p terjaga mulai dari identifikasi ars1p vital sampm dengan penyusunan daftar arsip terjaga, seperti: a . formulir identifikasi arsip terjaga; dan

daftar arsip terjaga. Perawatan Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perawatan arsip meliputi fumigasi dan restorasi, seperti:

laporan kegiatan fumigasi; dan

laporan kegiatan laminasi. Alih Media Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip ke media lain mulai dari persiapan sampai dengan penyimpanan ars1p hasil alih media, seperti:

surat tugas pelaksanaan alih media;

berita acara alih media; dan

daftar arsip alih media. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi pengusulan, pembahasan, izin persetujuan sampai dengan penetapan, seperti:

surat usulan dari unit kerja;

notula rapat pembahasan jadwal Retensi Arsip;

surat permintaan izin persetujuan Kepala ANRI;

surat persetujuan jadwal Retensi Arsip dari Kepala ANRI; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kearsipan : KA Fungsi Kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KA4 KA40 KA41 KA42 Deskripsi Arsip e. keputusan Menteri Keuangan terkait JRA. Penyusutan Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusutan ars1p di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip. Pemindahan Arsip Inaktif Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan ars1p inaktif ke Unit Kearsipan mulai dari pengusulan sampm dengan penyusunan berita acara, seperti:

surat usulan pemindahan arsip;

daftar arsip usul pindah;

berita acara pemindahan arsip;

daftar arsip yang dipindahkan; dan

laporan pemindahan arsip. Pemusnahan Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan ars1p meliputi usulan pemusnahan, penilaian, pertimbangan, persetujuan dan penetapan, seperti: a . surat usul musnah;

daftar arsip usul musnah;

surat tugas penilaian arsip;

berita acara/ notula penilaian arsip;

surat pertimbangan panitia penilai arsip;

surat permintaan persetujuan pemusnahan;

surat persetujuan pemusnahan;

KMK terkait pemusnahan arsip;

berita acara pemusnahan arsip; J. daftar arsip yang dimusnahkan; dan

keputusan pembentukan panitia penilai arsip. Penyerahan Arsip Statis Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis mulai dari usulan penyerahan sampai dengan penyusunan berita acara penyerahan arsip, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kearsipan : KA Fungsi Kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan , pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KAS KA6 KA7 Deskripsi Arsip a. surat usul serah; b . daftar arsip usul serah;

surat tugas penilaian arsip; d . berita acara/ notula penilaian arsip;

surat pertimbangan panitia penilai arsip;

surat pernyataan ars1p autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;

surat persetujuan penyerahan; h . KMK terkait penyerahan arsip;

berita acara penyerahan arsip; J. daftar arsip yang diserahkan; dan

keputusan pembentukan panitia penilai arsip. Database Kearsipan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database kearsipan Kementerian Keuangan seperti database pelaporan ars1p aktif, database pemusnahan, penyerahan, pembinaan dan pengawasan kearsipan, seperti:

database pengelolaan arsip aktif;

database pengelolaan arsip inaktif;

database pemusnahan arsip;

database penyerahan arsip;

database pembinaan kearsipan; dan

database pengawasan kearsipan. Apresiasi dan Lomba Kearsipan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi dan lomba kearsipan kepada unit kearsipan dan unit pengolah di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

sertifikat apresiasi kearsipan;

penetapan pemenang lomba kearsipan;

pembentukan panitia lomba kearsipan; dan d . laporan kegiatan apresiasi dan/atau lomba kearsipan. Akreditasi Kearsipan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi kearsipan Kementerian Keuangan, seperti:

surat usulan mengikuti akreditasi;

pelaksanaan akreditasi; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kearsipan : KA Fungsi Kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KA8 KA9 Deskripsi Arsip c. penetapan dan rekomendasi akreditasi. Pengawasan Kearsipan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kearsipan internal atau eksternal Kementerian Keuangan, seperti:

berkas persiapan pengawasan;

berkas pelaksanaan pengawasan;

laporan audit kearsipan eksternal;

laporan audit kearsipan internal; dan

laporan tindak lanjut pengawasan. Sertifikasi Kearsipan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan sertifikasi kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

berkas pelaksanaan sertifikasi; dan b . buku register sertifikat. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sarnpai dengan pernberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KPO KPOO KPOOl Deskripsi Arsip Pengadaan Pegawai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kernenterian keuangan dalarn pengadaan pegawm rneliputi forrnasi pegawai, proses rekrutrnen pegawai, rnasa probasi, dan penetapan pns . Forrnasi Pegawai Arsip yang berkaitan dengan proses perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai di lingkungan Kernenterian Keuangan, seperti:

usul forrnasi pegawai baru dari unit kerja;

dokurnen analisis dan beban kerja;

hasil verifikasi kebutuhan jabatan fungsional ;

usul forrnasi Kernenterian Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara;

pelaksanaan dan pelaporan survey;

dokurnen penetapan forrnasi rekrutrnen urnurn ASN dari Menpan-RB;

dokurnen ijin prinsip SPMB PKN STAN dari Menpan-RB;

dokurnen penetapan forrnasi lulusan PKN STAN dari Menpan-RB;

dokurnen penetapan forrnasi jabatan fungsional dari Menpan-RB; J. dokurnen forrnasijkuota ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

dokurnen forrnasijkuota tugas belajar perencanaan pegawm;

dokurnen perrnintaan lulusan PKN STAN dari instansi lain;

rn. dokurnen alokasi lulusan PKN STAN kepada instansi lain; n . dokurnen nota kesepaharnan penernpatan lulusan PKN STAN pada instansi lain; dan

perencanaan pegawm pernerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai Pindah Instansi ke Keuangan Kernen terian Arsip yang berkaitan dengan proses penga.Juan pindah ASN dari instansi lain ke Kernen terian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.gid Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP002 KPOl KP02 Deskripsi Arsip a. usulan pengajuan pindah yang bersangkutan;

korespondensi antara Biro SDM dengan instansi terkait dan/atau yang bersangkutan;

risalah wawancara dan hasil seleksi kompetensi d. surat persetujuanjpenolakan terkait permohonan yang bersangkutan;

surat permohonan melengkapi berkas apabila permohonan disetujui;

berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan untuk diajukan ke BKN; dan

surat keputusan pengangkatan. Survei Perencanaan SDM Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian survei perencanaan kebutuhan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

proposal survey;

lembar kuesioner survey; dan

laporan pelaksanaan hasil penelitian. Rekrutmen SDM Arsip yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan mulai dari kegitan seleksi sampai dengan pengangkatan, seperti:

dokumen prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai;

dokumen fasilitasi penyelenggaraan seleksi/ pelayanan teknis dan administrasi seleksi;

daftar hadir dan berita acara seleksi penenmaan;

hasil seleksi penerimaan (berkas wawancara, hasil wawancara, hasil tes kesehatan);

pengumuman hasil seleksi;

berkas persyaratan;

surat penempatan pada unit kerja; dan h . surat keputusan cpns. Masa Percobaan dan Orientasi (Probasi) Calon Pegawai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan masa percobaan dan orientasi calon pegawai melalui www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP03 KPl KPlO KPlOO Deskripsi Arsip proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi, seperti:

nota dinas ke Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

laporan tentang masa orientasi. Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Arsip yang berkaitan dengan penetapan PNS Kementerian Keuangan, seperti:

nota usul pengangkatan CPNS menjadi PNS;

hasil pelaksanaan probasi;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

sertifikat diklat dan pelatihan;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

berkas pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan PNS;

surat keputusan pengangkatan PNS; dan

berita acara/ sumpah janji. Pengelolaan Kompetensi dan Kinerja Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan kompetensi dan manaJemen kinerja pegawm Kementerian Keuangan. Pengembangan Kompetensi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam pengembangan kompetensi pegawm meliputi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Assessment Center, profiling pegawm, pendidikan dan pembelajaran. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan SKJ di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

bahan masukan terkait SKJ dari eselon I;

nota dinas penyampman konsep kebijakan standar kompetensi;

notula pembahasan konsep kebijakan; dan

draf kebijakan standar kompetensi jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP101 KP102 KP103 KP104 Deskripsi Arsip Assessment Center Arsip yang berkaitan dengan kegiatan assessment center di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

permintaan dan penawaran _assessment; _ b. surat tugas untuk mengikuti assessment _center; _ c. berita acara pelaksanaan _assessment; _ d. kertas kerja _assessment; _ e. laporan hasil assessment center (individu); dan

laporan individual assessment center. Profiling Pegawai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan profiling pegawai, seperti dokumen hasil profiling pegawai. Pendidikan Arsip yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawm Kementerian Keuangan melalui tugas belajarlijin belajar, seperti:

program pengembangan kompetensi PNS;

surat permohonan tugas bela jar I ijin belajar;

surat tugas bela jar I ijin bela jar;

surat perjanjian tugas belajar;

brosur dan akreditasi kampus utk pegawai ijin bela jar;

laporan perkembangan tugas belajarlijin belajar; dan

fotokopi ijazah dan transkip nilai. Pembelajaran Arsip yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawm Kementerian Keuangan melalui pembelajaran klasikal dan non klasikal antara lain melalui diklatlkursuslmaganglpraktik kerjal seminar I konferensi I sarasehan I workshop I lokakaryal benchmarking I coaching I mentoring I e-leaming dan lain-lain, seperti:

program pengembangan kompetensi PNS; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KPll KPllO KPlll Deskripsi Arsip b. analisis kebutuhan pembelajaran strategis dan individu;

surat pemberitahuan pelaksanaan pem belaj aran;

surat tugas untuk mengikuti pembelajaran;

daftar hadir pelaksanaan pembelajaran;

materi pembelajaran;

sertifikat hasil pembelajaran; dan h . laporan pelaksanaan pembelajaran. Manajemen Kinerja Pegawai Arsip yang berkaitan dengan manajemen kinerja pegawm di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi pengelolaan kinerja, penilaian kinerja jabatan pelaksana, dan hasil pemetaan pegawai. Pengelolaan Kinerja Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kinerja pegawm di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

dokumen penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai;

dokumen kontrak kinerja pejabat eselon II sampm dengan pejabat fungsional dan pelaksana;

Laporan Capaian Kinerja (LCK) pegawai;

lembar fokus tema dan acuan dialog kinerja;

overvzew capman kinerja realisasi capman kinerja dan rencana aksi;

monitoring dan evaluasi rencana aksi;

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

nilai SKP.

dokumen pelaksanaan Dialog Kinerja Individu (DKI) pegawai; J. dokumen penilaian prestasi kinerja; dan

penetapan Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (NKP K3) . Penilaian Kinerja Jabatan Pelaksana Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP112 KP2 KP20 KP200 Deskripsi Arsip a. usulan evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat;

surat keputusan penetapan pertama _grading; _ c. daftar rekap Nilai Kinerja Pegawai (NKP);

formulir survei kemampuan kerja pelaksana;

undangan rapat sidang penilaian _grading; _ f. daftar hadir sidang penilaian _grading; _ g. berita acara sidang penilaian _grading; _ h. surat rekomendasi evaluasi _grading; _ dan 1. surat keputusan penetapan grading pelaksana tetap j naik/ turun. Hasil Pemetaan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pegawai, seperti:

data hasil assessment _center; _ b. data hasil kinerja; dan

hasil pemetaan. Manajemen Karir Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam manaJemen karir pegawm meliputi pengembangan karir dan pengembangan kompetensi. Pengembangan Karir Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam pengembangan karir pegawm meliputi manajemen talenta, mutasi dan promosi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, kenaikan pangkat, penghargaan dan tanda jasa. Manajemen Talenta Arsip yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, identifikasi, pengembangan, retensi, dan evaluasi talent dalam rangka pola karir di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

analisis ras10 penentuan jumlah kebutuhan _talent; _ b. uraianjabatan untukjabatan target dan berkas terkait; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP201 Deskripsi Arsip c. shortlist calon talent eselon II dari hasil pemeringkatan;

surat konfirmasi ke unit eselon I;

permintaan clearance ke Inspektorat Jenderal;

data pemetaan pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan;

data pemetaan pejabat eselon IV dan pelaksana pada unit kerja;

penetapan talent pusatjunit kerja;

berita acara forum pimpinan pusatjunit kerja; J. daftar hadir forum rapat pimpinan;

undangan anggota forum rapat pimpinan;

laporan hasil evaluasi talent pusatjunit kerja;

formulir penilaian;

laporan evaluasi talent dalam program pengembangan;

Individual Development Plan (IDP);

jurnal mentoring; dan

surat izin bebas kerja . Mutasi dan Promosi Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenm pengangkatan dalam jabatan, penyesuman dalam tingkatan dan/atau JenJang, pembe bas an semen tara, pengangkatan kembali , pemberhentian, mutasi jabatan fungsional PNS di lingkungan Kementerian Keuangan;

berkas terkait pengusulan pejabat fungsional (pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian dalam tingkatan dan/atau JenJang, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian, mutasi) di lingkungan Kementerian Keuangan;

Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lain terdiri atas pengaturan status pegawai dipekerjakan/ diperbantukan di instansi lain, perpanjangan masa tugas pegawm dipekerjakan/ diperbantukan di instansi lain, pengakhiran www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP202 KP203 KP204 Deskripsi Arsip status pegawai dipekerjakan/ diperbantukan di instansi lain;

berkas terkait pengusulan pengaturan status PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lain terdiri atas pengaturan status pegawm dipekerjakan/ diperbantukan di instansi lain, perpanJangan masa tugas pegawm dipekerjakan/ diperbantukan di instansi lain, pengakhiran status pegawai;

surat keputusan mutasi dalam jabatan eselon; dan

berkas terkait mutasi dalam jabatan eselon. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Arsip yang berkaitan dengan persmpan, pelaksanaan, laporan sidang Badan Pertimbangan J abatan dan Kepangkatan instansi pusat Kementerian Keuangan, seperti:

surat usulan mutasi/ promosi;

mutasijpromosi dalam jabatan struktural;

bahan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

undangan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

daftar hadir sidang Badan . Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan

berita acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kenaikan Pangkat Arsip yang berkaitan dengan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

surat keputusan kenaikan pangkat;

berkas usul kenaikan pangkat; dan

nota persetujuan Badan Kepegawaian Negara. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP3 KP30 KP31 KP4 KP40 Deskripsi Arsip a . dokumen usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional;

dokumen pelaksanaan penialaian angka kredit jabatan fungsional; dan

penetapan angka kredit jabatan fungsional. Kode Etik Dan Disiplin Pegawai Arsip yang berkaitan dengan kode etik dan displin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Disiplin Pegawai Arsip yang berkaitan dengan penegakan dan peningkatan disiplin pegawm antara lain, tata tertib pegawai, kode etik, daftar hadir pegawai, dan catatan pelanggaran, seperti:

laporan kehadiran pegawai; dan

laporan pelanggaran kode etik pegawai. Sanksi/ H ukuman Arsip yang berkaitan dengan proses pemberian sanksi/hukuman yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan atau tidak mematuhi tata tertib pegawai, seperti:

surat pemberitahuan;

surat pemanggilan;

laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

berita acara pemeriksaan;

pembentukan tim pemeriksa;

surat kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;

surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin;

surat keberatanjbanding administratif;

pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan J. surat keputusan perubahanjpenetapan hukuman disiplin. Kesejahteraan Pegawai Arsip yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai Kementerian Keuangan . Mutasi Keluarga www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP41 KP42 KP43 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perubahan/ mutasi data keluarga, seperti:

laporan perkawinanjperceraian;

surat izin/ surat keterangan perceraian; dan

laporan kelahiranjkematian keluarga. Cuti dan Izin Bepergian ke Luar Negeri di luar Kedinasan Arsip yang berkaitan dengan cuti pegawai dan izin bepergian ke luar negen di lingkungan Kernen terian Keuangan, seperti:

surat izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan;

surat izin bepergian ke luar negeri;

nota persetujuan BKN cuti diluar tanggungan negara;

penetapan cuti diluar tanggungan negara;

permohonan pengaktifan kembali setelah cuti diluar tanggungan negara; dan

penetapan kembali aktif setelah cuti diluar tanggungan negara. Layanan Kesehatan/ Kesejahteraan Pegawai Arsip yang berkaitan dengan layanan tabungan pens1un, tabungan perumahan, kesehatan, asurans1 kesehatan/BPJS, medical record, bantuan sosial, pakaian dinas, olahraga dan rekreasi, pengurusan jenazah di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

dokumen kegiatan donor darah;

dokumen kegiatan medical _checkup; _ c. dokumen kegiatan posbindu (layanan kesehatan); dan

kartu berobat. Penghargaan dan Tanda J as a Arsip yang berkaitan dengan penghargaan atau tanda Jasa pegawm Kementerian Keuangan, seperti:

pemberitahuan pada unit eselon I; b . usulan dari unit kerja asal; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai . Kode Klasifikasi p s T KPS KPSO KP51 KP52 Deskripsi Arsip c. hasil wawancara oleh komite penghargaan;

Keputusan PresidenjKeputusan Menteri Keuangan;

keputusan penetapan pegawm berprestasi/ pegawai teladan; dan

tandajbukti penerimaanjpengiriman penghargaan. Administrasi SDM Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam administrasi pegawal meliputi perjalanan dinas dan identitas pegawai. Perjalanan Dinas Dalam Jabatan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas pegawm dalam jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti: a . surat tugas; dan b . laporan pelaksanaan tugas. Identitas Pegawai Arsip yang berkaitan dengan identitas pegawm Kementerian Keuangan, seperti:

usulan pembuatan identitas pegawai dari unit kerja;

usulan pembuatan identitas pegawai kepada BKN;

dokumen usul penetapan kartu pegawaijkartu pegawai elektronik/kartu identitas istri/ kartu identitas suami;

dokumen keanggotaan organ1sas1 profesi/ kedinasan;

dokumen Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan (LHK); dan

dokumen Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Laporan Harta Kekayaan Arsip yang berkaitan dengan surat kuasa dan surat pernyataan sehubungan dengan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP6 KP60 KP61 KP62 Deskripsi Arsip Kementerian Keuangan, seperti surat kuasa dan surat pernyataan LP2P dan LHK. Pemberhentian Pegawai Arsip yang berkaitan dengan pemberhentian pegawm dengan hak pens1un, pemberhentian pegawm tanpa hak pens1un, wafat, tewas j meninggal dalam tug as. Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun Arsi p yang ber kai tan pegawm Kementerian pensiun, seperti: dengan pemberhentian Keuangan dengan hak a. usulan pemberhentian dengan hak pens1un karena pemberhentian karena meninggal dunia, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas us1a pensiun, pemberhentian karena perampingan organisasi/ kebijakan pemerintah, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena kewajiban menjalankan jabatan, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani tidak karena kewajiban menjalankan jabatan;

usulan pertimbangan teknis;

persetujuan pertimbangan teknis BKN; dan

keputusan pemberhentian Pegawai dengan hak pens1un. Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun Arsip yang berkaitan pegawm Kementerian pensiun, seperti: dengan pemberhentian Keuangan tanpa hak a. usulan pemberhentian pegawm tanpa hak pens1un;

usulan pertimbangan teknis;

persetujuan pertimbangan teknis BKN; dan

keputusan pemberhentian pegawai tanpa hak pens1un . Tewas j Hilang/ Meninggal Dalam Tugas www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi p s T KP7 KP8 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan berkas proses pemberhentian pegawai karena meninggal dunia, tewas, atau hilang dalam tugas, seperti:

usulan pemberhentian pegawm dengan hak pens1un;

berita acara pemeriksaan polisi;

usulan pertimbangan teknis;

persetujuan pertimbangan teknis BKN; dan

keputusan pemberhentian pegawm karena tewas atau hilang dalam tugas. Personal File Pegawai Arsip yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawm di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

hasil pengujian kesehatan;

surat keputusan pengangkatan CPNS;

surat keputusan Pengangkatan PNS;

surat keputusan kenaikan pangkat;

surat pernyataan melaksanakan tugas atau menduduki jabatan;

surat keputusan pengangkatan dalam dan atau pemberhentian dari jabatan struktural/ fungsional;

surat keputusan pengangkatan wilayah kerja; h . surat keputusan perpindahan antar instansi;

surat keputusan peninjauan masa kerja; J. surat keputusan cuti diluar tanggungan negara;

berita acara pemeriksaan;

surat keputusan hukuman jabatan/ hukuman/ disiplin PNS;

surat keputusan pemberian tandajasa;

surat keputusan perbantuan kepala daerah otonomi atau instansi lain;

surat keputusan penarikan kembali dari perbantuan;

surat keputusan tanda jasa;

kartu induk PNS;

fotokopi ijazah/ sertifikat;

surat keputusan penempatanj penarikan pegawai; dan

surat keputusan pengangkatan pada jabatan di luar instansi. Penyajian Informasi SDM www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kepegawaian : KP Fungsi kepegawaian adalah pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T Arsip yang terkait dengan penyusunan tabel referensi sis tern informasi kepegawaian dan penyaJian informasi dari sis tern informasi kepegawaian, seperti:

perubahan tabel referensi dalam aplikasi HRIS; b . statistik pegawai; dan

permintaan data dalam bentuk statistik. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip KUO KUOO KUOl Penganggaran Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan penganggaran pada Kementerian Keuangan dan penganggaran pada unit organisasi di lingkup Kementerian Keuangan. Penganggaran pada Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan peny1apan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan. KUOOO Rencana Kerja Anggaran Kementerianj Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan Rencana Kerja Anggaraan di Kementerian Keuangan, seperti RKA-K/L Kementerian Keuangan. KUOO 1 Penyusunan Rencana Kementerian/ Lembaga Kementerian Keuangan Kerj a Anggaran (RKA-K/L) ars1p yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan, seperti:

_review baseline; _ b. pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran;

persetujuan multiyears contract (kontrak tahun jamak);

revisi anggaran;

usulan premi/insentif cukai;

usulan standar biaya masukanj satuan biaya masukan lainnyaj standar biaya keluaran; dan

target pagu penggunaan penenmaan negara bukan paj ak. Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan penyrapan bahan dan penyusunan anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KU1 KU10 Deskripsi Arsip pendapatan dan belanja Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan, antara lain:

_review baseline; _ b. pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran;

persetujuan multiyears contract (kontrak tahun jamak);

revisi anggaran;

usulan standar biaya masukan/ satuan biaya masukan lainnya/ standar biaya keluaran;

target pagu penggunaan penenmaan negara bukan paj ak; dan

RKA-K/L unit orgamsas1 di lingkup Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Keuangan Anggaran Kementerian Arsip yang berkaitan dengan asistensi pelaksanaan anggaran, laporan pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan, laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara, penenmaan negara bukan paj ak, belanja/ pengeluaran anggaran kementerian keuangan. Asistensi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan asistensi terkait pedoman teknis pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kernen terian Keuangan, seperti:

tata cara perhitungan IKU kualitas pelaksanaan anggaran;

capman Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan BA 015;

capman SMART-DJA Kementerian Keuangan BA 015; dan

Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan (LPTK) e-Monev Bappenas. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan . Kode Klasifikasi P S T KUll KU12 KU13 KU14 Deskripsi Arsip Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan pelaporan serta pengelolaan tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti laporan pembayaran pertanggungjawaban tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan. Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian N egara Arsip yang berkaitan dengan laporan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan, seperti:

laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara; b . tuntutan perbendaharaan; dan

tuntutan ganti rugi. Penerimaan Negara Bukan Pajak Arsip yang berkaitan dengan penerimaanjpendapatan bukan pajak di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti: a . berkas penenmaan Badan Layanan Urn urn;

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

bukti PNBP;

penerimaan, sisa anggaran lebih dan saldo kas atas pelaksanaan dekonsentrasi;

bunga danjjasa giro (pada bank sentral dan bank umum); dan

pemanfaatan barang milik negara. BelanjajPengeluaran Anggaran Arsip yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran sampai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), seperti:

permintaan pengadaan barang dan jasa (barang habis pakai, barang inventaris, danjasa); www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KU2 KU20 Deskripsi Arsip b. dokumen proses pelelangan pengadaan barang dan jasa;

Surat Perintah Kerja (SPK)ISurat Perjanjian Borongan (SPB)IKontrak;

dokumen uang muka berikut data pendukungnya;

penagihanlinvoice, faktur pajak, bukti penenmaan kas I Bank beserta data pendukungnya antara lain: nota, kredit, dll;

bukti pengeluaran kas I bank;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SPD), beserta lampirannya;

pembukuan anggaran;

daftar lkartu gaji; J. laporan keadaan kas;

laporan perkembangan realisasi penenmaan, realisasi belanja pegawm, belanja barang dan belanja modal;

penggunaan dana pemerintah untuk kontribusiliuran pada badanl organisasi internasional;

Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP);

dokumen pinjaman;

daftar pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); dan

buku cek bank. Pelaksanaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan laporan keuangan Kementerian Keuangan, laporan perkembangan keadaan kas, rekonsiliasi keuangan, data rekening Bendahara Umum Negara (BUN), laporan aparat pemeriksaan fungsional. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan laporan keuangan Kementerian Keuangan, seperti:

laporan keuangan Kementerian Keuangan dan unit eselon I (audited) www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerj a dan anggaran urusan keuangan Kernen terian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip b. laporan keuangan Kementerian Keuangan dan unit eselon II _(unaudited); _ dan c. laporan keuangan unit organ1sas1 setingkat eselon II dan/atau di bawahnya; dan

laporan keuangan unit organ1sas1 setingkat eselon II dan/atau di bawahnya (unaudited). KU200 Laporan Keuangan Kementerian (Audited) Arsip yang berkaitan dengan susunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional, seperti:

laporan keuangan Kementerian Keuangan dan unit eselon I (audited), LRA, neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kementerian Keuangan. KU20 1 Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Unaudited) Arsip yang berkaitan dengan susunan laporan keuangan yang belum diaudit oleh aparat pengawas fungsional, seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan dan unit eselon I (unaudited), LRA, neraca, dan CaLK. KU202 Laporan Keuangan Satuan Kerjaj Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) di lingkungan Kementerian Keuangan (Audited) Arsip yang berkaitan dengan:

penyelenggaraan sis tern akun tansi setingkat eselon II dan/atau di bawahnya di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyusunan laporan akuntansi tingkat keuangan setingkat eselon II dan/atau di bawahnya di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;

peny1apan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian Keuangan;

peny1apan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan j atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa; dan

penyusunan laporan realisasi PNBP, laporan realisasi belanja daftar isian pelaksana anggaran, dan laporan rekening pemerintah. KU203 Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKPA-W di KU21 KU22 lingkungan Kernen terian Keuangan (Unaudited) Arsip yang berkaitan dengan susunan laporan keuangan yang belum diaudit oleh aparat pengawas fungsional, seperti laporan keuangan unit organisasi setingkat eselon II dan/atau di bawahnya (unaudited), LRA, neraca, dan CaLK. Laporan Perkembangan Keadaan Kas Arsip yang berkaitan dengan laporan perkembangan keadaan kas, seperti:

kas/ register penutupan kas;

LRA, neraca, kebijakan akuntansi;

catatan atas laporan keuangan termasuk arsip data computer;

laporan pendapatan negara;

Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan, triwulan, dan semesteran; dan

laporan perkembangan realisasi penenmaan, realisasi belanja pegawm belanja barang dan belanja modal. Rekonsiliasi Keuangan Arsip yang berkaitan dengan rekonsiliasi keuangan antara satuan kerja dengan Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, seperti:

berita acara rekonsiliasi;

laporan hasil rekonsiliasi;

materi rekonsiliasi;

LRA; dan

neraca. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Keuangan : KU Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T KU23 KU24 Deskripsi Arsip Data rekening BUN Arsip yang berkaitan dengan data rekening bendahara, seperti data rekening bendahara. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Arsip yang berkaitan dengan pemeriksaan aparat pemeriksaan fungsional, seperti: a . LHP;

Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP); dan

tindak lanjutjtanggapan LHP. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Organisasi Tatalaksana : OT Fungsi organisasi tatalaksana adalah penyusunan rancangan kebijakan dan standarisasi teknis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi p S T OTO OTl OTlO Deskripsi Arsip Pembentukan / Perubahan j Penghapusan Organisasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan berupa pembentukan, perubahan, dan penghapusan orgamsas1 dan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

usulan pembentukan/ perubahanj penghapusan organisasi;

naskah akademis pembentukanjperubahanj penghapusan organisasi;

notulen rapat pembentukanjperubahan/ penghapusan organisasi;

usulan Menteri Keuangan kepada Menteri PAN- RB;

persetujuan/ penolakan pembentukan dari Menteri PAN-RB;

salinan PMK mengenm orgamsas1 dan tata kerja; dan

blueprint transformasi kelembagaan. Tatalaksana/Mekanisme Kerja Arsip yang berkaitan dengan tatalaksana Kementerian Keuangan meliputi, standardisasi/ pembakuan sistem/ work instruction, proses bisnis, enterprise arsi tektur. Standardisasi/ Pembakuan Sistem/ Work Instruction/ Proses Bisnis/ Enterprise Arsitektur Arsip yang berkaitan dengan standardisasi/ pembakuan sistem seperti standar prosedur operas1 dan pedoman administrasi, proses bisnis/ enterprise arsitektur, seperti: a . Standar Prosedur Operasi (SOP) yang meliputi pedoman penyusunan SOP usulan penyusunan SOP dan penyempurnaan SOP, surat persetujuanj rekomendasi SOP; pedoman administrasi umum yang meliputi usulan/ penyempurnaan tata persuratan dan kearsipan, surat rekomendasi, usulan penetapan/ penyempurnaan penomoran dan kode surat, cap dinas, usulan penetapan/ penyempurnaan kode kantor pelayanan, usulan penetapan pelimpahan wewenang Menteri kepada para pejabat di lingkungan Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Organisasi Tatalaksana : OT Fungsi organisasi tatalaksana adalah penyusunan rancangan kebijakan dan standarisasi teknis di lingkungan Kementerian Keuangan . Kode Klasifikasi p S T OTll OT2 OT20 OT21 OT22 Deskripsi Arsip Keuangan, usulan penetapan penunjukkan pejabat pengganti eselon I dan eselon I;

pedoman penyusunan work _instruction; _ c. usulan penyusunan work _instruction; _ d. penyempurnaan work _instruction; _ dan e. dokumen peta proses bisnis/ enterprise arsi tektur . Rapat Pimpinan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan rapat pimpinan mulai dari bahan rapat sampai dengan risalah rapat pimpinanjunit kerja. Analisa dan Evaluasi J abatan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan berupa analisa dan evaluasi jabatan. Uraian Jabatan Arsip yang berkaitan dengan uramn jabatan, seperti usulan rancangan uraian jabatan sampai dengan penetapannya. Peringkat J abatan Arsip yang berkaitan dengan peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

usulan peringkat jabatan struktural/ fungsional/ non eselon sampm dengan penetapannya;

usulan re-evaluasi peringkat jabatan struktural/ fungsional/ non eselon sampm dengan penetapannya;

usulan peringkat jabatan pelaksana sampm dengan penetapannya; dan

hasil verifikasi penetapan pelaksana dalam peringkat jabatan beserta salinan keputusannya. Kamus Kompetensi Jabatan Arsip yang berkaitan dengan penetapan kamus kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan seperti salinan keputusan peringkat jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Organisasi Tatalaksana : OT Fungsi organisasi tatalaksana adalah penyusunan rancangan kebijakan dan standarisasi teknis di lingkungan Kementerian Keuangan . Kode Klasifikasi p S T OT23 OT24 OT3 OT30 Deskripsi Arsip Jabatan Fungsional Arsip yang berkaitan dengan pembentukanl pengembangan j abatan fungsional, seperti:

usulan pembentukan jabatan fungsional (naskah akademik, matrik kegiatan sampm dengan penetapan Peraturan Menteri PAN-RB, Peraturan Bersama dan KMK tentang Petunjuk Teknis, serta Peraturan Presiden);

usulan formasi sampai dengan penetapannya; dan

matrik kegiatan sampm dengan rancangan Peraturan Menteri PAN-RB, Peraturan Kepala BKN, PMK ten tang petunjuk teknis, standar kompetensi teknis, dan uji kompetensi serta Peraturan Presiden mengenm tunjangan fungsional. Analisis Behan Kerja (ABK) Arsip yang berkaitan dengan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

dokumen pengolahan;

data ABK; dan

laporan ABK. Layanan Mutul Service quality Arsip yang berkaitan dengan layanan mutul service quality unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses Layanan Mutu I Service quality Arsip yang berkaitan dengan proses layanan mutul service quality unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

penilaian kantor terbaik;

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL);

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi I Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBKIWBBM);

penetapan pemenang inovasi;

survei kesehatan organisasi; dan

budaya organisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Organisasi Tatalaksana : OT Fungsi organisasi tatalaksana adalah penyusunan rancangan kebijakan dan standarisasi teknis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi p S T OT31 OT4 OT5 Deskripsi Arsip Penetapan Layanan Mutuj Service quality Arsip yang berkaitan dengan hasil layanan mutu/ service quality unit kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

penilaian kantor terbaik;

SKPL;

ZI WBK/WBBM;

penetapan pemenang inovasi;

survei kesehatan organisasi; dan

budaya organisasi. Manajemen Risiko Arsip ini berkaitan dengan penerapan manajemen risiko Kementerian Keuangan, seperti:

laporan semesteran profil risiko tingkat Unit Pemilik Risiko (UPR);

laporan semesteran profil risiko tingkat unit eselon I;

laporan semesteran mitigasi risiko tingkat UPR; dan d. laporan semesteran mitigasi risiko tingkat unit eselon I. Manajemen Kinerja Organisasi Arsip yang berkaitan dengan manajemen kinerja orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

peta strategi;

komitmen kerjajperjanjian kerja;

kontrak kinerja organisasi;

dialog kinerja organisasi;

laporan capaian kinerja;

survei focused _organization; _ g. nilai kinerja organisasi; dan

reviu pengelola kinerja organisasi. www.jdikemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PLO PLOO PLOl PLl PLlO Deskripsi Arsip Perencanaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Perencanaan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan perencanaan BMN, seperti: dengan kegiatan a. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), Rencana Kebutuhan BMN Pengadaan Kuasa Pengguna (RKBMN-PKP) dan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan (RP4) tingkat kuasa pengguna barang;

RKBMN, RKBMN-PKP dan RP4 tingkat pembantu pengguna barang eselon I;

RKBMN dan RP4 tingkat pengguna barang; dan

revisi RKBMN, RKBMN-PKP dan RP4. Perencanaan Pengadaan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); b . Kerangka Acuan Kerja (KAK);

spesifikasi teknis barangjjasa;

Rencana Umum Pengadaan (RUP);

dokumen kaji ulang RUP;

dokumen registrasi penyedia pada Sistem Informasi Manajemen Pengadaan langsung (SIMPeL) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

laporan layanan helpdeskj registrasi; dan

laporan kunjungan lapangan ke penyedia. Pengadaan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan di lingkungan Kernen terian Keuangan Pengadaan Barang Non Konstruksi www.jdikemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PLlOO PL101 PLll PLllO Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengadaan Barang Persediaan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang persediaan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

permintaan barang persediaan, spesifikasi teknis barang dan HPS;

berkas pengadaan;

SPK/ surat pesanan;

Berita Acara Serah Terima (BAST);

kuitansi;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan

Berita Acara Pemeriksaan Administrasi (BAPA). Pengadaan Barang lnventaris Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang inventaris di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

korespondensi pengadaan barang inventaris;

dokumen pengadaan/ pemilihan;

dokumen penawaran penyedia;

dokumen evaluasi;

dokumen klarifikasi dan/atau negosiasi;

surat perintah kerja/ surat pesananjkuitansi/ kontrak;

BAST;

BAPP; dan

BAPA. Pengadaan J as a Non Konstruksi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengadaan Jasa Konsultasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Jasa konsultasi di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PLlll PL12 PL13 PL2 Deskripsi Arsip a. permintaan barang persediaan;

berkas pengadaan;

SPK/ surat pesanan;

BAST;

kuitansi; dan

BAPP. Pengadaan J as a Lainnya Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Jasa lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

permintaan barang persediaan;

berkas pengadaan;

SPK/ surat pesanan;

BAST;

kuitansi; dan

BAPP. Pengadaan Konstruksi Arsip yang berkaitan dengan pengadaan konstruksi di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti :

korespondensi pengadaan konstruksi;

dokumen pengadaan / pemilihan;

dokumen penawaran penyedia;

dokumen evaluasi;

dokumen klarifikasi dan/atau negosiasi f. SPK/ surat pesananjkuitansi/ kontrak;

BAST; dan

BAPP. Penawaran/Prakualifikasi yang Tidak Jadi Pemenang Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penawaran / prakualifikasi yang tidak lulus j tidak jadi pemenang, seperti:

berkas penawaran; dan

berkas evaluasi. Penyimpanan Barang www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL3 PL30 PL31 PL4 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan barang di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

BAST;

daftar barang persediaan;

berita acara opname fisik; dan

laporan barang persediaan. Distribusi Barang Arsip yang berkaitan dengan pendistribusian barang. Distribusi Barang Persediaan Arsip yang berkaitan dengan pendistribusian barang persediaan di lingkungan Kernen terian Keuangan, seperti:

surat permintaan dari unit kerja; dan

Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB). Distribusi Barang Inventaris Arsip yang berkaitan dengan pendistribusian barang inventaris di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

surat permintaan dari unit kerja;

Surat Perintah Mengeluarkan Barang Inventaris (SPMBI); dan

BAST distribusi barang. Penatausahaan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

Laporan Barang Pengguna (LBP) I Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran (Unit Eselon I dan Kementerian);

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) BMN semesteran;

Laporan Barang Pengguna (LBP)/Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) tahunan _(Unaudited); _ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PLS PLSO PLSOO PL501 Deskripsi Arsip d. BAR BMN tahunan _(Unaudited); _ e. LBP/ LBKP tahunan _(Audited); _ dan f. laporan inventarisasi BMN. Pengelolaan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan kegiatan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Penggunaan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

usulan dari unit kerja;

surat pertanggungjawaban BMN digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;

laporan kondisi barang;

laporan intrakomptabel dan _ekstrakompatabel; _ e. surat usulan ke pengelolaa barang; dan

salinan keputusan penetapan status penggunaan dari pengelola barang. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik N egara un tuk Dioperasikan oleh Pihak Lain Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN Kementerian Keuangan untuk dioperasikan oleh pihak lain di luar Kementerian Keuangan, seperti:

usulan dari unit kerja;

surat pertanggungjawaban BMN digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;

laporan kondisi barang;

laporan intrakomptabel dan _ekstrakomptabel; _ e. surat usulan ke pengelolaa barang;

perJanJlan penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain;

BAST; dan II www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL502 PL503 PL504 Deskripsi Arsip h. salinan keputusan penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dari pengelola baran Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sementara BMN Kementerian Keuangan kepada K/L lain, seperti:

salinan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SKPSP);

surat usulan permintaan penggunaan sementara dari pengguna lain;

surat pernyataan kesediaan dari pengguna barang lain;

perjanjian penggunaan sementara; dan

BAST. Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan status penggunaan BMN milik Kementerian Keuangan kepada K/L lain, seperti:

surat usulan dari unit kerja;

usulan ke pengelola barang;

data BMN yang dialihstatuskan;

hasil analisis dan kajian;

SKPSP;

bukti kepemilikan barang;

laporan intrakomptabel dan _ekstrakomptabel; _ h. laporan kondisi barang;

kartu inventaris barang; J. foto BMN;

persetujuan alih status dari pengelola barang; dan

BAST. Alih Penggunaan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan BMN antar Unit Eselon lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

surat usulan dari unit kerja;

salinan SKPSP; alih I di www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL51 PL510 PL511 PL512 Deskripsi Arsip c. kartu inventaris barang;

rekening pembayaran listrik dan lainnya;

laporan kondisi barang;

laporan barang kuasa pengguna;

foto BMN;

persetujuan pengalihan penggunaan; dan

BAST. Pemanfaatan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN milik Kernen terian Keuangan. Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN milik Kementerian Keuangan berupa sewa, seperti:

surat usulan dari unit kerja;

persetujuan pengelola barang; dan

keputusan sewa. Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Pinjam Pakai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN milik Kementerian Keuangan berupa pinjam pakai kepada pemerintah daerah, seperti:

surat usulan dari unit kerja;

persetujuan pengelola barang;

usulan ke pengelola barang;

perjanjian pemanfaatan BMN selain sewa dan pinjam pakai; dan

BAST. Pemanfaatan Barang Milik Negara Selain Berupa Sewa dan Pinjam Pakai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN milik Kementerian Keuangan berupa Bangun Guna SerahjBangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL52 PL520 PL521 PL522 Deskripsi Arsip a. surat usulan dari unit kerja;

persetujuan pengelola barang;

usulan ke pengelola barang;

perjanjian pemanfaatan BMN selain sewa dan pinjam pakai; dan

BAST. Pemindahtanganan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Hi bah Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemindah tang an an BMN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui hibah, seperti:

usulan dari unit kerja;

surat pernyataan kesediaan menerima hibah;

permintaan dari instansi yang akan menerima hibah;

surat usulan ke pengelola barang;

persetuuan dari pengelola barang;

surat keputusan hibah;

BAST; dan

surat perjanjian hiba Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Tukar Menukar Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan BMN milik atau di lingkungan Kementerian Keuangan melalui tukar menukar, seperti:

usulan dari unit kerja; b . penilaian dari BA hasil penilaian;

permintaan tukar menukar dari pihak ke-3;

surat usulan ke pengelolaa barang;

persetujuan dari pengelola barang;

surat perjanjian tukar menukar; dan

BAST. Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Cara Penjualan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL523 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan kegiatan usulan pemindahtanganan BMN milik Kementerian Keuangan dengan cara penjualan, seperti:

usulan dari unit kerja;

daftar BMN yang diusulkan;

surat keputusan panitia penghapusan;

berita acara penelitian dan pemeriksaan dari unit pengusul;

SKPSP;

surat pernyataan tidak mengganggu tusi;

surat pernyataan tidak dijadikan dasar pengaJuan anggaran;

surat pernyataan tanggung jawab nilai limit;

surat pernyataan kebenaran formil dan materiil; J. surat keterangan penghentian penggunaan;

daftar barang yang dihentikan pengunaannya;

laporan kondisi barang;

laporan BMN;

bukti kepemilikan;

foto BMN terbaru;

risalah lelang;

BAST;

bukti setor kas negara;

laporan pemindahtanganan; dan

surat keputusan penghapusan. Persetujuan Pemindahtangaan Barang Milik Negara Dengan Cara Penjualan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan pemindahtanganan BMN milik Kementerian Keuangan dengan cara penjualan, seperti:

usulan dari unit kerja;

daftar BMN yang diusulkan;

surat keputusan panitia penghapusan;

berita acara penelitian dan pemeriksaan dari unit pengusul;

SKPSP;

surat pernyataan tidak mengganggu tusi;

surat pernyataan tidak dijadikan dasar pengaJuan anggaran;

surat pernyataan tanggung jawab nilai limit;

surat pernyataan kebenaran formil dan materiil;

surat keterangan penghentian penggunaan; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang j jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL524 PL53 PL530 Deskripsi Arsip k. daftar barang yang dihen tikan pengunaannya;

laporan kondisi barang;

laporan BMN;

foto BMN terbaru;

risalah lelang;

BAST;

bukti setor kas negara;

laporan pemindahtanganan; dan

surat keputusan penghapusan. Persetujuan Pemindahtanganan Bongkaran Arsip yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan pemindahtanganan bongkaran milik Kementerian Keuangan, seperti:

usulan dari unit kerja;

daftar bongkaran yang diusulkan;

surat keputusan panitia penghapusan;

berita acara penelitian dan pemeriksaan dari unit pengusul;

surat pernyataan kebenaran formil dan materiil;

foto BMN terbaru;

risalah lelang;

bukti setor; dan

laporan pemindahtanganan; Penghapusan Barang Milik N egara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan . Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab - sebab Lain Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN milik Kementerian Keuangan berupa persediaan, aset tetap lainnya, selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000, - karena sebab - sebab lain, seperti:

nota usulan penghapusan barang;

pembentukan panitia penghapusan barang; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang j jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL531 PL532 Deskripsi Arsip c. berita acara penelitian dan pemeriksaan barang;

sa l inan keputusan penghapusan barang;

berita acara penghapusan barang;

surat pernyataan dari insti: msi terkait;

laporan penghapusan; dan

SKPSP . Usulan Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab - sebab Lain Arsip yang berkaitan dengan kegiatan usulan penghapusan BMN milik Kementerian Keuangan berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp 100 . 000.000, - karena sebab-sebab lain, seperti:

nota usulan penghapusan barang;

pembentukan panitia penghapusan barang;

berita acara penelitian dan pemeriksaan barang;

salinan keputusan penghapusan barang;

berita acara penghapusan barang;

surat pernyataan dari instansi terkait;

laporan penghapusan; h . persetujuan pengelola; dan

SKPSP. Penghapusan Barang Milik N egara Karen a Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN milik Kementerian Keuangan karena putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, seperti:

nota usulan penghapusan barang;

putusan pengadilan;

persetujuan pengelola;

berita acara penghapusan; dan

laporan penghapusan. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang j jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PL533 PL534 PL6 PL7 Deskripsi Arsip Penghapusan Barang Milik Negara Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN milik Kementerian Keuangan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan, seperti:

nota usulan penghapusan barang;

peraturan perundang - undangan yang berlaku;

persetujuan pengelola;

berita acara penghapusan;

laporan penghapusan; dan

surat keputusan penghapusan. Penghapusan Barang Milik Negara Karena Pemusnahan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN milik Kementerian Keuangan karena pemusnahan, seperti:

nota usulan penghapusan barang;

daftar barang yang diusulkan untuk pemusnahan;

SKPSP;

berita acara penghapusan; dan

surat keputusan penghapusan. Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan bukti kepemilikan BMN, seperti:

Izin Mendirikan Bangunan (1MB);

Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); dan

denah/ gam bar bangunan dan rekomendasi akreditasi. Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN, seperti laporan pengawasan dan _I~en_gendalian, meliputi, Fungsi Kode : Perlengkapan : PL Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang j jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T laporan kemajuan pelaksanaan belanja modal, laporan realisasi anggaran dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perencanaan : PR Fungsi perencanaan adalah penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip PRO PROO PROl PR02 Perencanaan Arsip yang berkaitan dengan penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Kementerian Keuangan, rencana lintas kementerian serta Pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Arsip yang berkaitan dengan kegiatan rencana berupa master plan (RPJP-25 tahun) yang berisi pokok - pokok kebijakan dan strategis pembangunan dalam jangka waktu 25 tahun . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Arsip yang berkaitan dengan rencana pembangunan dalam jangka menengah berupa Repelita dan Propenas. Rencana Kerja Strategis Lima Tahunan (RENSTRA) Arsip yang berkaitan dengan RENSTRA Kementerian Keuangan dan RENSTRA unit organisasi lingkup Kementerian Keuangan . PR020 Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun, seperti:

bahan masukan penyusunan RENSTRA di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b . RENSTRA di lingkungan Kementerian Keuangan. PR021 Unit Organisasi Keuangan Lingkup Kementerian Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan unit organisasi lin_gkll]2_ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perencanaan : PR Fungsi perencanaan adalah penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaany Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T PR03 PR04 PROS Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun. Rencana Lintas Kementerian Arsip yang berkaitan dengan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan tema lintas sektorat lainnya, seperti:

KMK pedoman implementasi PUG di Kementeria Keuangan;

KMK pemenang lomba implementasi PUG;

laporan pelaksanaan PUG;

best practice implementasi PUG; dan

panduan implementasi PUG. Rencana Kerja (RENJA) Arsip yang berkaitan dengan RENJA Kementerian Keuangan dan RENJA unit organisasi lingkup Kementerian Keuangan. PR040 Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan K/ L untuk periode satu tahun, seperti RENJA Kementerian Keuangan PR041 Unit Organisasi Keuangan Lingkup Kementerian Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan unit orgamsas1 lingkup Kementerian Keuangan untuk periode satu tahun, seperti RENJA unit organisasi lingkup Kementerian Keuangan Rencana Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman dan Hibah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan pinjaman dan hibah, seperti: a . rencana penarikan dana;

BAST hibah langsung sebagai penyusunan perencanaan penganggaran; dan dasar dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perencanaan : PR Fungsi perencanaan adalah penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip . PRl PRlO PRll PR12 c. berita acara trilateral meeting rencana penarikan pin j aman dan hi bah. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan laporan kinerja Kementerian Keuangan, laporan kinerja unit organ1sas1 lingkup Kementerian Keuangan, laporan insidentil instansi. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, Arsip yang berkaitan dengan laporan kinerja lingkup Kementerian Keuangan, seperti laporan kinerja Kementerian Keuangan . Laporan Kinerja Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan Arsip yang berkaitan dengan laporan akuntabilitas unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan Insidentil Instansi Arsip yang berkaitan dengan insidentil instansi berupa laporan kepada presiden/DPR dan laporan kepada menteri . laporan menteri eselon I PR120 Laporan Menteri kepada Presiden/DPR Arsip yang berkaitan insidentil instansi dari presiden/DPR. dengan menteri PR121 Laporan Eselon I kepada Menteri laporan kepada Arsip yang berkaitan dengan laporan insidentil instansi dari eselon kepada menteri, seperti:

progress report kegiatan pengawasan internal; dan

flash report kegiatan investigasi dan penanganan permasalahan khusus. PR122 Daily Activity Monitoring System (DAMSJ Fungsi Kode : Perencanaan : PR Fungsi perencanaan adalah penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T Arsip yang berkaitan dengan penyampaian hasil tindak lanjut rapat pimpinan, seperti:

laporan dwimingguan DAMS; dan

laporan triwulanan DAMS. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perpustakaan : PS Fungsi perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan perpustakaan dari pengadaan bahan pustaka sampai dengan layanan perpustakaan. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip PSO PSOO PSOl PS02 Pengembangan Koleksi/Bahan Pustaka Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksijbahan pustaka Kementerian Keuangan, meliputi akuisisi, pengolahan bahan pustaka, dan pangkalan data katalog koleksi Akuisisi Arsip yang berkaitan dengan akuisisi koleksijbahan pustaka Kementerian Keuangan PSOOl Hibah Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hibah koleksijbahan pustaka Kementerian Keuangan, baik milik perpustakaan maupun hibah pegawai seperti:

formulir tanda terima koleksi hibah; dan

laporan pelaksanaan hibah. PS002 Implementasi Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) Arsip yang berkaitan dengan kegiatan implementasi Undang-Undang SSKCKR, seperti formulir tanda terima karya cetak dan karya rekam Pengolahan Bahan Pustaka Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan bahan pustaka meliputi penyiapan bahan pustaka yang akan diolah, pencatatan, pendataan, dan kegiatan pengolahan bahan pustaka agar dapat diakses oleh pemustaka, Seperti:

hasil penelaahan MoUJ dan b. MoU. Pangkalan Data Katalog Koleksi Arsip yang berkaitan dengan pangkalan data katalog koleksi, seperti data/ daftar koleksi perpustakaanjkatalog digital www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perpustakaan : PS Fungsi perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan perpustakaan dari pengadaan bahan pustaka sampai dengan layanan perpustakaan. Kode Klasifikasi P S T PSI PSlO PSll PS2 Deskripsi Arsip Jasa Perpustakaan Dan Informasi Arsip yang berkaitan dengan perpustakaan dan informasi perpustakaan Kementerian Keuangan Keanggotaan Jasa pad a Arsip yang berkaitan dengan keanggotaan perpustakaan, termasuk permintaan akses e- perpus dan e-jurnal, seperti formulir keanggotaan, data anggota perpustakaan digital, email/formulir permintaan akses e- perpus dan e-jurnal Sirkulasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, permintaan akses e-perpus dan journal serta informasi lainnya baik di loket maupun online (via telepon/ email/web/ social media), seperti:

lembar pengunjung;

data sirkulasi peminjamanjpengembalian bahan pustaka digital;

daftar jawab contact _us; _ d. laporan pelayanan sirkulasi;

database monitoring sirkulasi;

dokumen penagihan bahan pustaka; dan

laporan tindak lanjut hasil penagihan bahan pustaka. Preservasi Bahan Pustaka Arsip yang berkaitan dengan pelestarian bahan pustaka meliputi pemeliharaan, perbaikan dan alih media, seperti:

data koleksi preservasi;

identifikasi dan teknik perbaikan bahan pus taka;

data kerusakan bahan pustaka; dan

rekapitulasi bahan pustaka yang telah diperbaiki www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perpustakaan : PS Fungsi perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan perpustakaan dari pengadaan bahan pustaka sampai dengan layanan perpustakaan. Kode Klasifikasi P S T PS3 PS4 Deskripsi Arsip Pengembangan Perpustakaan Dan Pengembangan Minat Baca Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perpustakaan dan pengembangan minat baca, meliputi: pengembangan perpustakaan, akreditasi perpustakaan, pemasyarakatan minat, dan organisasi perpustakaan, seperti:

survey kebutuhan anggota perpustakaan;

lomba, roadshow, promos1 minat baca seperti: acara bedah buku, seminar, bazar buku;dan c. laporan kegiatan. Penyiangan Bahan Pustaka Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyiangan/ weeding bahan pustaka, seperti:

daftar bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan/ _weeding; _ b. persetujuan penyiangan; dan

laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengawasan : PW Fungsi pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PWO PWl PW2 PW20 Deskripsi Arsip Pengawasan Internal Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan internal (audit, rev1u, evaluasi dan pemantauan) yang meliputi pengawasan sumber daya manus1a, audit investigatif, pengawasan keuangan tindak lanjut, teknologi informasi dan pengawasan keuangan tidak tindak lanjut, seperti:

Kertas Kerja Pengawasan (KKP);

Laporan Hasil Pengawasan (LHP);

surat hasil pengawasan;

berkas pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin;

pengumpulan bahan dan alat keterangan;

hasil eksaminasi;

berkas tindak lanjut; dan

catatan hasil reviu, surat pernyataan telah direviu. Pengawasan Eksternal Arsip yang berkaitan dengan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal, seperti:

laporan hasil pemeriksaan BPK;

laporan hasil pengawasan BPKP; dan

laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal. Pengawasan instansi perpajakan Pengawasan Pajak Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi dan permintaan keterangan, pengkajian terkait kebijakan perpajakan dalam rangka memberikan rekomendasi / saran kepada Menteri Keuangan di bidang pajak, seperti:

dokumen Rencana Kerja Pengawasan;

dokumen Program Kerja Pengawasan;

Term of Reference (TOR);

surat dan nota dinas pemberitahuan kunjungan; dan

surat penugasan; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengawasan : PW Fungsi pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PW21 PW22 f. g. h .

J. Deskripsi Arsip laporan penugasan; matrik integrasi laporan; laporan hasil rapat terkait tema; risalah kajian; dan draf rekomendasi. Pengawasan Bea dan Cukai Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi dan permintaan keterangan, pengkajian terkait kebijakan perpajakan dalam rangka memberikan rekomendasi/ saran kepada Menteri Keuangan di bidang Bea dan Cukai, seperti:

dokumen rencana kerja pengawasan;

dokumen Program Kerja Pengawasan;

TOR;

surat dan nota dinas pemberitahuan kunjungan;

surat penugasan;

laporan penugasan;

matrik integrasi laporan;

laporan hasil rapat terkait tema;

risalah kajian; dan J. draf rekomendasi. Pengaduan dan Mediasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penanganan pengaduan, masukan dan mediasi di bidang pajak serta bea dan cukai , seperti:

dokumen rencana kerja pengawasan;

dokumen program kerja pengawasan;

kertas kerja verifikasi pengaduan/ masukan;

laporan hasil verifikasi kantor;

telaahan pengaduanjmasukan;

laporan penalaahan awal;

laporan penugasan;

undangan kepada pengadu;

berita acara mediasi; J. risalah mediasi;

risalah pengaduan;

konsep surat saran terkait pengaduan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengawasan : PW Fungsi pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Klasifikasi P S T PW23 Deskripsi Arsip m. hasil monitoring pengaduan. Saran dan Rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan Arsip yang berkaitan dengan saran dan rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan kepada Menteri Keuangan atau Instansi terkait, seperti:

naskah dinas terkait saran/ rekomendasi; dan b . laporan hasil monitoring evaluasi atas saran dan/atau rekomendasi. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Rumah Tangga : RT Fungsi rumah tangga adalah pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, peralatan operasional, mekanikal elektrikal, ketertiban dan keamanan, serta kegiatan operasionallainnya terkait kerumahtanggaan. Kode Klasifikasi P S T RTO RTl RTlO RTll Deskripsi Arsip Penggunaan Gedung dan Fasilitas Kantor Arsip yang berkaitan dengan penggunaan bangunan gedung dan lingkungan, peralatan operasional (kendaraan dinas, perlengkapan kerja, peralatan kesehatan), dan mekanikal elektrikal di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti nota dinas permintaan / formulir penggunaan gedung dan fasilitas kantor. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor berkaitan dengan kegiatan bangunan gedung dan peralatan operasional dinas, perlengkapan kerja, Arsip yang pemeliharaan lingkungan, (kendaraan peralatan elektrikal Keuangan. kesehatan), dan mekanikal di lingkungan Kementerian Bangunan Gedung dan Lingkungan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan (gedung kantor dan rumah dinas), meliputi struktural, arsitektural, tata graha, dan halaman, seperti:

permintaan perbaikan;

laporan perbaikan; dan

laporan pemeliharaan. Peralatan Operasional Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan peralatan operasional, seperti:

kendaraan dinas, meliputi pengurusan surat - surat kendaraan dinas, perbaikan, pengurusan kehilangan, pengadaan bah an bakar, dan masalah lainnya;

perlengkapan kerja (peralatan elektronik, multimedia, mebel, dan peralatan percetakan), meliputi laporan perbaikan, laporan pemeliharaan, berkas-berkas pendukung perlengkapan kerja (kartu www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Rumah Tangga : RT Fungsi rumah tangga adalah pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, peralatan operasional, mekanikal elektrikal, ketertiban dan keamanan, serta kegiatan operasionallainnya terkait kerumahtanggaan. Kode Klasifikasi P S T RT12 RT2 RT3 Deskripsi Arsip garans1 dan kartu panduan peralatan); dan

peralatan kesehatan dan olahraga . Mekanikal Elektrikal Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan mekanikal elektrikal, peralatan sistem keamanan, peralatan sistem telekomunikasi, dan manajeman penggunaan energi, seperti: a . permintaan perbaikan mekanikal elektrikal;

laporan perbaikan mekanikal elektrikal; dan

laporan pemeliharaan mekanikal elektrikal. Ketertiban dan Keamanan Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam ketertiban dan keamanan kantor dan rumah dinas terhadap kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan bencana, serta penjagaan dan pengawalan pejabat, seperti:

daftar nama satuan pengamanan;

daftar jaga/ daftar piket;

buku tamu;

surat lJm keluar masuk orang atau barang;

laporan ketertiban dan keamanan;

permintaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV);

supervisi satuan pengamanan; dan

sumber daya manusia pengamanan . Pengelolaan Parkir Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan parkir di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

rekapitulasi data kendaraan yang menginap; dan

laporan pengelolaan _Qarkir. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Teknologi Informasi : TI Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. Kode Klasifikasi P S T TIO Deskripsi Arsip Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari perencanaan, arsitektur, pengadaan, implementasi, sampm dengan laporan kegiatannya, seperti:

dokumen analisis kebutuhan sistem aplikasi dan/atau basis data; b . dokumen laporan uji kelayakan rancangan sistem aplikasi dan/atau basis data;

dokumen analisis kebutuhan sistem j aringan dan infrastruktur TIK;

dokumen rilis sistem aplikasi dan basis data;

laporan analisis kinerja aplikasi dan rekomendasi peningkatan kinerja sistem aplikasi;

laporan pemantauan dan evaluasi kinerja aplikasi;

dokumen hasil UJI kerentanan sistem informasi;

dokumen hasil rilis;

dokumen rilis sistem Jarmgan dan infrastruktur TIK; J. dokumen laporan pengujian sistem jaringan dan infrastruktur TIK/ User Acceptance Testing (U AT);

dokumen laporan uji kerentanan (security test) dan/atau uji ketahanan (performance test) sistem aplikasi dan/atau basis data;

dokumen laporan pelaksanaan uji kelayakan rancangan sistem jaringan dan infrastruktur TIK;

dokumen hasil rilis layanan cloud server _development; _ n. dokumen operasional tes;

BAST cloud server development _; _ p. dokumen hasil rilis layanan cloud server _production; _ q. dokumen operasional tes;

BAST cloud server _production; _ s. formulir permintaan penghapusan Virtual Machine (VM) yang ditandatangani minimal eselon III; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Teknologi Informasi : TI Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. Kode Klasifikasi P S T Til t.

W. X. y .

aa.

bb.

cc.

dd. ee. ff. Deskripsi Arsip BAST penghapusan VM setelah layanan dipenuhi; data CPNS atau kenaikan pangkat yang diunduh dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SPAK) Badan Kepegawaian N egara (BKN); permintaan dan tindak lanjut terkait pemutakhiran data SDM pada HRIS; laporan pemutakhiran data; penetapan unit pengelola SDM; permintaan dan tindak lanjut terkait permasalahan data kepegawaian; penyampman adanya anomali data kepegawaian; penyampaian user require, user require) dan project charter persetujuan pengembangan, funtional specification document} dan script _test; _ berita acara user acceptarce test dan realese _plan; _ persetujuan rilis; pemberitahuan telah rilis; dan post implementation _review; _ Perekaman dan Pemutakhiran Data Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam perekaman dan pemutakhiran data teknologi informasi dan komunikasi, seperti:

rumusan penyajian sistem layanan data;

rumusan usulan standar data;

konsep dokumen hasil analisis data sistem layanan data;

rencana peningkatan layanan sistem basis data;

laporan pemantauan dan kemutakhiran data dan informasi;

laporan perubahan Data Configuration Management Database (CMDB);

informasi konfigurasi manajemen perangkat CMDB;

artikel / dokumen _knowledge; _ 1. fomulir isian; J. daftar petugas perekaman;

jadwal pelaksanaan;

laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Teknologi lnformasi : TI Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. Kode Klasifikasi P S T TI2 TI3 TI4 Deskripsi Arsip m. surat permintaan data;

formulir permintaan data o. BAST data;

pemberitahuan penyampaian data;

surat pemberitahuan data tidak dapat diberikan; dan

pemberitahuan pemenuhan data. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kernen terian Keuangan dalam m1gras1 sis tern aplikasi dan data teknologi informasi dan komunikasi, seperti:

perencanaan m1gras1;

pelaksanaan migrasi;

berita acara kegiatan migrasi;

daftar sistem aplikasi dan data yang di migrasi; dan

laporan hasil migrasi. Hosting Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam hosting teknologi informasi dan komunikasi, seperti:

surat balasan permintaan layanan dan dokumen hasil pemenuhan layanan;

dokumen operational test, dokumen hasil rilis, dan dokumen BAST hosting aplikasi dan/atau data;

dokumen hasil rilis dan BAST yang ditandatangani minimal eselon IV oleh unit pemohon;

tiket sipelantik, solusi, dan knowledge _base; _ e. BAST layanan hosting-sinkronisasi non-Site Recovery Manager (SRM) (DB to DB); dan

formulir permintaan hosting, laporan hasil UJI kelayakan dan laporan pelaksanaan hosting. Layanan Back Up Data Digital Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam layanan back up data digital teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Teknologi Informasi : TI Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. Kode Klasifikasi P S T TIS Deskripsi Arsip a. dokumen hasil rilis dan BAST yang ditandatangani minimal eselon IV oleh unit pemohon;

laporan hasil back up atau restore)· dan c. laporan permintaan layanan back up atau restore. Akses Sistem Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan tentang akses sistem, seperti:

laporan klasifikasi dan tingkat perlindungan aset informasi dokumen klasifikasi area;

tiket gangguan layanan TIK;

dokumen matriks akses;

rencana dan laporan pemantauan dan evaluasi hak akses matriks akses;

formulir peningkatan hak akses koneksi internet;

user access request _form; _ g. dokumen permintaan dari pelaku usaha; dan

matriks kewenangan. www.jdikemenkeu.go.id B. Klasifikasi Arsip Substantif Kode : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip AGO AGOO AGOl AG02 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegarajPerubahan (APBN/P) Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan APBN/P, meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN/P, penyusunan draf RUU APBN dan draf RUU APBN/P, penyusunan laporan semester I APBN, dan pembahasan antara pemerintah dan DPR Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN j P Arsip yang berkaitan dengan penyusunan nota keuangan dan RAPBN/P, seperti:

arahan Direktur Jenderal Anggaran terkait penyusunan nota keuangan;

permintaan sumbangan bahan nota keuangan;

sumbangan bahan nota keuangan;

penyusunan draf nota keuangan;

penyampman draf ke Direktur, Direktur Jenderal terkait, dan Menteri;

hasil penelitianjkoreksi draf nota keuangan; dan

penyampaian nota keuangan. Penyusunan Draf RUU APBN dan Draf RUU APBN/P Arsip yang berkaitan dengan penyusunan draf RUU APBN dan Draf RUU APBNP, seperti:

arahan penyusunan i- account APBN;

permintaan dan sumbangan bahan dari _stakeholder; _ dan c. draf i-account APBN. Penyusunan dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Arsip yang berkaitan dengan penyusunan dan laporan pelaksanaan APBN semester pertama. AG020 Penyusunan Laporan Pemerintah Pelaksanaan APBN Semester Pertama ten tang Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan APBN semester pertama, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip AG03 AGl AGIO a. arahan Direktur Jenderal Anggaran terkait penyusunan laporan semester dan permintaan sumbangan bahan;

permintaan bahan laporan semester ke stakeholder terkait;

sumbangan bahan laporan semester;

draf laporan semester; dan

hasil koreksi tim peneliti draflaporan semester. AG021 Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama a. laporan pelaksanaan APBN semester pertama; dan

Prognosis Semester II. Pembahasan Antara Pemerintah dan DPR terkait Penyusunan APBN Arsip yang berkaitan dengan Pembahasan antara Pemerintah dan DPR, seperti:

pengantar nota keuangan Pemerintah dan RUU APBN;

notulen pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR;

notulen rapat panpurna persetujuan RUU APBN; dan

nota jawaban DPR terkait dengan pembahasan RUU APBN. Perencanaan Anggaran Arsip yang berkaitan dengan perencanaan anggaran K/ L mulai dari penyusunan pagu indikatif sampai dengan diselesaikannya DIPA, penyusunan multiyears contract, dan penyusunan standard biaya Penyusunan Pagu Indikatif Arsip yang berkaitan dengan penyusunan pagu indikatif, seperti:

arahan analisis exercise perhitungan besaran pagu; b . indikasi kebutuhan anggaran K/L;

kesepakatan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T AGll AG12 AG13 AG14 Deskripsi Arsip NasionaljKepala Bappenas terkait rancangan awal rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif; d . hasil reviu _baseline; _ dan e. dokumen pendukung berupa salinan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Penyusunan Pagu Anggaran Negara/Lembaga Kernen terian Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Pagu Anggaran, seperti:

Rencana Kerja K/L;

Pagu Indikatif K/L tahun anggaran yang direncanakan;

Dokumen Kesepakatan pertemuan tiga pihak (Trilateral _Meeting); _ dan d. Usulan Inisiatif Baru Tahap II. Penyusunan Alokasi Anggaran Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Alokasi Anggaran:

usulan inisiatif baru tahap III;

berita acara hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR perihal pembahasan RAPBN dan RUU APBN;

Surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;

SP RKA-K/L/DHP; dan

persetujuan komisi DPR atas RKA-K/L. Penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Arsip yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat:

RKA-K/L, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan

surat penetapan RKA K/L. DIPA Awal Tahun Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip AG15 AG2 AG20 Arsip yang berkaitan dengan penyampaian DIPA awal tahun anggaran. AG 140 Penyusunan DIPA Awal Tahun Anggaran Arsip yang berkaitan dengan penyusunan DIPA awal tahun anggaran:

dokumen usulan DIPA dari K/L; dan

dokumen Pendukung lainnya. AG141 Penyampaian DIPA Awal Tahun Anggaran Arsip yang berkaitan dengan penyusunan DIPA awal tahun anggaran:

surat penyampman dan dokumen DIPA indukjpetikan dari K/L; dan

surat pengesahan DIPA induk. Penyusunan Multiyears Contract Arsip yang berkaitan dengan penyusunan multiyears _contract: _ a . Surat permintaan usulan persetujuan kontrak tahun jamak beserta disposisi menteri, direktur jenderal dan dokumen pendukung;

hasil penelitian dan reviu usulan persetujuan;

undangan penelaahan dan berita acara penelaahan; dan

persetujuanjpenolakan kontrak tahunjamak. Perubahan Anggaran Arsip yang berkaitan dengan perubahan anggaran K/L, APBN-P, dan penyusunan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment). Penyusunan Pagu APBN-P Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Pagu APBN-P:

surat Menteri Keuangan terkait perubahan anggaran belanja;

usulan perubahan dari K/L; dan

dokumen pendukung lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T AG21 AG22 AG23 AG3 Deskripsi Arsip Revisi Anggaran Non APBN-P Arsip yang berkaitan dengan revisi anggaran Non APBN-P: a . surat usulan K/L terkait revisi anggaran;

dokumen pendukung melalui aplikasi Satu Anggaran /email/ manual;

undangan Penelaahan, berita acara Penelaahan, dan laporan;

persetujuan prinsip Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Direktorat Sistem Penganggaran;

konsep surat pengesahanjpenolakan (dalam aplikasi dilakukan _approve); _ dan f. pengesahan atau penolakan revisi. Revisi Anggaran APBN-P Arsip yang berkaitan dengan APBN-P: rev1s1 anggaran a. surat usulan K/ L terkait revisi anggaran;

dokumen pendukung melalui aplikasi Satu Anggaran/ email/ manual;

undangan penelaahan, berita anggaran Penelaahan, dan laporan;

persetujuan prinsip Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Direktorat Sistem Penganggaran;

konsep surat pengesahanjpenolakan (dalam aplikasi dilakukan _approve); _ dan f. pengesahan atau penolakan revisi . Rekomendasi Pemberian Penyusunan Penghargaan Punishment) dan Sanksi (Reward and Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (reward and _punishment): _ a. dokumen terkait monitoring kinerja anggaran;

evaluasi kinerja anggaran; dan

rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Penyusunan Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. Kode Klasifikasi P S T AG30 AG31 AG32 AG33 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan proses penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Proses Penetapan BA BUN Arsip yang berkaitan dengan proses penetapan BA BUN: a . usulan penyesuaian indikasi kebutuhan dana BUN (PPA BUN);

penyelesain indikasi kebutuhan dana BUN;

dokumen rapat dengan stakeholder terkait;

ketetapan pagu definitif BA BUN;

hasil penyesuaian; dan

Surat Menteri Keuangan terkait penetapan alokasi dana pengeluaran BUN. Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BA BUN Arsip yang berkaitan dengan proses penyusunan Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BA BUN: a . permintaan data RDP BUN dan data rencana pagu dana pengeluaran BUN;

penetapan pagu dana pengeluaran BUN;

rincian pagu dana pengeluaran masing- masing KPA, KK Satker, RKA BUN;

RDP BUN hasil penelaahan;

RDP BUN; dan

RDP BA BUN. Usulan Anggaran BA BUN Arsip yang berkaitan dengan usulan anggaran BA-BUN:

Surat Permintaan Usulan ke KPA;

Usulan Anggaran BA-BUN K/L;

Hasil Rapat Koordinasi; dan

Usulan Kebutuhan Dana BUN. Permintaan Dana Beban BA BUN Arsip yang berkaitan dengan Permintaan Dana Beban BA BUN:

Permintaan Usulan Dana Beban BA BUN dari K/ L; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Anggaran : AG Fungsi Anggaran adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat . Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T b. berita acara penelaahan permintaan dana pada BA BUN;

penolakan permintaan dana beban ba bun beserta lampirannya; dan

ijin penyediaanjpembebanan dana pada BA BUN. AG4 Penyusunan Standar Biaya Arsip yang berkaitan dengan penyusunan standar biaya, seperti:

surat permintaan masukan ke K/ L, masukan dari K/ L, RPMK, dan naskah dinas pengantar;

RPMK standar biaya keluaran; dan

RPMK standar biaya masukan . www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip BRO BROO Pinjaman dan hibah Arsip yang berkaitan dengan pmJaman multilateral, pmJaman bilateral, hibah, kredit swasta asing, kredit ekspor, dan pinjaman dalam negen. Pinjaman Multilateral Arsip yang berkaitan dengan persiapan negosiasi pmJaman multilateral, negos1as1 pmJaman multilateral, pelaksanaan pinjaman multilateral. BROOO Persiapan Negosiasi Pinjaman Multilateral Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan negosiasi pinjaman multilateral mulai dari usulan formal hingga laporan pers1apan dan izin negosiasi, seperti:

MoU (MoU) inception mission/ fact finding mission dari lender, b. surat kesiapan negos1as1 yang dilampiri dengan daftar kegiatan;

project appraisal _document; _ d. report recommendation of _president; _ e. project appraisal _manual; _ f development policy letter, g. _formal request; _ dan h. laporan persiapan dan ijin negosiasi. BROO 1 Negosiasi Pinjaman Multilateral Arsip yang berkaitan tentang tata cara negosiasi pmJaman multilateral mulai dari penyusunan draft loan hingga persetujuan atas hasil negosiasi, seperti: a . surat keputusan tim negosiasi; b. negotiated draft/ draft loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ minutes of _negotiation; _ d . laporan hasil negosiasi; e. matriks tanggapan _loan agreement; _ dan f. persetujuan atas hasil negosiasi. BR002 Pelaksanaan Pinjaman Multilateral www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungs i pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR01 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan pmJaman multilateral mulai dari penandatanganan pmJaman, amandemen pinjaman, hingga pinjaman berakhir, seperti: a. loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ b . legal opinion;

surat declaration of _effectiveness; _ d. surat penyampman nomor register loan _agreement; _ e. amandemen loan _agreement; _ f. dokumen pemberitahuan closing account; dan

MoU review mission. Pinjaman Bilateral Arsip yang berkaitan dengan persiapan negosiasi pinjaman bilateral, negosiasi pinjaman bilateral, pelaksanaan pinjaman bilateral . BR010 Persiapan Negosiasi Pinjaman Bilateral Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan negosiasi pinjaman bilateral mulai dari usulan formal hingga laporan persmpan dan izin negosiasi, seperti:

surat keputusan tim negosiasi; b. negotiated draft/ draft loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ c. minutes of _negotiation; _ d. laporan hasil negosiasi;

matriks tanggapan loan _agreement; _ dan f. persetujuan atas hasil negosiasi. BRO 11 Negosiasi Pinjaman Bilateral Arsip yang berkaitan tentang tata cara negosiasi pinjaman bilateral mulai dari penyusunan draft loan hingga persetujuan atas hasil negosiasi, seperti: a. dokumen korespondensi negosiasi; b. draft loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip c. dokumen minutes of negotiation/ minutes of discussion/ minutes of _meeting; _ dan d. laporan hasil negosiasi. BR012 Pelaksanaan Pinjaman Bilateral BR02 BR03 Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan pmJaman bilateral mulai dari penandatanganan pmJaman, amandemen pinjaman, hingga pinjaman berakhir. a. loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ b. dokumen syarat pengefektifan loan;

surat declaration of _effectiveness; _ dan d. amandemen loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ Hi bah Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan hibah mulai perencanaan hingga penarikan hibah kepada instansi terkait, seperti:

feasibility study (basic design _study); _ b. daftar rencana kegiatan hibah;

draft grant agreement/ letter of agreement/ financing _agreement; _ d. minutes of _negotiation; _ e. grant agreement/letter of agreement/ financing _agreement; _ f. amandemen grant _agreement; _ dan g. exchange of notes . Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Arsip yang berkaitan dengan Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Persiapan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Negosiasi Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Negosiasi Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Pelaksanaan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T Pinjaman Dalam Negeri (PDN). BR030 Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Arsip yang berkaitan tentang tata cara Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) mulai dari penetapan sumber pembiayaan hingga penetapan pemenang seleksi, seperti:

keputusan direktorat seleksi; menteri jenderal keuanganjkeputusan pem ben tukan pani tia b. daftar kegiatan j salinan penetapan sumber pembiayaan;

dokumen persiapan seleksi;

dokumen pelaksanaan seleksi;

dokumen penetapan pemenang; dan

surat komitmen/ letter of commitmentjkontrak PDN. BR031 Persia pan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan perjanjian mulai dari penyiapan dokumen sampai izin negosiasi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), seperti:

dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa beserta amandemennya; dan

laporan persiapan dan ijin negosiasi Menteri Keuangan. BR032 Negosiasi Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Arsip yang berkaitan tentang tata cara negosiasi perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), seperti:

negotiated draft/ draft loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negar Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip BRl BRIO b. minutes of negotiation/ minutes of discussion/ minutes of _meeting; _ dan c. laporan hasil negosiasi. BR033 Pelaksanaan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan perJanJian mulai dari penandatanganan sampm pengefektifan termasuk amandemen Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), seperti:

loan agreement/ credit agreement/ financing _agreement; _ b. dokumen pengefektifan loan;

surat declaration of effectiveness; dan

amandemen loan agreement/ credit agreement/ financing agreement. Surat Utang Negara (SUN) Arsip yang berkaitan dengan lelang surat utang negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, penjualan dan pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing, penjualan obligasi negara kepada investor ritel di pasar perdana domestik, penjualan surat utang negara dalam denominasi yen, penjualan surat utang negara dengan cara private placement, transaksi penjualan/ pembelian surat, utang negara secara langsung, transaksi peminJaman surat utang negara, pelaksanaan dealer utama, pengembangan pasar surat utang negara. Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan lelang surat utang negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik dokumen pelaksanaan lelang surat utang negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara , dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T BR100 Dokumen Perencanaan Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan lelang surat utang negara baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asmg di pasar perdana, termasuk dalam hal dilakukan lelang surat utang negara tambahan, seperti:

Nota Dinas Rahasia (NDR) terkait rencana lelang penerbitan surat utang negara yang berisi rekomendasi jumlah dan sen surat utang negara yang akan dilelang;

undangan rapat rencana lelang dan risalah rapat;

penyampman bahan presentasi pers1apan lelang;

bahan presentasi rapat rencana lelang dan notulensi;

rekomendasi dan penetapan rencana lelang;

surat pengumuman rencana lelang beserta press _release; _ dan g. penetapan daftar investor residen (khusus untuk lelang surat utang negara valas domestik) termasuk daftar usulan investor residen dari dealer utama. BR101 Dokumen Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan dan penetapan lelang surat utang negara baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing di pasar perdana, termasuk dalam hal dilakukan lelang surat utang negara tambahan, seperti:

undangan rapat penetapan lelang surat utang negara dan risalah rapat;

bahan presentasi untuk rapat penetapan hasil lelang surat utang negara;

berita acara hasil pemantauan pelaksanaan lelang surat utang negara;

NDR mengenm rekomendasi harga/yield berikut risalah rapat penyusunan konsep rekomendasi hargajyield berikut dokumen www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR11 Deskripsi Arsip pendukungnya hasil rapat tim harga;

data penawaran peserta lelang yang dikeluarkan dari bi-ssss/ _bloomberg; _ f. berita acara pemantauan pelaksanaan lelang di bank Indonesia;

data penawaran peserta lelang yang dikeluarkan dari Decision Support System (DSS);

dokumen ketetapan lelang dan risalah rapat penetapan lelang;

dokumen ketetapan lelang surat utang negara tambahan dan risalah rapat penetapan lelang surat utang negara tambahan Uika ada); dan J. press release pengumuman hasil lelang. Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara (SUN) Arsip yang berikaitan dengan dokumen perencanaan lelang pembelian kembali surat utang negara dan dokumen pelaksanaan lelang pembelian kembali surat utang negara. BR110 Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan lelang pembelian kembali surat utang negara, seperti:

NDR perihal rekomendasi jumlah dan sen surat utang negara yang akan dibeli kembali dan/atau jumlah dan seri surat utang negara yang akan diterbitkan sebagai surat utang negara penukar;

permintaan dukungan datajinformasi;

pemberitahuan rencana lelang pembelian kembali surat utang negara dan penyiapan perangkat keras; d . rekomendasi harga surat utang negara penukar;

surat pengumuman rencana lelang pembelian kembali surat utang negara beserta press _release; _ f. bahan presentasi pembelian kembali rapat; rapat dan rencana lelang notulensi/ risalah www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T BR12 g. risalah rapat penyusunan konsep rekomendasi harga surat utang negara penukar berikut dokumen pendukungnya; dan

risalah rapat penyusunan konsep rekomendasi benchmark harga surat utang negara yang akan dibeli kembali. BR111 Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan, dan penetapan lelang pembelian kembali surat utang negara sampm dengan proses setelmen transaksi, seperti:

undangan rapat penetapan lelang surat utang negara dan risalah rapat;

NDR rekomendasi yield indikatif surat utang negara (owner's _estimate); _ c. penyampman bahan presentasi lelang pembelian kembali surat utang negara beserta bahan presentasi;

data penawaran peserta lelang yang dikeluarkan dari Decision Support System (DSS);

bahan rapat penetapan hasillelang; dan

dokumen penetapan hasil lelang dan risalah rapat penetapan hasil lelang. Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berikaitan dengan dokumen perencanaan penjualan obligasi negara kepada investor ritel di pasar perdana domestik dan dokumen pelaksanaan penjualan obligasi negara kepada investor ritel di pasar perdana domestik. BR120 Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan, pelaksanaan kick -off meeting, penetapan kupon, penyusunan memorandum informasi obligasi negara ritel, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T BR13 a . dokumen penetapan kupon dan target penjualan obligasi negara kepada investor ritel;

form penetapan kupon dan target penjualan obligasi negara kepada investor ritel;

memorandum informasi;

surat pengumuman rencana penjualan obligasi negara kepada investor ritel beserta press release;

dokumen persetujuan perubahan target penjualan obligasi negara kepada investor ritel; dan

bahan presentasi dan rekomendasi range kupon tunggal obligasi negara kepada investor ritel Indonesia. BR121 Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Arsip yang berkaitan tentang tata cara marketing dan bookbuilding, penjatahan obligasi negara ritel sampai dengan proses setelmen transaksi, seperti:

berita acara hasil evaluasi dan/atau berita acara perubahan data pemesanan agen penjual;

formulir pemesanan obligasi negara kepada investor ritel dari agen penjual;

dokumen penetapan hasil penjatahan obligasi negara kepada investor ritel;

surat penyampman pengumuman hasil penjualan obligasi negara kepada investor ritel beserta press _release; _ dan e. laporan penjualan obligasi negara kepada investor ritel kepada Menteri Keuangan. Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan transaksi penjualan dan pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing. BR130 Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan penjualan dan pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing di pasar internasional sampm dengan proses setelmen transaksi, seperti:

rencana penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asmg;

surat kuasa menteri keuangan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing;

permintaan rekomendasi penunjukkan wali amanat/ trustee dan process _agent; _ d. surat penunjukkan agen fiskaljwali amanat;

permintaan informasi untuk penyusunan memorandum informasi;

memorandum informasi;

offering _memorandum; _ h. legal _documentation; _ 1. penyampman mam terms and conditions beserta dokumen main terms and conditions; J. listing _documents; _ dan k. evidence confirming the rating of the bonds as (a) at least bb- by standard&poor's rating servrce, (b) at least ba3 by moody's investor service, inc. and (c) at least bb by fitch ratings me. BR131 Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan dan penetapan penjualan dan pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asmg di pasar internasional sampm dengan proses setelmen transaksi, seperti:

dokumen persetujuan _pricing; _ b. press release hasil transaksi penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing;

laporan penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asmg; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR14 Deskripsi Arsip d. penyampman hasil penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing;

purchase _agreement; _ f. _indenture; _ g. executed global _bonds; _ h. surat penyampaian press release penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing;

laporan hasil penjualan dan/atau pembelian kembali surat utang negara dalam valuta asing kepada menteri keuangan; dan J. closing document. Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi Yen Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan penjualan surat utang negara dalam denominasi yen dan dokumen pelaksanaan penjualan surat utang negara dalam denominasi yen. BR140 Dokumen Perencanaan Penjualan Surat Utang N egara dalam Denominasi Yen Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan, pelaksanaan dan penetapan penjualan surat utang negara di pasar perdana dalam denominasi yen di jepang sampai dengan proses setelmen transaksi, seperti:

rencana penjualan surat utang negara dalam denominasi yen (samurai _bond); _ b. surat kuasa Menteri Keuangan dalam rangka penjualan surat utang negara dalam denominasi yen;

permintaan rekomendasi penunjukkan wali amanat/ trustee dan process _agent; _ d. surat penunjukkan agen fiskaljwali amanat;

permintaan informasi untuk penyusunan memorandum informasi;

memorandum informasi;

offering _memorandum; _ h. legal _documentation; _ dan 1. penyampman marn terms and conditions beserta dokumen main terms and conditions. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR141 BR15 Deskripsi Arsip Dokumen Pelaksanaan Penjualan Surat Utang N egara dalam Denominasi Yen Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan dan penetapan penjualan surat utang negara di pasar perdana dalam denominasi yen di jepang sampai dengan proses setelmen transaksi, seperti: a . dokumen persetujuan _pricing; _ b. program _agreement; _ c. _transaction document; _ d. private placement _memorandum; _ e. penyampman hasil penjualan surat utang negara dalam denominasi yen;

penetapan Menteri Keuangan terkait pnce whisper dan pnce guidance serta jumlah maksimum;

_closing document; _ h. penyampaian press release penjualan surat utang negara dalam denominasi yen;

laporan hasil penjualan surat utang negara dalam denominasi yen kepada Menteri Keuangan; dan J. securities registration statemen. Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Arsip yang berkaitan dengan dokumen perencanaan penjualan surat utang negara dengan cara private placement dan dokumen pelaksanaan penjualan surat utang negara dengan cara private placement. BR150 Dokumen Perencanaan Penjualan Surat Utang N egara dengan car a Private Placement Arsip yang berkaitan tentang mekanisme penenmaan penawaran pembelian dan tindak lanjutnya, pembahasan atas penawaran pembelian surat utang negara, seperti :

surat undangan untuk tindak lanjut atas penawaran pembelian surat utang negara;

surat penolakan penawaran surat utang negara dengan cara private placement Uika ada); www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip c. NDR mengenm rekomendasi price/yield indikatif surat utang negara (owner's estimate) beserta risalah rapat;

berita acara pembahasan; dan

dokumen penawaran pihak. BR151 Dokumen Pelaksanaan Penjualan Surat Utang N egara dengan cara Private Placement BR16 Arsip yang berkaitan tentang mekanisme penyelesaian transaksi private placement atas penawaran pembelian surat utang negara, sepeerti:

dokumen kesepakatan; b . penetapan hasil penjualan;

dokumen terkait penjualan surat utang negara dengan cara private _placement; _ d . press release terkait hasil pelaksanaan transaksi surat utang negara dengan cara private _placement; _ dan e. penyampaian press release penjualan surat utang negara dengan cara private placement. Transaksi Penjualan/Pembelian Surat Utang N egara Secara Langsung Arsip yang berkaitan tentang tata cara persiapan, pelaksanaan dan penetapan pelaksanaan transaksi surat utang negara secara langsung dengan tujuan pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas pemerintah sampm dengan penyampaian hasil transaksi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka proses setelmen transaksi, seperti:

rekomendasi/ informasi mengenm terpenuhinya kondisi untuk transaksi dalam rangka stabilisasi pasar atau seri-seri surat utang negara yang kurang likuid, serta realisasi surat utang negara netto;

formulir hasil koordinasi direktorat surat utang negara dalam rangka pelaksanaan transaksi surat utang negara secara langsung;

formulir persetujuan pejabat yang berwenang atas nilai transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi surat utang negara secara langsung;

deal _ticket; _ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR17 BR18 Deskripsi Arsip e. rekaman transaksi; dan

penetapan hasil transaksi. Transaksi Peminjaman Surat Utang Negara Arsip yang berkaitan tentang tata cara penyampman permohonan pemmJaman dan perpanjangan peminjaman surat utang negara, penyelesaian transaksi peminjaman surat utang negara (securities lending), pengembalian surat utang negara yang dipinjam oleh dealer utama, dan tindak lanjut terhadap dealer utama yang tidak mengembalikan sun yang dipinjam sesum batas waktu yang ditentukan, seperti:

permohonan peminjaman/ perpanjangan peminjaman surat utang negara;

informasi pasar surat utang negara dalam rangka fasilitas pemmJaman surat utang negara;

data mengenai sen-sen surat utang negara yang dapat digunakan sebagai Jamman pmJaman;

permohonan atas peminjaman/ perpanjangan peminjaman surat utang negara; dan

pelaksanaan setelmen pengembalian surat utang negara yang dipinjam. Pelaksanaan Dealer U tama Arsip yang berkaitan tentang mekanismejtata cara penunjukan bank umum atau perusahaan efek sebagai dealer utama untuk pertama kali maupun penunjukan dealer utama karena reorganisasi, seperti:

data permohonan dan persetujuan pemberian user id dan password wakil dealer utama yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang pembelian kembali;

data permohonan dan persetujuan pemberian user id dan password wakil dealer utama yang ditunjuk menggunakan infrastruktur sistem dealer utama;

dokumen laporan dealer utama dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaksanaan sistem dealer utama; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR19 BR2 BR20 Deskripsi Arsip d. data dan dokumen persetujuan penunjukan sebagai dealer utama;

dokumen evaluasi kewajiban dealer utama (laporan berkala); dan

data dan dokumen peringatan atau pemberhentian sebagai dealer utama . Pengembangan Pasar Surat Utang Negara Arsip yang berkaitan tentang mekanisme penyusunan materi rekomendasi rapat komite aset liability management yang berupa perkembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN), seperti:

data dan dokumen laporan harian perkembangan pasar surat utang negara (market update);

data dan dokumen pembahasan penyusunan instrumen baru surat utang negara;

dokumen hasil assesment peringkat kredit indonesia oleh lembaga pemeringkat kredit in ternasional;

dokumen hasil koordinasi unit / instansi terkait dalam peningkatan hubungan investor; dan dengan rangka e. dokumen pelaksanaan sosialisasi surat utang negara. Pembiayaan Syariah Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), aset surat berharga syariah negara, pembiayaan proyek surat berharga syariah negara, perusahaan penerbit surat berharga; syariah negara (special purpose vehicle)} pengelolaan transaksi SBSN dan analisis keuangan dan pengembangan pasar . Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Arsip yang berkaitan tentang mekanisme peny1apan dan pelaksanaan penerbitan SBSN seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara . Kode Klasifikasi P S T BR21 BR22 Deskripsi Arsip a. dokumen transaksi aset SBSN yang diterbitkan dengan cara bookbuilding dalam negeri termasuk sukuk negara ritel;

dokumen transaksi aset SBSN valas;

dokumen transaksi aset SBSN yang diterbitkan dengan cara private _placement; _ d. dokumen transaksi aset SBSN yang diterbitkan dengan cara lelang; e. dokumen transaksi aset SBSN buy back/ _switching; _ f. terms and conditions dan adendum terms and conditions, SBSN yang diterbitkan dengan cara bookbuilding dalam negen termasuk sukuk negara ritel, SBSN valas, SBSN yang diterbitkan dengan cara private placement, SBSN yang diterbitkan dengan cara lelang;

memorandum informasi I _offering circular; _ h. nota kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan pihak lain dalam rangka penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara;

fatwa dan opini Syariah; dan J. bible sukuk. Aset Surat Berharga Syariah Negara Arsip yang berkaitan tentang tata cara penyiapan Barang Milik N egara (BMN) yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (Aset SBSN) mulai dari proses perencanaan kebutuhan sampa1 dengan penetapan sebagai Aset SBSN, seperti:

daftar nominasi aset;

dokumen pendukung kepemilikan aset; dan

surat penetapan proyek. Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Arsip yang berkaitan tentang mekanisme pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di direktorat pembiayaan syariah, dimulai dari persiapan pembiayaan proyek hingga penerbitan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan proyek, seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR23 BR24 BR25 Deskripsi Arsip a. dokumen penetapan pembiayaan proyek;

daftar prioritas proyek;

batas maksimum penerbitan SBSN; dan

surat rekomendasi atas hasil monitoring realisasi dana SBSN. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Special Purpose Vehicle) Arsip yang berkaitan tentang penyusunan laporan perusahaan penerbit SBSN, dimulai dari pengumpulan bahan hingga penyerahan laporan, seperti:

laporan perusahaan penerbit SBSN; dan

rekening koran perusahaan penerbit SBSN . Pengelolaan Transaksi SBSN Arsip yang berkaitan tentang penyusunan proyeksi monitoring dan pemutakhiran arus kas jangka pendek terkait pengelolaan surat berharga syariah, seperti:

dokumen perencanaan pengelolaan transaksi SBSN;

dokumen perencanaan pembiayaan syariah jangka pendek, menengah, dan Panjang;

jadwal penerbitan (calendar of issuance) surat berharga syariah negara;

laporan realisasi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN;

laporan hasil pelaksanaan transaksi surat berharga syariah negara; dan

laporan portofolio kuartalan. Analisis Keuangan dan Pengembangan Pasar SBSN Arsip yang berkaitan dengan analisis keuangan dan pasar SBSN dan pengembangan pasar SBSN. BR250 Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Arsip yang berkaitan tentang tata cara penyusunan harga acuan (benchmark/ owner's estimate), meliputi kegiatan pers1apan, pemantauan, penghitungan dan pemutakhiran www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip harga acuan, dan penyampman rekomendasi harga acuan kepada direktur pembiayaan syariah, seperti:

laporan hasil pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan;

bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasillelang;

rekomendasi mengenm harga acuan (benchmark atau owner estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran surat berharga syariah negara;

laporan hasil penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas anggaran pendapatan dan belanja negara terkait pengelolaan surat berharga syariah negara;

laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar surat berharga syariah negara;

perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari SBSN;dan g. perkiraan program arus kas jangka pendek pengelolaan SBSN . BR251 Pengembangan Pasar SBSN Ars ip yang berkaitan tentang mekanisme penyusunan materi rekomendasi rapat Komite Asset-Liability Management (ALM) yang berupa perkembangan pasar SBSN, seperti:

laporan hasil penelaahan permohonan calon peserta lelang/ dealer utama dalam rangka penjualan maupun pembelian kembali SBSN;

laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan peserta lelang/ dealer utama SBSN dan Kinerja agen penjual SBSN;

kesepakatan/ MoU dengan pihak terkait dalam rangka harmonisasi untuk pengembangan pembiayaan syariah;

dokumen permintaan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah SBSN;

permintaan listing ke bursa efek Indonesia;

persetujuan peserta lelang/DU SBSN; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR3 BR30 BR31 Deskripsi Arsip g. laporan pelaksanaan sosialisasi SBSN (pre- marketing, investor gathering, dll). Strategi Dan Portofolio Pembiayaan Arisp yang berkaitan dengan perencanaan dan strategi pembiayaan, analisi risiko pembiayaan, kewajiban kontijensi, dan analisis pengelolaan pembiayaan. Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Arsip yang berkaitan tentang perencanaan dan strategi pembiayaan, seperti:

dokumen penyusunan strategi pengelolaan utang jangka menengah;

dokumen alokasi fasilitas kredit ekspor, alokasi pinjaman pemerintah, dan penetapan sumber pembiayaan;

dokumen batas maksimal pmJaman luar negen;

dokumen batas maksimal pmJaman dalam negen;

dokumen batas maksimal pembelian SBSN pembiayaan proyek;

dokumen penyusunan APBN terkait pembiayaan utang;

dokumen strategi pembiayaan tahunan melalui utang; dan

dokumen revisi strategi pembiayaan tahunan melalui utang. Analisis Dan Risiko Pembiayaan Arsip yang berkaitan tentang penyusunan dokumen analisis dan/atau review terkait kapasitas utang merupakan sebuah proses sistematis dimulai dari pengumpulan data dan referensi, pengolahan data dan referensi, dan menyusun rekomendasi terkait perencanaan kapasitas utang, seperti:

pokok-pokok hasil keputusan Komite ALM;

laporan tim pengembangan instrumen _derivative; _ dan c. perJanJian kontrak derivatif dengan counter party. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T BR32 Kewajiban Kontijensi Arsip yang berkaitan dengan kewajiban kontijensi BR320 Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional Arsip yang berkaitan tentang tata cara penerbitan surat jaminan pemerintah pusat untuk proyek strategis nasional, seperti:

rekomendasi penerbitan penjaminan;

rekomendasi perjanjian penyelesaian utang _(regres); _ c. surat penjaminan pemerintah; dan

perjanjian penyelesaian utang (regres). BR321 Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Arsip yang berkaitan tentang tata cara penerbitan penjaminan pemerintah KPBU, seperti:

rekomendasi perjanjian regres;

rekomendasi MoU antara menteri keuangan dangan menteri lembaga;

rekomendasi imbal jasa penjaminan;

perjanjian regres;

MoUantara Menteri Keuangan dangan Menteri Lembaga;

surat imbal jasa penjaminan; dan

surat efektif penjaminan. BR322 Monitoring Penjaminan Pemerintah Arsip yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan monitoring penjaminan pemerintah, seperti:

laporan penjaminan FTP 1;

laporan penjaminan PDAM; dan

laporan penjaminan PSN. BR323 Internal Credit Rating (ICR) Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi penilaian ICR pihak terjamin, www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara . Kode Klasifikasi P S T Deskrip~i Arsip BR33 BR4 seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenm metodologi dalam menyusun rekomendasi penilaian ICR pihak penjamin BR324 Imbal Jasa Penjaminan Arsip yang berkaitan tentang imbal Jasa penjaminan, seperti:

surat penagihan imbal jasa penjaminan;

laporan pengelolaan imbal jasa penJamman; dan

dokumen usulan penggunaan imbal Jasa penJamman. BR325 Alokasi Anggaran Pemerintah Kewajiban Penjaminan Arsip yang berkaitan tentang tata cara perhitungan dan usulan permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN, seperti:

Dokumen perhitungan dan usulan permintaan alokasi dana penJamman Pemerintah dalam APBN;

Dokumen usulan pemindahbukuan alokasi anggaran penjaminan Pemerintah di APBN ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah; dan

Dokumen bench mark pinjaman yang dijamin. Analisis Pengelolaan Pembiayaan Arsip yang berkaitan tentang penyusunan kajian mengenm pengembangan pengelolaan pembiayaan merupakan sebuah proses sistematis dimulai dari pengumpulan data dan referensi, pengolahan data dan referensi, dan menyusun rekomendasi terhadap suatu permasalahan yang menjadi obyek kajian, seperti profil risiko dan rencana mitigasi risiko dalam portofolio pembiayaan. Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen Arsip yang berkaitan dengan:

pengujian transaksi pinjaman; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negar Kode Klasifikasi P S T BR40 BR41 Deskripsi Arsip b. pengUJmn transaksi penarikan dan pembayaran;

pinjaman luar negeri/ dalam negeri;

pengesahan transaksi hibah langsung;

pengesahan transaksi hibah terencana;

transaksi surat utang negarajSBSN;

kewajiban penJamman pemerintah rekonsiliasi pinjaman; h . akuntansi dan pelaporan;

belanja hibah; dan J. pengelolaan risiko keuangan negara . Transaksi Pinjaman Arsip yang berkaitan tentang tata cara penatausahaan dokumen perJanJian pinjaman/ dokumen yang dipersamakan, beserta amandemen dan transaksinya pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, seperti:

fotokopi loan _agreement; _ b. fotokopi amendment loan _agreement; _ c. fotokopi additional loan _agreement; _ d. fotokopi effectiveness loan _agreement; _ e. fotokopi extension of closing _date; _ f. fotokopi _closing account; _ g. dokumen registrasi pinjaman dan hibah;

dokumen disbursement _plan; _ 1. fotokopi debt swap _document; _ J. fotokopi rescheduling loan _document; _ k. fotokopi dokumen _mou; _ 1. fotokopi dokumen general agreement (umbrella _agreement); _ dan m. surat menyurat dengan lender. Transaksi Penarikan Dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri Arsip yang berkaitan tentang tata cara penatausahaan transaksi penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri/ dalam negeri.

surat perintah pembukuan penarikan pinjaman dan hi bah luar negeri/ dalam negeri dan lampirannya;

Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampirannya;

kurs Bank Indonesia; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR42 BR43 BR44 BR45 Deskripsi Arsip d. statement of account I debt outstanding. Pengesahan Transaksi Hibah Langsung Arsip yang berkaitan tentang tata cara perekaman dokumen perjanjian hibah langsung/ dokumen yang dipersamakan di Direktorat Evaluasi, Akuntansi Dan Setelmen, seperti: a. fotokopi grant _agreement; _ dan b. dokumen pengesahan. Pengesahan Transaksi Hibah Terencana Arsip yang berkaitan tentang tata cara penatausahaan dokumen perJanJian hibah terencana/ dokumen yang dipersamakan, beserta amandemen dan transaksinya pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, seperti:

fotokopi grant _agreement; _ b. fotokopi closing of account _grant; _ dan c. dokumen pengesahan. Transaksi Surat Utang Negara/Surat Berharga Syariah Negara Arsip yang berkaitan tentang pelaksanaan penyelesaian transaksi pembayaran imbalan, pokok, dan biaya terkait Surat Berharga Negara berdasarkan surat pemberitahuan/ tagihan dari paying agent, bursa efek, rating agency, agen penjual, dan atau pihak lain yang terkait, seperti:

fotokopi SPM;

fotokopi surat tagihan Bank Indonesia (pokok / im bal hasil);

fotokopi surat tagihan agen penjualjkonsulat hukumjbursa efek (bungajbiaya);

fotokopi terms and conditions (pokokj imbal hasil); dan

fotokopi kontrak dengan Pihak ke-3 (bunga/ biaya). Kewajiban Penjaminan Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR46 BR47 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan tentang pelaksanaan penerbitan SPM penjaminan pemerintah, seperti:

DIPA pengelolaan utang; tata cara kewajiban b. DIPA pengelolaan hibah banking _commission; _ c. DIPA pengelolaan hibah kepada pemerintah;

DIPA pengelolaan hibah (hibah ke daerah);

DIPA kewajiban penjaminan pemerintah; dan

penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Rekonsiliasi Pinjaman Arsip yang berkaitan tentang tata cara rekonsiliasi data realisasi pembayaran yang terkait dengan pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya, seperti:

Hasil Konfirmasi Outstanding b. Rekonsiliasi Penarikan Pinjaman c. Rekonsiliasi Pembayaran Pinjaman d. Rekonsiliasi Posisi Outstanding Posisi Utang e. Laporan Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Akuntansi Dan Pelaporan Arsip yang berkaitan tentang pendokumentasian dan penatausahaan dokumen sumber pencatatan akuntansi, baik transaksi penenmaan, pengeluaran, pendapatan dan belanja, seperti:

buku saku perkembangan utang pemerintah;

buku saku pengelolaan hibah pemerintah pusat;

laporan tambahan utang;

analisis laporan keuangan;

penyampman laporan nomor register loan/ grant _agreement; _ f. berita acara rekonsiliasi;

laporan triwulanan perkembangan pmJaman luar negeri dan hibah; h . Statistik Utang Sektor Pemerintah Indonesia (SUSPI) 1. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LKBA) utang; J. LKBA Hi bah; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara . Kode Klasifikasi P S T BR48 BRS BRSO Deskripsi Arsip k. tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inpektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan;

laporan proyeksi pembayaran bulanan;

laporan realisasi pembayaran utang;

laporan debt outstanding _position; _ dan o. laporan triwulanan dari K/L mengenm pinjaman dan hibah luar negeri. Belanja Hibah Arsip yang berkaitan tentang pelaksanaan pengujian dokumen pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah asingjlembaga asing dalam lingkup pengelolaan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, seperti:

Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) belanja hibah;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

surat keterangan rekening pemerintah asingjlembaga asing;

salinan rekening koran pemerintah asing/lembaga asing;

withdrawal _application; _ f. laporan progress fisik kegiatan; dan

berita acara serah terima/ surat pernyataan telah menerima hibah dari penerima hibah. Pengelolaan Risiko Keuangan N egara Arsip yang berkaitan dengan: a . risiko dukungan dan jaminan atas penugasan pemerintah;

surat jaminan pemerintah;

mitigasi risiko keuangan negara;

risiko fiskal dalam nota keuangan;

risiko tuntutan hukum;

persetujuan pinjaman komersial luar negen; dan

pengelolaan risiko aset dan kewajiban negara. Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR51 BR52 BR53 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan tentang risiko dukungan danjaminan atas penugasan pemerintah, seperti: a . draf usulan peraturan terkait pemberian dukungan dan jaminan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur non KPS serta peraturan perundang - undangan terkait mitigasi risiko APBN risiko dukungan dan Jamman atas penugasan pemerintah; dan b . hasil kajian j rekomendasi risiko dukungan dan Jamman atas penugasan Pemerintah, risiko jangka pendek dan jangka panJang program Jamman sosial, risiko politik dan tuntutan hukum kepada pemerintah, dan risiko perubahan asums1 ekonomi makro risiko dukungan dan jaminan atas penugasan pemerintah Surat Jaminan Pemerintah Arsip yang berkaitan tentang pedoman mengenai tata cara penerbitan Surat Jaminan, seperti:

Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU);

Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJP) untuk PDAM;

SJP un tuk PT. H u tam a Karya (Persero);

SJP untuk proyek pembangkit listrik FTP I;

dokumen Jamman pemerintah pusat atas pmJaman langsung lembaga keuangan internasional kepada BUMN; dan

SJP penugasan pembiayaan infrastruktur daerah. Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri Arsip yang berkaitan tentang tata cara untuk menyelesaikan permohonan tanggapan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), seperti dokumen persetujuan pinjaman komersialluar negeri. Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan negara berbasis Asset Liability Management (ALM) dan penyediaan data dan informasi pengembangan panas bumi. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara. Kode Klasifikasi P S T BR530 Deskripsi Arsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Berbasis Asset Liability Management (ALM) Arsip yang berkaitan tata cara dalam pengembangan konsep Neraca Negara dan Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Berbasis Sovereign Asset and Liability Management (SALM), seperti :

laporan neraca SERBS/ neraca konsolidasi pengelolaan risiko aset dan kewajiban negara;

MoU terkait dengan koordinasi pengelolaan risiko keuangan negara berbasis ALM; dan

Nota Kesepakatan Bersama terkait dengan Koordinasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berbasis ALM BR531 Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Panas Bumi BR54 Arsip yang berkaitan ten tang prosedur penerbitan surat keputusan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk melakukan penyediaan data dan informasi panas bumi, seperti :

MoU terkait dengan pengembangan panas bumi di Indonesia (panas bumi); b . nota kesepakatan bersama terkait dengan terkait dengan pengembangan panas bumi di Indonesia (panas bumi);

rencana pemanfaatan dana dukungan panas bumi (panas bumi);

laporan pemanfaatan dana dukungan panas bumi (panas bumi); dan

bahan presentasi terkait dengan pemanfaatan panas bumi dan energ1 terbarukan (panas bumi). Kerjasama Kelembagaan di Bidang Pengelolaan Risiko Arsip yang berkaitan tentang Kerjasama Kelembagaan dalam bidang pengelolaan risiko keuangan negara, seperti:

Dokumen terkait diseminasi/informasi yang dipublikasikan dalam ran_g_ka tran~aransi www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negar Kode Klasifikasi P S T BR6 BR60 BR61 Deskripsi Arsip risiko keuangan negara (Kerjasama kelembagaan), Notulensi rapat dengan para stakeholder, Risalah Pembahasan koordinasi teknis dengan para stakeholder, Artikel Penulis, Buletin IRF; dan

Laporan Kerja Sarna Kelembagaan. Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Infrastruktur Arsip yang berkaitan dengan: Pemerintah Dan a. fasilitas penympan proyek/ Project Development Facility (PDF);

dana d ukungan kelayakan j Viability Gap Fund (VGF);

skema ketersediaan layanan/ Availability Payment (AP);

perjanjian penjaminan bersama;

kerja sama kelembagaan dalam rangka pembiayaan infrastruktur; dan

asistensi dan peningkatan kapasitas stakeholders proyek KPBU. Fasilitas Penyiapan Proyek/ Project Development Facility (PDF) Arsip yang berkaitan tentang mekanisme evaluasi atas Outline Business Case (OBC), proses perolehan persetujuan prinsip fasilitas penyiapan proyek sampm dengan penyampman surat persetujuan prinsip fasilitas penyiapan proyek kepada PJPK, seperti:

kesepakatan induk; dan

perJanJian penugasan antara Kementerian Keuangan dengan BUMN pelaksana fasilitas. Dana Dukungan Kelayakan/ Viability Gap Fund (VGF) Arsip yang berkaitan tata cara penerbitan surat dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur, seperti: a . rekomendasi persetujuan prinsip;

rekomendasi persetujuan besaran;

rekomendasi persetujuan final; dan

rekomendasi surat dukungan. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara . Kode Klasifikasi P S T BR62 BR63 BR64 BR65 Deskripsi Arsip Skema Ketersediaan Layanan / Availability Payment (AP) Arsip yang berkaitan tata cara pemberian persetujuan ketersediaan layanan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur, seperti:

konfirmasi pendahu l uan; dan b . konfirmasi final; Perjanjian Penjaminan Bersama Arsip yang berkaitan tentang mekanisme di Kementerian Keuangan terkait penjaminan yang diberikan, seperti: a . rekomendasi persetujuan guarantee _agreement; _ b . rekomendasi penandatanganan guarantee _agreement; _ c. rekomendasi persetujuan penJamman bersama; dan

perjanjian penjaminan. Kerja Sarna Kelembagaan Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur Arsip yang berkaitan tentang mekanisme kerjasama kelembagaan dalam rangka pembiayaan infrastruktur, seperti :

dokumen perjanjian kerja sama kelembagaan dalam rangka pemb i ayaan infrastruktur;

laporan pengelo l aan dana kerja sama kelembagaan;

laporan triwulanan senwr infrastructure _specialist; _ d. laporan finance _specialist; _ dan e. laporan legal specialist. Asistensi Dan Peningkatan Stakeholders Proyek Kerja Sarna Dengan Badan U saha (KPBU) Kapasitas Pemerintah Arsip yang berkaitan tentang tata cara asistensi finalisasi OBC dan market sounding dalam rangka fasilitas penympan dan pelaksanaan transaksi proyek kerjasama pemerintah dengan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko : BR Fungsi pengelolaan pembiayaan dan risiko adalah menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, surat berharga negara, dan risiko keuangan negara . Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T bad an us aha dalam penyediaan infrastruktur, seperti:

laporan hasil asistensi dan peningkatan kapasitas stakeholders proyek KPBU; dan

laporan training terkait peningkatan sumber daya manusia Public-Private Partnersip (PPP) unit. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perimbangan Keuangan : IK Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip P S T IKO IKOO IK01 Dana Perimbangan Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan Dana Transfer Umum Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian transfer umum IKOOO Dana Bagi Hasil (DBH) Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian DBH seperti:

pengolahan data rencana penerimaan;

pengolahan data prognosa realisasi; dan

pengalokasian DBH per daerah. IKOO 1 Dana Alokasi Umum (DAU) Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian DAU seperti:

pengolahan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah; dan

pengalokasian dau per daerah. Dana Transfer Khusus Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian transfer khusus IKO 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti:

usulan proposal yang disampaikan pemerintah daerah;

pengalokasian DAK fisik dengan mekanisme pengaJuan usulan oleh pemerintah daerah (proposal _based); _ dan c. pengalokasian tambahan DAK Fisik antara pemerintah dengan DPR RI yang akan dijadikan sebagai dasar pengalokasian tambahan DAK fisik yang ditetapkan pemerintah dengan DPR. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perimbangan Keuangan : IK Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Kode Klasifikasi P S T IK011 IK1 IK2 IK20 IK21 IK3 Deskripsi Arsip Dana Alokasi Khusus Non Fisik Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian DAK non fisik seperti:

data teknis yang dijadikan sebagai dasar perhitungan alokasi yang diterima dari K/L; dan

pengalokasian DAK non fisik per daerah . Dana Insentif Daerah Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana insentif daerah seperti:

data teknis yang dijadikan sebagai dasar perhitungan alokasi yang diterima dari K/L dan pemerintah daerah; dan

pengalokasian dana insentif daerah per daerah. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Dana Otonomi Khusus Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana otonomi khusus seperti: a . data teknis yang dijadikan sebagai dasar perhitungan alokasi yang diterima dari K/L dan pemerintah daerah; dan b . pengalokasian dana otonomi khusus per daerah . Dana Keistimewaan Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana keistimewaan seperti: a . data teknis yang dijadikan sebagai dasar perhitungan alokasi yang diterima dari K/L dan pemerintah daerah; dan

pengalokasian dana keistimewaan. Dana Desa www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perimbangan Keuangan : IK Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Kode Klasifikasi P S T IK4 IK40 IK41 IK42 IK43 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan pengalokasian dana desa seperti: a . data teknis yang dijadikan sebagai dasar perhitungan alokasi yang diterima dari K/L dan pemerin tah daerah; dan

pengalokasian dana desa per daerah. Pembiayaan Daerah Arsip yang berkaitan dengan pinjaman dan hibah daerah Pinjaman Daerah Arsip yang berkaitan dengan rekomendasi pinjaman daerah seperti rekomendasi pemberian pin j aman daerah kepada pemerin tah daerah Hibah Daerah Arsip yang berkaitan dengan Hibah Daerah seperti:

dokumen perencanaan hibah ke daerah yang bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negen;

pengalokasian hibah per daerah; dan

penetapan pemberian hibah dan perjanjian hi bah. Obligasi Daerah Arsip yang berkaitan dengan persetujuan/ penolakan penerbitan obligasi daerah seperti:

dokumen korespondensi;

usulan pemerintah daerah;

dokumen pendukung; dan

hasil analisis dan penilaian. Persetujuan/Penolakan atas Pelampauan Defisit APBD Arsip yang berkaitan dengan persetujuan/ penolakan penerbitan pelampauan defisit APBD daerah seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perimbangan Keuangan : IK Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T a . dokumen korespondensi;

usulan pemerintah daerah;

dokumen pendukung; dan

hasil analisis dan penilaian. IK5 Data Keuangan Daerah Dan Non Keungan Daerah Arsip yang berkaitan dengan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah. IK50 Data Keuangan Daerah Arsip yang berkaitan dengan data keuangan daerah seperti:

peraturan daerah tentang APBD;

realisasi bulanan APBD; dan

database mengenai Informasi Keuangan Daerah (IKD). IK51 Data Non Keuangan Daerah Arsip yang berkaitan dengan data non keuangan daerah seperti:

data teknis yang diterima dari K/L dan pemerintah daerah; dan

database mengenai data non keuangan daerah. IK6 Penataan Daerah Arsip yang berkaitan dengan penataan daerah (pemekaran/ penghapusan daerah) seperti:

dokumen korepondensi;

data teknis yang diterima dari K/L dan pemerintah daerah;

hasil kajian dan analisis; dan

rekomendasi pemekaran atau penghapusan daerah. IK7 Kapasitas Keuangan Daerah/Pendapatan Asli Daerah i Arsip yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah seperti: www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Perimbangan Keuangan : IK Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah . Kode Klasifikasi Deskripsi Arsip p s T a . pendataan informasi terkait pengembangan potensi;

pendapatan asli daerah;

dokumen korepondensi matriks sinkronisasi; dan d . rekomendasi hasil sinkronisasi raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). IK8 Pelaksanaan transfer Arsip yang terkait dengan pelaksanaan transfer dana ke daerah . IK80 Rencana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN) Arsip yang terkait dengan perencanaan anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN. IK800 Rencana Dana Pengeluaran BUN Transfer Ke Daerah Arsip yang terkait dengan penyusunan Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN transfer ke daerah. IK801 Rencana Dana Pengeluaran BUN Hibah Arsip yang terkait dengan RDP BUN Hibah ke Daerah . IK81 Penyaluran Transfer Ke Daerah Arsip yang terkait dengan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa seperti :

DIPA; b . Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD);

SPP;dan d. SPM. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KNO KNl KNlO KNll KNllO KNlll KN12 KN13 Deskripsi Arsip Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Arsip yang berkaitan dengan perencanaan dan penelaahan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, seperti:

hasil penelaahan kebutuhan BMN;

perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN;

usulan Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dari Kementerian/Lembaga. Penatausahaan BMN Rekonsiliasi BMN Arsip yang berkaitan dengan rekonsiliasi BMN seperti:

berita acara rekonsiliasi BMN semesteran; dan

berita acara rekonsiliasi BMN tahunan (unaudited). Pelaporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Laporan Semesteran/Tahunan dari Kementerian/ Lembaga (unaudited) Arsip yang berkaitan dengan pelaporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dari Kementerian/ Lembaga baik Semesteran/Tahunan unaudited Laporan Tahunan dari Kementerian/Lembaga (audited) Arsip yang berkaitan dengan pelaporan Barang PenggunajKuasa Pengguna dari Kementerianj Lembaga Tahunan audited Pelaporan Barang Pengelola Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan barang pengelola. Pelaporan Barang Milik Negara www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN130 KN131 KN132 KN14 KN15 KN2 KN20 KN200 Deskripsi Arsip Laporan BMN Semesteran/Tahunan (unaudited) Arsip yang berkaitan dengan pelaporan BMN baik SemesteranjTahunan unaudited Laporan BMN (audited) Arsip yang berkaitan dengan pelaporan BMN audited Laporan Inventarisasi BMN Kementerian/Lembaga Arsip yang berkaitan dengan pelaporan inventarisasi BMN Kementerian/ Lembaga Sertifikasi BMN Likuidasi Satuan Kerja Pengelolaan BMN Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan BMN, meliputi: penetapan status penggunaan BMN, pengalihan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, kerja sama pemanfaatan BMN, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), penghapusan BMN, dan pemindahtanganan BMN. Penggunaan BMN Arsip yang berkaitan dalam penggunaan BMN berupa tanah danjbangunan serta barang non tanah dan non bangunan yang seperti Penetapan Status Penggunaan BMN, Pengalihan Status BMN, BMN yang Dioperasikan Pihak Lain dan BMN yang digunakan sementara. Penetapan Status Penggunaan BMN Arsip penetapan status penggunaan BMN, seperti:

surat permintaanjpermohonan tentang penetapan status penggunaan BMN;

rincian/ daftar BMN yang akan ditetapkan statusnya;

fotokopi dokumen kepemilikan BMN; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang . Kode Klasifikasi P S T KN201 KN202 KN203 Deskripsi Arsip analisisjtelaahan staf atas permintaan status penggunaan BMN; dan

surat penolakan penetapan status penggunaan BMN. Pengalihan Status BMN Arsip pengalihan status BMN, seperti:

surat permintaan pengalihan status penggunaan BMN;

nnc1an BMN yang akan dialihkan status penggunaanya;

fotokopi dokumen kepemilikan BMN;

analisisjtelaahan staf atas permintaan pengalihan status BMN; dan

surat penolakan pengalihan status penggunaan BMN. BMN yang Dioperasikan Pihak Lain Arsip yang berkaitan dengan kegiatan BMN yang dioperasikan pihak lain seperti: a . surat permintaan penetapan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;

nnc1an BMN yang akan dioperasikan oleh pihak lain;

fotokopi dokumen kepemilikan BMN;

analisisjtelaahan staf atas permintaan pengoperasian BMN oleh pihak lain; dan

surat penolakan penetapan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain. BMN yang Digunakan Sementara Arsip yang berkaitan dengan BMN yang digunakan sementara seperti:

surat permintaan penetapan BMN yang digunakan sementara;

rincian BMN yang akan digunakan sementara;

fotokopi dokumen kepemilikan BMN; d . analisisjtelaahan staf atas permintaan penetapan BMN yang digunakan sementara; dan

surat penolakan penetapan BMN yang digunakan sementara. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN204 KN21 KN210 KN211 KN212 Deskripsi Arsip Persetujuan Penggunaan BMN Arsip yang berkaitan persetujuan penggunaan BMN berupa tanah danjbangunan serta barang non tanah dan non bangunan. Pemanfaatan Barang Milik Negara Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN berupa tanah danjatau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, seperti: sewa, pin jam pakai, kerja sama pemanfaatan, BGS j BSG dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). SewaBMN Arsip pemanfaatan BMN dengan mekanisme sewa, seperti:

surat permohonan sewa BMN;

rincian BMN yang akan disewakan;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

Laporan tim penyewaan;

Analisis j telaahan staf atas permohonan sewa; dan

Sur at penolakan sewa BMN. Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN Arsip pemanfaatan BMN dengan mekanisme pinjam pakai, seperti:

surat permintaan pinjam pakai BMN;

rincian BMN;

analisisjtelaahan staf atas permintaan pinjam pakai BMN; dan

surat penolakan penetapan pinjam pakai BMN. Kerja Sarna Pemanfaatan BMN Arsip pemanfaatan BMN dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan, seperti:

surat permohonan kerja sama pemanfaatan BMN;

rincian BMN www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN213 KN214 KN215 KN22 KN220 Deskripsi Arsip c. surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

laporan tim kerja sama pemanfaatan;

analisis I telaahan staf; dan

surat penolakan kerja sama pemanfaatan BMN. Bangun Guna Serah (BGS)IBangun Serah Guna (BSG) Arsip pemanfaatan BMN dengan mekanisme BGS I BSG, seperti:

surat permohonan BGS I BSG BMN;

rincian BMN;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

analisis I telaahan staf atas permohonan BGSIBSG BMN;

surat penolakan atas permohonan BGSIBSG BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan BGSIBSG BMN. Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur Arsip yang berhubungan dengan KSPI, seperti:

surat permohonan KSPI;

analisisltelaahan staf atas permohonan KSPI;

dokumen proses tender KSPI;

surat penolakan atas permohonan KSPI; dan

surat persetujuan atas permohonan KSPI. Persetujuan Pemanfaatan BMN Arsip yang berkaitan persetujuan pemanfaatan BMN berupa tanah dan I bangunan serta barang non tanah dan non bangunan. Pengelolaan Unutilized Asset Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan unutilized asset. Pengusulan Unutilized Asset www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN221 KN23 KN230 KN231 Deskripsi Arsip Arsip yang berkaitan dengan pengusulan unutilized asset seperti:

surat permintaan klarifikasi tertulis atas BMN yang terindikasi sebagai BMN _idle; _ b. laporan Pelaksanaan Penelusuran BMN yang terindikasi _idle; _ c. laporan Hasil Penelitian BMN yang terindikasi idle. Penetapan Unutilized Asset Arsip yang berkaitan dengan penetapan unutilized asset seperti keputusan penetapan BMN idle. Penghapusan BMN Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN. Penghapusan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Karena Beralihnya Kepemilikan Arsip penghapusan BMN karena beralihnya kepemilikan terdiri dari dua sebab yaitu karena pemindahtanganan dan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun ars1p dari penghapusan BMN karena beralihnya kepemilikan seperti;

surat permohonan penghapusan BMN;

rincian BMN yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

analisisjtelaahan staf atas permohonan penghapusan BMN;

berita acara serah terima antara pengelola barang dengan pihak lain;

laporan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan h . surat penolakan atas permohonan penghapusan BMN. Penghapusan BMN Pemusnahan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelan Kode Klasifikasi P S T KN232 KN233 Deskripsi Arsip Arsip penghapusan BMN karena pemusnahan seperti:

surat permohonan penghapusan BMN;

rincian BMN yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

analisis / telaahan staf atas permohonan penghapusan BMN; dan

surat penolakan atas permohonan penghapusan BMN. Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain Arsip penghapusan BMN karena sebab-sebab lain seperti;

surat permohonan penghapusan BMN;

rincian BMN yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

analisis / telaahan staf atas permohonan penghapusan BMN;

laporan hasil penelitian terhadap data/ dokumen BMN dan/atau penelitian lapangan (on site visit); dan

surat penolakan atas permohonan penghapusan BMN. Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang Arsip penghapusan BMN karena penyerahan kepada pengelola barang, seperti:

surat permohonan penghapusan BMN;

nnc1an BMN (berupa tanah danjatau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

analisisjtelaahan staf atas permohonan penghapusan BMN;

laporan hasil penelitian terhadap data/ dokumen BMN dan/atau penelitian lapangan (on site _visit); _ www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN234 KN235 KN24 KN240 Deskripsi Arsip g. surat penolakan atas permohonan penghapusan BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan penghapusan BMN. Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain Arsip penghapusan BMN karena penyerahan kepada pengelola barang, seperti:

surat permohonan penghapusan BMN; b . nnc1an BMN (berupa tanah danjatau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

laporan hasil penelitian terhadap data/ dokumen BMN dan/atau penelitian lapangan (on site _visit); _ f. surat penolakan atas permohonan penghapusan BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan penghapusan BMN. Penetapan Penghapusan BMN Arsip yang berkaitan penghapusan BMN. Pemindahtanganan BMN dengan pen eta pan Arsip yang berkaitan dengan pemindahtanganan BMN seperti penjualan BMN, tukar menukar BMN, hi bah BMN, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa BMN dan PMP yang dari awal pengadaanya sudah direncanakan untuk dijadikan PMP. Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden Arsip penjualan BMN DPR/Presiden, seperti: tanpa persetujuan a. surat permohonan penjualan BMN;

nnc1an BMN (berupa tanah danjatau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN241 Deskripsi Arsip d. laporan hasil penilaian BMN;

laporan tim pemindahtanganan untuk penjualan BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN; dan

surat penolakan atas permohonan penjualan BMN. Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden Arsip penjualan BMN dengan persetujuan DPR/Presiden, seperti:

surat permohonan penjualan BMN; b . rincian BMN (selain tanah dan/atau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

surat persetujuan DPR/Presiden;

laporan tim pemindahtanganan untuk penjualan BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN; dan

surat penolakan atas permohonan penjualan BMN. KN242 Tukar Menukar DPR/Presiden BMN tanpa Persetujuan Arsip tukar menukar BMN tanpa persetujuan DPR/Presiden, seperti: a . surat permohonan pemindahtanganan untuk tukar menukar BMN;

nnc1an BMN (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan tukar menukar;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

laporan tim pemindahtanganan untuk tukar menukar BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN berupa tukar menukar; dan

surat penolakan atas permohonan tukar menukar BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara , piutang negara, dan lelan Kode Klasifikasi P S T Deskripsi Arsip KN243 Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/ Presiden KN244 KN245 Arsip tukar menukar BMN dengan persetujuan DPR/Presiden, seperti:

Surat permohonan pemindahtanganan untuk tukar menukar BMN b. rmCian BMN (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan tukar menukar;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian; d . laporan hasil penilaian BMN;

surat persetujuan presidenjDPR;

laporan tim pemindahtanganan untuk tukar menukar BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN berupa tukar menukar;

surat penolakan atas permohonan tukar menukar BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan tukar menukar BMN. Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden Arsip hibah BMN tanpa persetujuan DPR/Presiden, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan untuk hibah BMN;

nncmn BMN (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan hibah;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian BMN;

laporan tim pemindahtanganan untuk hibah BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN berupa hibah ;

surat penolakan atas permohonan hibah BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan hibah BMN. Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden www.jdikemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang . Kode Klasifikasi P S T KN246 KN247 Deskripsi Arsip Arsip hibah BMN dengan persetujuan DPR/Presiden, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan untuk hibah BMN;

nnc1an BMN (berupa tanah danjatau bangunan) yang akan dilakukan hibah;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian ;

laporan hasil penilaian BMN;

surat persetujuan presidenjDPR;

laporan tim pemindahtanganan untuk hibah BMN;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN berupa hibah; h . surat penolakan atas permohonan hibah BMN; dan

surat persetujuan atas permohonan hibah BMN. Penyertaan Modal Pemerintah Arsip pemindahtanganan BMN berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang berada pada pengelolaan barang, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan berupa PMP;

daftar rincian BMN;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian; d . laporan tim termasuk usulan nilai BMN yang akan dijadikan PMP;

surat keputusan j persetujuan PMP;

surat persetujuan presiden/DPR mengenm PMP BMN;

peraturan Pemerintah perihal PMP yang telah ditetapkan oleh Presiden; dan

berita acara serah terima BMN sebagai PMP. Penyetaraan Modal Pemerintah berupa BMN yang dari awal Pengadaannya telah direncanakan menjadi PMP . Arsip PMP berupa BMN yang pengadaanya direncanakan untuk sebagai penyertaan modal, seperti: dari awal disertakan www.jdikemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan Negara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN248 KN3 KN30 Deskripsi Arsip a. surat permohonan pemindahtanganan berupa PMP; b . daftar nnc1an dokumen berupa: dokumen anggaran, nilai realisasi pelaksanaan anggaran, hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah, BAST pengelolaan sementara dari pengguna barang kepada penerima PMP pusat;

hasil kajian kelayakan PMP;

surat keputusan jpersetujuan PMP berupa BMN yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah;

surat persetujuan presiden mengenm PMP berupa tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal; dan

surat persetujuan DPR mengenai PMP berupa tanah dan atau bangunan. Penetapan Pemindahtanganan BMN Arsip yang berkaitan pemindahtanganan BMN. dengan pen eta pan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan KNL, seperti: penetapan status penggunaan KNL, pengalihan status penggunaan KNL, pemanfaatanKNL, kerja sama pemanfaatan KNL, BGS, BSG, penghapusan KNL, dan pemindahtanganan KNL. Penetapan Status Penggunaan KNL Arsip yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan KNL berupa tanah dan/atau bangunan dan penetapan status penggunaan barang non tanah dan/atau bangunan, seperti:

surat permohonan PSP KNL;

rincian kekayaan negara lain-lain yang akan ditetapkan statusnya;

fotokopi bukti kepemilikanjpenguasaan KNL berupa tanah danlbangunan; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN31 KN32 KN320 Deskripsi Arsip d. analisisjtelaahan atas permintaan status penggunaan KNL berupa tanah dan/atau bangunan;dan e. surat Persetujuanjpenolakan PSP KNL. Pengalihan Status Penggunaan KNL Arsip yang berkaitan dengan pengalihan status penggunaan KNL berupa tanah dan/atau bangunan dan barang selain tanah dan/atau bangunan, seperti:

surat permohonan pengalihan status penggunaan KNL;

nncmn kekayaan negara lain-lain (tanah dan/atau bangunan) yang akan dialihkan status penggunaanya;

fotokopi dokumen kepemilikan KNL berupa tanah danjatau bangunan;

analisisjtelaahan staf atas permintaan pengalihan status KNL; dan

surat penolakan j persetujuan pengalihan status penggunaan KNL. Pemanfaatan KNL Arsip yang berkaitan dengan pemanfaatan KNL seperti sewa tanah dan/atau bangunan, sewa selain tanah danjatau bangunan, pmJam pakai tanah dan/atau bangunan, serta pmJam pakai selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan Sewa KNL Arsip pemanfaatan sewa barang kekayaan negara lain -lain seperti:

surat permohonan sewa KNL berupa tanah dan/atau bangunan;

nnc1an kekayaan negara lain-lain berupa (tanah dan/atau bangunan) yang akan disewakan;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL berupa tanah dan/atau bangunan;

laporan tim penyewaan; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang . Kode Klasifikasi P S T KN321 KN322 KN323 Deskripsi Arsip f. analisis / telaahan staf atas permohonan sewa; dan · g. surat penolakan sewa KNL. Pemanfaatan Pinjam Pakai KNL Arsip pemanfaatan pinjam pakai kekayaan negara lain-lain, seperti:

surat permintaan pinjam pakai KNL;

nnc1an kekayaan negara lain-lain (berupa tanah danjatau bangunan);

analisisjtelaahan staf atas permintaan pinjam pakai KNL; dan surat penolakan penetapan pinjam pakai KNL. Kerja Sarna Pemanfaatan KNL Arsip kerja sama pemanfaatan kekayaan negara lain-lain, seperti:

surat permohonan kerja sama pemanfaatan KNL;

nncmn kekayaan negara lain-lain (berupa tanah dan j atau bangunan);

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL tanah dan bangunan;

laporan tim kerja sama pemanfaatan;

analisis / telaahan staf; dan

surat penolakan kerja sama pemanfaatan KNL. Kerj a Sarna Penyediaan Infrastruktur KNL Arsip kerja sama pemanfaatan penyediaan infrastruktur kekayaan negara lain-lain, seperti: a . surat permohonan kerja sama pemanfaatan KNL;

rincian kekayaan negara lain - lain (selain tanah dan/atau bangunan);

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL non tanah dan bangunan;

laporan tim kerja sama pemanfaatan;

analisis I telaahan staf; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN324 KN325 KN33 KN330 KN331 Deskripsi Arsip g. surat penolakan kerja sama pemanfaatan KNL. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) KNL Arsip yang berhubungan dengan BGS dan BSG kekayaan negara lain-lain, seperti:

surat permohonan BGS/BSG KNL;

rincian kekayaan negara lain-lain;

surat permohonan penilaian kepada Direktorat Penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

analisisjtelaahan staf atas permohonan BGS / BSG KNL; dan

surat penolakan atas permohonan BGS/BSG KNL. Persetujuan Pemanfaatan KNL Pemindahtanganan KNL Arsip yang berkaitan dengan pemindahtanganan KNL. Penjualan KNL dengan Persetujuan Presiden Arsip penjualan kekayaan negara lain-lain dengan persetujuan Presiden, seperti:

surat permohonan penjualan KNL;

rincian KNL yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

surat persetujuan presiden;

laporan tim pemindahtanganan untuk penjualan KNL;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan BMN; dan

surat penolakan atas permohonan penjualan BMN. Penjualan KNL dengan Persetujuan DPR Arsip penjualan kekayaan negara lain-lain dengan persetujuan DPR, seperti:

surat permohonan penjualan KNL; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN332 Deskripsi Arsip b. surat permohonan penjualan KNL;

rmc1an KNL (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

surat persetujuan DPR;

laporan tim pemindahtanganan untuk penjualan KNL;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan KNL; dan

Surat penolakan atas permohonan penjualan KNL. . Penjualan KNL dengan Persetujuan Menteri Arsip penjualan kekayaan negara lain-lain dengan persetujuan menteri, seperti:

surat permohonan penjualan KNL;

rincian BMN (selain tanah dan/atau bangunan) yang akan dihapus;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

laporan tim pemindahtanganan untuk penjualan KNL;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan KNL; dan

surat penolakan atas permohonan penjualan KNL; KN333 Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan Presiden Arsip tukar menukar KNL dengan Persetujuan Presiden, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan untuk tukar menukar KNL;

nnc1an KNL (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan tukar menukar;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

surat persetujuan presiden;

laporan tim pemindahtanganan untuk tukar menukar KNL; www.jdih.kemenkeu.go.id Fungsi Kode : Kekayaan N egara : KN Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan ke bij akan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kode Klasifikasi P S T KN334 KN335 Deskripsi Arsip g. analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan KNL berupa tukar menukar untuk tanah dan/atau bangunan;

surat penolakan atas permohonan tukar menukar KNL; dan

surat persetujuan atas permohonan tukar menukar KNL. Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan DPR Arsip tukar menukar KNL dengan persetujuan DPR, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan untuk tukar menukar KNL;

nnc1an KNL (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan tukar menukar;

surat permohonan penilaian kepada direktorat penilaian;

laporan hasil penilaian KNL;

surat persetujuan presiden/DPR;

laporan tim pemindahtanganan untuk tukar menukar KNL;

analisisjtelaahan staf atas pemindahtanganan KNL berupa tukar menukar untuk tanah dan/ a tau bangunan;

surat penolakan atas permohonan tukar menukar KNL; dan

surat persetujuan atas permohonan tukar menukar KNL. Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan Menteri Keuangan Arsip tukar menukar KNL dengan persetujuan Menteri Keuangan, seperti:

surat permohonan pemindahtanganan untuk tukar menukar KNL;

rincian KNL (selain tanah dan/atau bangunan) yang akan dilakukan tukar menukar;