214/PMK.02/2021

214/PMK.02/2021 - Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 dibuat untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara melalui penguatan pengawasan dengan sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga. Hal ini sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan fiskal dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak.

Pokok Pengaturan

Definisi dan Tujuan
- PNBP adalah pungutan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya negara di luar pajak dan hibah.
- Tujuan pengaturan adalah meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara melalui sinergi antar kementerian/lembaga.
Sinergi Antar Kementerian/Lembaga
- Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Pajak, Bea dan Cukai, LNSW) bersinergi dengan Kementerian ESDM, Perdagangan, dan Perhubungan.
- Sinergi mencakup proses bisnis dan pertukaran data terkait perizinan, pembayaran PNBP, ekspor, pengangkutan, dan verifikasi komoditas mineral dan batubara.
Pengelolaan Data dan Sistem
- Direktorat Jenderal Anggaran mengelola data billing, NTPN, dan hasil verifikasi serta melakukan monitoring dan evaluasi data.
- Direktorat Jenderal Pajak memberikan akses sistem konfirmasi status wajib pajak sektor pertambangan.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengelola data pemberitahuan pabean ekspor dan manifest kapal serta dapat melakukan pemeriksaan fisik atas mineral dan batubara ekspor.
- LNSW mengelola data hasil sinergi dari berbagai kementerian, melakukan validasi data pembayaran PNBP, dan mengelola sistem monitoring.
Pemanfaatan Data Hasil Sinergi
- Data mentah dan data olahan dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk pengawasan, optimalisasi penerimaan, pengawasan kepatuhan, pengawasan perizinan ekspor, perumusan kebijakan, dan keperluan lain sesuai pertimbangan Menteri.
- Penggunaan data mentah memerlukan persetujuan instansi pemilik data, sedangkan data olahan dapat diakses melalui permohonan tertulis ke LNSW.
Kerahasiaan, Monitoring, dan Evaluasi
- Setiap instansi wajib menjaga kerahasiaan data dan hak akses yang diperoleh.
- LNSW melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinergi secara berkala.
Penanganan Gangguan Sistem dan Aliran Data
- Para pihak wajib memperbaiki gangguan sistem/aliran data dan menginformasikan secara tertulis jika perbaikan memerlukan waktu lama.
- LNSW dapat menangguhkan proses validasi transaksi untuk kelancaran pengangkutan mineral dan batubara.
Pemblokiran Akses SIMPON! dan Kepabeanan
- Direktorat Jenderal Anggaran dapat memblokir akses SIMPON! dan merekomendasikan pemblokiran akses kepabeanan berdasarkan piutang PNBP atau permintaan instansi pengelola PNBP.
- Pembukaan blokir dilakukan setelah pelunasan piutang atau permintaan instansi terkait dan dapat dilakukan melalui sistem.
Ketentuan Peralihan
- Validasi data bukti pembayaran PNBP pada dokumen sistem Kementerian Perdagangan dan/atau Perhubungan diberlakukan paling lambat Oktober 2022 untuk komoditas mineral ekspor dan mineral serta batubara penjualan domestik.
Ketentuan Berlaku
- Peraturan ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 31 Desember 2021.

PMK 43 TAHUN 2023

27 Apr 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

PMK 70 Tahun 2025

03 Nov 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

PMK 58 TAHUN 2023

29 Mei 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

155/PMK.02/2021

09 Nov 2021

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Definisi dan Tujuan
- PNBP adalah pungutan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya negara di luar pajak dan hibah.
- Tujuan pengaturan adalah meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara melalui sinergi antar kementerian/lembaga.
Sinergi Antar Kementerian/Lembaga
- Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Pajak, Bea dan Cukai, LNSW) bersinergi dengan Kementerian ESDM, Perdagangan, dan Perhubungan.
- Sinergi mencakup proses bisnis dan pertukaran data terkait perizinan, pembayaran PNBP, ekspor, pengangkutan, dan verifikasi komoditas mineral dan batubara.
Pengelolaan Data dan Sistem
- Direktorat Jenderal Anggaran mengelola data billing, NTPN, dan hasil verifikasi serta melakukan monitoring dan evaluasi data.
- Direktorat Jenderal Pajak memberikan akses sistem konfirmasi status wajib pajak sektor pertambangan.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengelola data pemberitahuan pabean ekspor dan manifest kapal serta dapat melakukan pemeriksaan fisik atas mineral dan batubara ekspor.
- LNSW mengelola data hasil sinergi dari berbagai kementerian, melakukan validasi data pembayaran PNBP, dan mengelola sistem monitoring.
Pemanfaatan Data Hasil Sinergi
- Data mentah dan data olahan dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk pengawasan, optimalisasi penerimaan, pengawasan kepatuhan, pengawasan perizinan ekspor, perumusan kebijakan, dan keperluan lain sesuai pertimbangan Menteri.
- Penggunaan data mentah memerlukan persetujuan instansi pemilik data, sedangkan data olahan dapat diakses melalui permohonan tertulis ke LNSW.
Kerahasiaan, Monitoring, dan Evaluasi
- Setiap instansi wajib menjaga kerahasiaan data dan hak akses yang diperoleh.
- LNSW melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinergi secara berkala.
Penanganan Gangguan Sistem dan Aliran Data
- Para pihak wajib memperbaiki gangguan sistem/aliran data dan menginformasikan secara tertulis jika perbaikan memerlukan waktu lama.
- LNSW dapat menangguhkan proses validasi transaksi untuk kelancaran pengangkutan mineral dan batubara.
Pemblokiran Akses SIMPON! dan Kepabeanan
- Direktorat Jenderal Anggaran dapat memblokir akses SIMPON! dan merekomendasikan pemblokiran akses kepabeanan berdasarkan piutang PNBP atau permintaan instansi pengelola PNBP.
- Pembukaan blokir dilakukan setelah pelunasan piutang atau permintaan instansi terkait dan dapat dilakukan melalui sistem.
Ketentuan Peralihan
- Validasi data bukti pembayaran PNBP pada dokumen sistem Kementerian Perdagangan dan/atau Perhubungan diberlakukan paling lambat Oktober 2022 untuk komoditas mineral ekspor dan mineral serta batubara penjualan domestik.
Ketentuan Berlaku
- Peraturan ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 31 Desember 2021.

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait