2/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.02/2021 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah mengatur tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga guna meningkatkan kinerja anggaran dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • Penghargaan: apresiasi atas kinerja anggaran tahun sebelumnya.
   • Sanksi: hukuman atas kinerja anggaran tahun sebelumnya.
   • Kinerja Anggaran: hasil kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target.
   • Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha: hasil kerja dalam percepatan pelaksanaan berusaha.

2. Pemberian Penghargaan dan Sanksi

   • Diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja anggaran dan mempertimbangkan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha.
   • Penilaian meliputi capaian pengelolaan anggaran (implementasi, manfaat, konteks) dan indikator kinerja anggaran.
   • Bobot penilaian: 60% pengelolaan anggaran, 40% indikator kinerja anggaran.
   • Kategori hasil penilaian: sangat baik (>90), baik (80-90), cukup (60-80), kurang (50-60), sangat kurang (=50).

3. Pengkategorian Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pagu Anggaran

   • Besar: = Rp10 triliun
   • Sedang: Rp2,5 triliun sampai < Rp10 triliun
   • Kecil: < Rp2,5 triliun

4. Ketentuan Penghargaan dan Sanksi

   • Penghargaan diberikan kepada kementerian/lembaga dengan nilai sangat baik.
   • Tidak ada penghargaan atau sanksi untuk nilai baik dan cukup.
   • Sanksi dikenakan untuk nilai kurang dan sangat kurang.
   • Pertimbangan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha dapat menambah atau mengurangi kemungkinan penghargaan atau sanksi.

5. Bentuk Penghargaan

   • Piagam/tropi, publikasi media massa nasional, dan/atau insentif (tambahan anggaran atau bentuk lain sesuai peraturan).
   • Insentif digunakan untuk mendukung tugas dan pengembangan kapasitas, tidak untuk gaji dan tunjangan.
   • Insentif diberikan kepada tiga kementerian/lembaga terbaik di setiap kategori pagu anggaran.

6. Bentuk Sanksi

   • Teguran tertulis, publikasi media massa nasional, dan/atau disinsentif (pengurangan anggaran, catatan pada DIPA, refocusing anggaran).
   • Disinsentif tidak mengurangi anggaran untuk gaji, prioritas nasional, dan pelayanan masyarakat.

7. Prosedur Pemberian Penghargaan dan Sanksi

   • Usulan dari Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan.
   • Penetapan melalui Keputusan Menteri Keuangan.
   • Pemenuhan anggaran penghargaan melalui pergeseran anggaran BA 999.08 atau APBN Perubahan.
   • Mekanisme teknis pengelolaan anggaran diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

8. Ketentuan Lain

   • Jika penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha belum tersedia, penghargaan dan sanksi diberikan tanpa mempertimbangkan hasil tersebut.
   • Pengenaan sanksi disinsentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.