206/PMK.07/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 dibuat untuk mengatur kembali penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan perubahannya. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 dan bertujuan mendukung program jaminan kesehatan nasional, pemulihan perekonomian daerah, serta penegakan hukum terkait cukai hasil tembakau.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum

   • DBH adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan desentralisasi.
   • DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah penghasil cukai dan/atau tembakau.
   • Definisi lain terkait jaminan kesehatan, daerah otonom, APBD, kepala daerah, dan sisa DBH CHT.

2. Penggunaan DBH CHT

   • DBH CHT digunakan untuk program: a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau. b. Pembinaan industri hasil tembakau. c. Pembinaan lingkungan sosial. d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai. e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
   • Prioritas penggunaan adalah bidang kesehatan untuk mendukung jaminan kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi daerah.
   • Proporsi penggunaan DBH CHT:
     • 50% untuk kesejahteraan masyarakat.
     • 25% untuk penegakan hukum.
     • 25% untuk kesehatan.
   • Kepala daerah wajib membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola DBH CHT.

3. Rincian Kegiatan yang Didanai

   • Bidang Kesejahteraan Masyarakat: pelatihan kualitas tembakau, bantuan langsung tunai kepada buruh tani/pabrik rokok, subsidi harga tembakau, pelatihan keterampilan kerja, dan diversifikasi tanaman.
   • Bidang Penegakan Hukum: pembinaan industri, sosialisasi ketentuan cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui pengumpulan informasi dan operasi bersama dengan Bea Cukai.
   • Bidang Kesehatan: pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif), penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, serta pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk.

4. Perencanaan dan Penganggaran

   • Kepala daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sesuai ketentuan.
   • Rancangan disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
   • Rancangan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

5. Pemantauan dan Evaluasi

   • Kepala daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester dan menyampaikannya kepada gubernur.
   • Gubernur menyusun laporan konsolidasi dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan kementerian terkait.
   • Pemantauan bertujuan memastikan kepatuhan laporan, kesesuaian penganggaran, proporsi penggunaan, penyerapan anggaran, dan pencapaian keluaran.
   • Evaluasi dilakukan oleh gubernur dan kementerian terkait untuk memastikan kesesuaian penggunaan, pencapaian kinerja, dan pengalokasian sisa DBH CHT.
   • Rekonsiliasi sisa DBH CHT dilakukan antara gubernur, bupati/wali kota, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6. Penundaan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT

   • Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran DBH CHT sebesar 15% jika gubernur tidak menyampaikan laporan, surat pernyataan penganggaran kembali, atau tidak memenuhi persentase penggunaan yang ditentukan.
   • Penyaluran kembali dilakukan setelah pemenuhan kewajiban tersebut.
   • Penghentian penyaluran dapat dilakukan jika penundaan terjadi dua kali berturut-turut.

7. Ketentuan Lain

   • Ketentuan penggunaan DBH CHT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang APBN.
   • Format laporan dan surat pernyataan penganggaran sisa DBH CHT diatur dalam lampiran peraturan.
   • Daerah yang telah menetapkan program/kegiatan sebelum peraturan ini berlaku harus melakukan penyesuaian sesuai peraturan ini.

8. Pencabutan dan Berlakunya Peraturan

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (18 Desember 2020).