Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

86/PMK.05/2008 - Sistem Akuntansi Utang Pemerintah | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
86/PMK.05/2008

86/PMK.05/2008

Kementerian Keuangan
04 Jun 2008
Dicabut

Fulltext (118 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

86/PMK.05/2008

Judul

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah

Nomor

86

Tahun

2008

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

UTANG PEMERINTAH SISTEM AKUNTANSI

Tanggal Penetapan

04 Jun 2008

Tanggal Pengundangan

04 Jun 2008

Tanggal Berlaku

04 Jun 2008 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

31 Des 2013
Dicabut dengan 218/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.
28 Des 2012
Diubah dengan 249/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

249/PMK.05/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

217/PMK.05/2022

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

PMK 33 TAHUN 2025

Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah melalui Lelang dalam rangka Pengurusan Piutang Negara