Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Dokumen Pembentukan
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
218/PMK.05/2013

218/PMK.05/2013

Kementerian Keuangan
31 Des 2013
Dicabut

Fulltext (126 MB)Abstrak

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan218/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

218/PMK.05/2013 - Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. | JDIH Kementerian Keuangan

25 Sep 2015
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
181/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.
31 Des 2013
Mencabut
Dokumen ini mencabut
86/PMK.05/2008
tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

249/PMK.05/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

217/PMK.05/2022

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum